STABILITAS NASIONAL BUKAN UNTUK KURANGI KEBEBASAN DAN HAK ASASI

 

 

Jakarta, Kompas

Stabilitas nasional yang dikembangkan di Tanah Air bukan berarti ingin mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang maupun golongan, tetapi semata-mata untuk memungkinkan dapat dilaksanakannya pembangunan demi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan guna memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian ditegaskan Presiden Soeharto dalam penerbangan kembali ke Tanah Air hari Senin pagi mengakhiri perjalanannya ke New York untuk menerima Penghargaan Kependudukan PBB tahun 1989.

Ditegaskan, pembangunan merupakan suatu syarat yang mutlak sekali dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Karena misalnya di bidang kependudukan, memang kita telah berhasil menekan lajunya tingkat pertumbuhan penduduk. Tapi tujuan utamanya bukan itu saja, tapi bagaimana suatu kependudukan yang lebih meningkatkan kesejahteraan.”

“Untuk itulah maka kita harus terus-menerus mengamankan program pembangunan nasional,” tegas Kepala Negara. Dalam hal ini, maka Trilogi Pembangunan, yakni pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas akan terus dilaksanakan, sejalan dengan upaya menekan tingkat pertumbuhan sampai pada tingkat nol.

Lagi pula menurut Kepala Negara, tekad untuk melaksanakan pembangunan bukan seolah-olah hanya kehendak pemerintah, tetapi semata-mata melaksanakan amanat rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dengan prinsip-prinsip pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas dalam Trilogi Pembangunan. “Ini hendaknya benar-benar selalu kita paharni,” tegas Kepala Negara yang ketika memberikan penjelasan tersebut didampingi Ny. Tien Soeharto.

 

Kurang Dimengerti

Demikian pula halnya dengan upaya untuk meringankan beban utang luar negeri akibat apresiasi nilai tukar beberapa mata uang asing, itu pun menurut Kepala Negara, juga semata-mata untuk mengamankan kelangsungan pembangunan nasional. Untuk itulah maka menurut Kepala Negara, dalam kunjungannya ke AS ia juga menggunakan kesempatan untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden George Bush.

Menurut Presiden, sebenarnya tidak ada masalah dengan AS dalam pembayaran utang luar negeri, karena tidak ada akibat apresiasi, karena pinjaman Indonesia pada AS dalam bentuk dollar dan dikembalikan, dalam bentuk dollar pula. Tapi terhadap negara-negara lain yang mata uangnya naik nilainya terhadap dollar, ini yang menjadi masalah.

Tapi meskipun tidak ada masalah rupa-rupanya kurang dimengerti oleh wakil­wakil dari AS yang duduk dalam lembaga-lembaga keuangan dunia seperti, Bank Dunia dan IMF. Menurut Kepala Negara, lembaga-lembaga keuangan itu sendiri umumnya dapat memaharni posisi Indonesia. Tapi pejabat-pejabat AS yang duduk di dalamnya kurang mengerti, sehingga tempo-tempo kurang mendukungnya.

Ini yang menurut Presiden Soeharto antara lain yang dikemukakannya kepada, Bush, bahwa berbeda dengan negara-negara di Amerika Latin misalnya, Indonesia telah melakukan kewajiban membayar kembali utangnya yang telah jatuh waktunya, walaupun membengkak karena terjadinya apresiasi.

“Karena itu saya tekankan kepada Bush agar kalau perlu marilah kita adakan diskusi mengenai soal itu supaya betul-betul tidak ada memberikan penilaian yang keliru terhadap Indonesia,” ujar Kepala Negara.

Dikatakan, pada dasarnya Bush menghargai Penghargaan Kependudukan yang diberikan PBB, dan mengatakan akan membantu program KB di Indonesia. Demikian pula bantuan lainnya di bidang ekonomi, perdagangan dan kesulitan-kesulitan dalam beban pembayaran utang luar negeri. Apalagi karena mereka juga anggota IGGI.

Hanya menurut Presiden, ada masalah pula karena AS lambat laun mengurangi bantuannya karena menganggap Indonesia tidak ada kesulitan. Akibatnya, gagasan Menkeu AS untuk membantu negara-negara berkembang dengan memberikan keringanan-keringanan dalam membayar utang luar negerinya yang bersifat komersial, tidak mencakup Indonesia.

“Pandangan yang demikian justru agak keliru karena justru kita telah memperoleh beban yang lebih tinggi akibat apresiasi beberapa mata uang asing,” tegasnya.

 

Tidak Diharapkan

Menjelaskan mengenai Penghargaan Kependudukan 1989 yang diperolehnya dari PBB , Presiden menjelaskan, bagi dirinya sendiri, dan bagi Pemerintah Indonesia, penghargaan-penghargaan itu sama sekali tidak diharapkan. Karena yang diutamakan adalah suksesnya pembangunan untuk perbaikan taraf hidup rakyat, untuk secara lambat laun mendekatkan tercapainya cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

”Tapi karena ini merupakan suatu penghargaan dari lembaga dunia yang tertinggi, tentu harus kita terima sebagai satu rasa syukur kepada Tuhan bahwa lembaga dunia ini mengamat-amati benar-benar segala sesuatu yang kita lakukan di Indonesia, ialah pembangunan pada umumnya, khususnya melalui program kependudukan dan keluarga berencana.”

Ditanya tentang cek sebesar 12.500 dollar AS yang diperoleh di samping piagam dan medali emas, Presiden menyatakan telah dikembalikannya kepada Dana Kependudukan PBB melalui Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York. “Karena masih banyak negara yang mempunyai program kependudukan, keadaannya lebih parah dari pada Indonesia,” ujar Kepala Negara.

Tentang persinggahannya di Geneva, Swiss, pada saat keberangkatan dan kembali ke Tanah Air, Presiden menjelaskan, hanya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan waktu dan perjalanan yang begitu jauh.

“Kalau langsung Jakarta-New York memakan waktu sekitar 23 jam, dan perbedaan waktu 12 jam tentu memberatkan fisik. Karena seumur saya yang sudah 68 tahun, maka balung tua tentu harus memperhitungkan agar dalam melaksanakan acara pokok, jangan sampai terganggu.”

Kepala Negara dan rombongan tiba kembali di Jakarta hari Senin pagi pukul 08.20 setelah terbang sekitar 14 jam dari Geneva dengan berhenti sebentar di Abu Dhabi.

 

 

Sumber : KOMPAS(13/06/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 226-229.