PRESIDEN TUGASKAN MENHUB: TANGGULANGI KEMACETAN LALU LINTAS KOTA BESAR

PRESIDEN TUGASKAN MENHUB: TANGGULANGI KEMACETAN LALU LINTAS KOTA BESAR

 

 

Jakarta, Kompas

PRESIDEN SOEHARTO menugaskan Menteri Perhubungan Azwar Anas nyiapkan langkah-langkah guna menanggulangi kemacetan lalu lintas di berapa kota besar. Antara lain dengan menerapkan jalur khusus bagi kendaraan umum, serta melarang kendaraan pribadi melewati jalan tertentu pada jam-­jam sibuk.

Seusai diterima Presiden di kediaman Jl. Cendana hari Rabu, menteri menjelaskan, kemacetan lalu lintas terutama di empat kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan memang sudah harus diantisipasi secara serius. Peningkatan kendaraan terutama kendaraan pribadi di empat kota itu sudah luar biasa.

Menteri menunjuk data kendaraan yang berseliweran setiap hari di Jakarta, sebagian besar atau lebih dari 84 persen merupakan kendaraan pribadi. Kendaraan umum hanya memegang porsi empat persen, dan truk 12 persen. Keadaan yang hampir sama juga terjadi di tiga kota besar lainnya itu, di mana kendaraan pribadi di Bandung juga paling banyak yang menggunakan jalan raya. Jumlahnya, sekitar 64 persen.

Celakanya, menurut Azwar Anas, penumpang yang duduk di kendaraan pribadi itu hanya satu atau dua orang. Biasanya kalau satu orang berarti si empunya kendaraan menyetir sendiri kendaraannya ke kantor atau keperluan lain. Sementara kalau dua orang mungkin ia mengupah sopir.

Data survai di Jalan Kiai Tapa, Tomang beberapa tahun lalu memperkuat hal itu. Kendaraan pribadi yang berisi satu orang dijalan raya memegang porsi terbesar, yaitu 45 persen. Sementara dua dan tiga orang masing-masing 37 persen dan 10 persen. “Kendaraan pribadi yang berisi empat orang atau lebih hanya empat persen saja,” kata menteri.

Dengan demikian, menurut dia, kendaraan umum harus lebih diutamakan sehingga kemacetan dan kepadatan lalu lintas bisa clikurangi. Jalur Khusus

Mencontoh Singapura dan negara lain, menteri menilai penerapan jalur khusus bagi kendaraan umum dapat menolong kemacetan lalu lintas, sekaligus mendorong masyarakat menggunakan fasilitas itu.Tentu kebijaksanaan ini harus disiapkan secara matang, termasuk sarana penunjangnya seperti busdan sebagainya.

Ia menilai, penerapan jalur khusus itu sudah dapat dilakukan di Jakarta,misalnya untuk daerah Matraman sampai Jalan Kramat Raya di dekat Senen.

Diingatkannya bahwa lalu lintas harian rata-rata (LHR) di Jakarta ini sudah sedemikian padat, sehingga berada di atas kemampuan normal. “LHR Jakarta mencapai 30.000 kendaraan, sementara normalnya hanya 10.000,” ujarnya.

Selain penerapan jalur khusus, langkah lain bisa ditempuh dengan melarang kendaraan pribadi memasuki jalan tertentu di waktu jam sibuk. Tentunya hal ini otomatis mendorong masyarakat menggunakan sarana angkutan umum yang tersedia, sehingga mendorong masyarakat mencintai kendaraan umum itu. “Pajak kendaraan pribadi yang diperbesar juga merupakan altematif lain,” ujarnya.

Semua itu, menurut dia, akan dipikirkan secara matang, sementara Pemda DKI Jakarta juga akan menyiapkan langkah operasionalnya termasuk pembuatan peraturan daerah. Kapan dimulai? ”Tanya Pak Gubemur,” jawab Azwar Anas.

 

Anggrek di Bandara

Kepada Presiden juga dilaporkan berbagai rencana, antara lain pemanfaatan fasilitas di Bandara Soekarno Hatta sebagai tempat transit barang untuk ekspor, dilengkapi berbagai fasilitasnya termasuk hotel. Selain itu direncanakan pula pembudidayaan tanaman anggrek untuk ekspor di kawasan itu.

Ditanya penggantian Dirut PT. Djakarta Lioyd (DL) Bambang Wahyudiono Sabtu pekan lalu, Menteri Perhubungan menilai penggantian itu merupakan hal biasa.

Tapi diakuinya pembebas tugasan Bambang agar DL berkiprah lebih baik lagi. Apakah ada kesalahan berat? menteri tertawa. “Ya, sedang ada masalah, tapi supaya lebih baiklah ,”ujarnya.

Apakah DL dalam periode terakhir di tangan Bambang menunjukkan kemerosotan?

“Yang saya lihat belum sebagaimana semestinya. Ini dapat dilihat dalam angka­angka,” kata menteri seraya menambahkan bahwa penggantian orang nomor satu di DL itu juga sudah dilaporkan kepada Presiden.

 

 

Sumber : KOMPAS (30/03/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 725-726.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.