Subchan Z.E.: KORUPSI MASIH TERUS BERKEMBANG ^[1]

Djakarta, Indonesia Raja

Pengurus besar partai Nahdlatul Ulama sampai kini masih terus menerima laporan2 mengenai intimidasi dan penekanan2 jang berlangsung dalam rangka pemilihan umum. Subchan Z.E. – ketua I PB NU menggambarkan penekanan2 itu sekarang dalam bentuk pengedjaran kepada ketua2 ranting dan tjabang NU didesa2 di Djawa Timur dan Djawa Tengah oleh pihak Koramil jang tidak berhasil mentjapai target meng-golkarkan desa tersebut.

Dikatakannja, pimpinan NU akan mengumumkan sikapnja menangani hal ini dalam waktu singkat. Disamping itu mulai tanggal 15 Djuli ini NU akan mengaktifkan lembaga bantuan hukum terhadap orang2 jang mendapat penganiajaan dalam rangka Pemilu atau pegawai2 negeri jang dipetjat setjara tidak sah. Subchan mengatakan bahwa terdjadi penekanan ataupun manipulasi2 dalam penghitungan suara mulai dari TPS sampai kektjamatan.

Dikatakan pembelaan hukum jang akan dipimpin sendiri akan merupakan test case (udjian) bagi pihak eksekutip sampai berapa djauh committed mereka kepada rule of law (kekuasaan hukum).

Bukan Proses Politik

Subchan mengatakan walaupun pemilihan umum sudah selesai tetapi penekanan2 masih terus berdjalan, maka ia menggambarkan hal ini bukan lagi sebagai proses politik tetapi mendjurus kepada masalah jg hakiki jaitu pengindjak – indjak hak azasi manusia.

Karena itu ia mengkhawatirkan sisa2 PKI dapat bangkit lagi, karena situasi politik sekarang ditandai oleh 4 tjiri pokok. Menurut Subchan tjiri2 itu jalah masih terus berlakunja penekanan2 tidak ada perlindungan hukum bagi rakjat, korupsi masih terus berkembang dan social gap dimana pihak jang kaja (mungkin djuga karena korupsi, katanja) bersih meradjalela dengan uangnja sedang rakjat menderita karena kemiskinannja. Subchan mengatakan ia bitjara bukan asal bitjara sadja, djuga tidak atas dasar partai politik centris, karena NU tidak nomor I dalam pemilu.

Saja terpanggil terhadap nasib negeri ini katanja karena itu kalau memang tidak benar partai saja djuga saja lawan tambahnja.

Golkar Supaja Demokratis

Menanggapi pernjataan Letdjen Sokowati dan Brigdjen Sapardjo mengenai sikap golkar tentang sosial kontrol di lembaga legislatif. Subchan mengatakan bagaimana mungkin Golkar mengadakan sosial kontrol sebagai sifat hakiki demokrasi dalam rangka “check and balance” karena organisasi itu sendiri tidak demokratis.

Organisasi golkar personalianja maupun programnja ditjiptakan dengan surat keputusan katanja. Saja mengharapkan benar golkar mendjadi lembaga jang demokratis katanja dimana keputusan mengenai kepemimpinan organisasi itu, maupun personalia pimpinanja dipilih dalam suatu kongres. (DTS)

Sumber: INDONESIA RAYA (02/07/1971)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 747-748.