PRESIDEN SOEHARTO MENGINGATKAN:
KRITIK YANG SEHAT TETAP DIPERLUKAN [1]
Bandung, Sinar Harapan
Tidak boleh dilupakan bahwa pers nasional kita adalah kekuatan perjuangan yang harus tampil ke depan sebagai kekuatan yang terpokok Pancasila dan UUD 45 yang harus mampu menjadi penunjuk arah dan memberi gairah kepada bangsanya yang sedang membangun.
Hal ini dikemukakan oleh Presiden Soeharto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Menteri Kesra Prof. Sunawar Sukowati pada pembukaan Kongres Serikat Penerbit suratkabar (SPS) ke-XV di gedung Merdeka Bandung rabu pagi.
Pada awal sambutannya Presiden mengatakan bahwa pelaksanaan repelita II sebagai usaha nyata untuk makin mendekatkan kita semua kepada terwujudnya masyarakat yang kita cita2kan bersama, yaitu masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kemajuan memberi kesejahteraan dan meratakan keadilan sosial bagi kita semua.
Kemauan Rakyat
Dalam mengusahakan tercapainya sasaran2 pembangunan itu bukan hanya tercapainya tujuan2 pembangunan yang harus kita perhatikan, melainkan sama pentingnya pula harus kita perhatikan cara2 bagaimana bisa kita mencapai tujuan itu.
Disini menyangkut usaha untuk mengembangkan kekuatan pembangunan berupa kemauan rakyat, ketertiban rakyat dan tanggung jawab rakyat sendiri dalam seluruh proses pembangunan itu.
Ini tidak dapat lain karena hakekat pembangunan nasional adalah usaha bersama dari seluruh rakyat untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat itu sendiri demikian Presiden Soeharto menegaskan.
Untuk memelihara dan memperluas ketertiban dan memperluas lapisan rakyat dalam pembangunan peranan pers nasional yang sehat ialah pers yang bebas dan bertanggungjawab. Kebebasan dan tanggungjawab itu, merupakan dua hal pokok yang tidak boleh terpisahkan bagi pers dalam pembangunan, malahan juga bagi masyarakat kita yang membangun demikian Presiden.
Kreativitas
Presiden Soeharto selanjutnya mengatakan, bahwa pembangunan jelas memerlukan kreativitas ialah kemampuan untuk menemukan hal 2 baru dan pemikiran2 baru untuk tetap membuat pembangunan bergerak maju ke depan mendekati cita2 jangka panjang bangsa kita.
Tanpa kebebasan, kreativitas tidak akan berani muncul dan tanpa kreativitas pembangunan akan mandek dan masyarakat pun akan macet. Persoalan pokoknya adalah kebebasan yang bagaimana yang perlu kita kembangkan dan kerah mana kebebasan itu kita tujukan.
Jawabannya telah saya singgung tadi ialah kebebasan untuk melahirkan kreativitas dengan tujuan untuk menjamin kelancaran pembangunan dan keselamatan bangsa.
“Bukan kebebasan hanya untuk kebebasan,” kata Presiden. Kebebasan yang demikian jelas cocok untuk pembangunan kita dan tidak sesuai dengan Pancasila demikian Presiden Soeharto.
Oleh karena itu kata Presiden kebebasan yang mendorong lahimya kreativitas tadi harus senantiasa dibarengi dengan rasa tanggungjawab demi keselamatan dan keutuhan bangsa kita, demikian kelancaran pembangunan demi terpeliharanya nilai2 luhur Pancasila yang akan menjamin kebahagiaan yang utuh bagi bangsa kita.
Kritik
Kebebasan yang demikian itu mencakup pula kebebasan untuk memberikan kritik yang sehat dan membangun kritik yang sehat dan membangun itu tetap diperlukan oleh pemerintah sebagai alat kontrol yang positif terhadap pemerintah dan aparatnya.
Tetapi sebaliknya, kata Presiden, penyalahgunaan hak kebebasan melemparkan kritik saja tidak boleh terjadi karena hal ini jelas tidak sesuai dengan Pancasila dan dapat mengganggu jalannya pembangunan.
“Saya rasa, demikian Presiden, dasar dan tujuan kritik yang membangun itulah yang harus dipegang teguh dan dikembangkan oleh masyarakat dan pers umumnya.”
Dan apabila kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab harus kita perjuangkan maka untuk mempertahankan dan memeliharanya harus dihayati dan dilakukan oleh kalangan pers sendiri antara lain dengan meningkatkan mutu dan tanggungjawab pers.
Hal ini bertambah penting karena pers dalam pertumbuhannya yang sekarang telah menyentuh bidang2 lain diluar kemurnian cita2 belaka, pers telah menjadi perhitungan. Yang penting ialah iktiar untuk mengelola kehidupan suratkabar yang ditinjau dari sudut perusahaan dapat dipertanggungjawabnya terhadap keselamatan masyarakat tidak didorong oleh unsur perhitungan untung rugi tadi atau tujuan2 lain yang sempit demikian Presiden Soeharto. (DTS)
SUMBER : SINAR HARAPAN (06/06/1974)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 438-440.