PRESIDEN SOEHARTO : PERLU SEGERA DISELESAIKAN UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR KEPARTAIAN DAN KEKAYAAN [1]
Jakarta, Antara
Presiden Soeharto mengharapkan segera dapat diselesaikan Undang-undang yang mengatur kepartaian dan kekaryaan.
“Proses penyederhanaan kehidupan kepartaian ini harus kita percepat dan diber dasar hukum yang lebih jelas”, kata Kepala Negara.
Presiden Soeharto mengatakan ini hari Kamis dalam pidato kenegaraannya dimuka sidang DPR menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-29.
Dikatakan oleh Presiden bahwa dalam rangka menegakkan stabilitas politik dan menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis adalah langkah-langkah kita untuk meneruskan pembinaan kehidupan kepartaian, kekaryaan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya agar ada wadah-wadah yang sehat untuk melibatkan seluruh kekuatan nasional kita dalam pembangunan disegala bidang.
Lebih dari 2 tahun yang lalu, kata Presiden, 9 partai politik telah berfusi menjadi 2 kelompok saja, masing-masing adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia.
Organisasi-organisasi karya yang sangat banyak dahulu, juga telah menjadi satu organisasi, Golkar.
Presiden mengatakan apa yang dikehendaki oleh Garis-garis Besar Haluan Negara, ialah tiga “tanda gambar” saja dalam Pemilihan Umum yang akan datang, pasti akan terlaksana.
Kecuali mungkin hambatan psikologis yang lambat laun pasti dapat di atasi, maka landasan untuk pengelompokkan partai itu cukup kuat.
Karena, kata Presiden, semua partai sebagai partainya rakyat Indonesia dengan sendirinya memiliki satu ideologi nasional ialah Pancasila, semua partai mempunyai tujuan jangka panjang yang satu pula ialah terwujudnya kehidupan masyarakat seperti yang dituangkan secara khidmat dalam pembukaan UUD 45 dan semua partai jelas menggunakan cara-cara yang demokratis dan damai.
Karena itu dasar pengelompokan bukanlah ideologi golongan yang sempit, kata Presiden Soeharto yang mengatakan lebih lanjut, melainkan kesamaan dan titik bemt perhatian dalam memperjuangkan perbaikan mutu kehidupan masyarakat kita.
“Ini adalah dasar yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan”, demikian Presiden.
Harus Benar-benar jadi Milik Nasional
Presiden Soeharto mengatakan lebih lanjut bahwa dalam jangka panjang partai harus benar-benar menjadi milik nasional. Partai-partai perlu membuka pintu halamannya lebar-lebar bagi setiap warga negara Indonesia yang memang menurut ketentuan hukum berhak dan boleh masuk. Berkata Presiden “kita sungguh-sungguh memerlukan partai yang dapat menjadi wadah penyalur keinginan rakyat dan pendidikan kesadaran politik rakyat dalam arti, kesadaran atas tanggungjawabnya terhadap kemajuan dan pembangunan bangsa dalam arti yang luas”.
Dewasa ini sesungguhnya sedang berlangsung penataan kembali seluruh tata kehidupan politik dan sosial dan menurut Presiden penataan kembali kehidupan politik dan sosial adalah mutlak. Dikalangan perburuhan kita mencatat kemajuan besar dengan lahirnya Federasi Buruh Seluruh Indonesia.
Kata Presiden selanjutnya, peraturan kembali wadah2 dalam masyarakat lainnya pun harus kita teruskan seperti organisasi2 profesi sebagainya terlepas dan tidak terikat pada suatu partai politik ataupun golongan karya.
Presiden Soeharto menegaskan bahwa tidak ada niat sedikitnya dari pemerintah untuk mengikat kebebasan golongan2 profesi, khususnya mahasiswa dan pemuda, calon2 pemimpin hari esok.
Ikatan demikian bukan saja tidak bijaksana, akan tetapi dapat memacetkan pembangunan di hari nanti, padahal pembangunan memerlukan kelangsungan dan pembangunan yang sekarang juga untuk generasi yang akan datang.
Presiden mengatakan, bahwa penataan kembali wadah2 dalam masyarakat itu sama sekali tidak berarti adanya kekangan terhadap kebebasan berserikat atau berkumpul. Langkah2 tadi juga tidak ada sangkut pautnya dengan kemelut yang ditinggalkan oleh peristiwa 15 Januari.
“Yang kita lakukan adalah usaha bagaimana kita mengatur sendiri kebebasan itu agar dengan kebebasan tadi kita tetap kreatif dan menjadi bangsa yang kokoh,” demikian Presiden Soeharto. (DTS).
SUMBER : ANTARA (15/08/1974)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 451-453.