SOROTAN AUSTRALIA TENTANG HAM DI INDONESIA BERLEBIHAN[1]

Canberra, Antara

Reaksi parlemen Australia terhadap masalah Hak Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dinilai berlebihan karena sikap tersebut bisa menimbulkan “kontra produktip” terhadap hubungan bilateral selama ini terjalin baik.

Penilaian tersebut disampaikan Dubes RI untuk Australia, Sabam P. Siagian di Canberra, Sabtu kepada ANTARA menanggapi laporan basil studi Komisi Gabungan Parlemen Australia mengenai hubungan Australia-Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Menurut Dubes, reaksi parlemen mengenai HAM itu dalam banyak segi menunjukkan agoransi (kesombongan) Australia.

“Sikap itu tidak berkenaan dengan budaya bangsa Asia, khususnya Indonesia. Australia harus memahami hal itu bila ingin menjadikan dirinya bagian dari masyarakat Asia dimasa mendatang, “ujar Dubes.

Sejumlah rekomendasi parlemen itu dinilai cukup positip dan berimbang, kecuali beberapa diantaranya yang antara lain menguraikan masalah pelanggaran HAM dianggap sangat tidak proporsional.

Indonesia, kata Siagian yang mencantumkan masalah HAM pada pembukaan konstitusinya, terkenal sebagai bangsa pekerja  keras untuk  meningkatkan kesejahteraan bangsanya.

“Karena hanya dengan cara itu HAM dapat ditegakkan di Indonesia,”tegasnya. Upaya pemerintah dan rakyat Indonesia, yang selama 350 tahun dijajah “bangsa kulit putih” dan ditinggalkan dalam kehinaan dan kemelaratan, harusnya dihargai bangsa lain karena berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang spektakuler seperti sekarang ini. Mengelola berpenduduk sebanyak 180 juta yang mendiarni ribuan pulau, terdiri atas multi etnis dan beberapa agama bukanlah masalah yang mudah. Karena itu, Australia harus melihat prestasi pemerintah yang dipimpin Presiden Soeharto dalam konteks penegakkan HAM.

Indonesia bisa menuding “borok”Australia dalam masalah HAM-nya, tapi tidak dilakukan karena tidak bermanfaat untuk suatu persahabatan apalagi menelanjangi aib mitranya, katanya.

Media Australia

Reaksi Dubes RI tersebut, Jumat pagi (19/ 11) juga disampaikan juga kepada wartawati radio ABC, Linda Mottram antara lain karena hampir semua Media Massa Australia menyoroti masalah HAM di Indonesia yang mengacu laporan parlemen itu.

Dubes menyatakan penyesalannya setelah pihak ABC memberitahukan bahwa wawancaranya tidak disiarkan untuk konsumsi dalam negeri Australia, tapi untuk konsumsi Asia.

Subyektivitas media Australia itu juga berpengaruh pada jumah laporan televisi di dalam negeri Australia yang mem ‘black out’ kegiatan delegasi Indonesia di sidang APEC di Seattle dan dalam setiap penayangannya bendera dari 15 negara anggota dalam sidang.

Menjawab pertanyaan, Siagian mengatakan, isi laporan Parlemen Australia secara keseluruhan merupakan tanda adanya kesadaran strategis (strategic awareness) Australia tentang makna hubungan kedua negara saat inidan dimasa depan.

Laporan tersebut juga  mengandung  arti bahwa rakyat Indonesia semakin memahami apa yang dipahami Australia mengenai tetangganya Indonesia.

“Indonesia juga dapat mengukur Australia dari laporan tersebut terutama dalam kaitan kerjasama bilateral dimasa mendatang di wilayah Asia Pacifik yang serba berubah,” demikian Dubes Siagian. (KL-09/PU03/20/ 11/93 11:26

Sumber: ANTARA (20/ll/1993)

___________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 305-306

.