TANGGAPAN MENGENAI KAMPANYE DIALOGIS[1]
Jakarta, Suara Pembaruan
Ketua Umum DPP Golkar Harmoko mengatakan, sangat memahami apa yang disampaikan Presiden Soeharto kepada Sekjen Wanhankamnas mengenai penyelenggaraan kampanye Pemilu 1997 dengan menggunakan satu metode untuk menyampaikan program-program.
Hal itu dikemukakannya menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka Jakarta Kamis (5/9) sore, sebelum upacara penyambutan Presiden Mali, Alpha Oumar Konare, yang melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia hingga 7 September 1996.
Seperti diketahui, Presiden Soeharto Selasa (3/9) menginstruksikan kepada Sekjen Wanhankamna s untuk membuat konsep kampanye Pemilu 1997, yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah peraturan oleh pemerintah.
Berkaitan dengan instruksi Presiden itu, Pembaharuan juga mewawancarai Ketua Umum DPP PPP Buya Ismail Hasan Metareum SH dan Ketua Umum DPP PDI Drs. Soerjadi, Jumat pagi.
Selanjutnya Harmoko berkata :
“Kampanye bukan pamer kekuatan. Sebab Golkar sejak semula mengacu satu prinsip bahwa Pemilu itu bagi kekuatan orsospol bukan sekadar menjadi mesin pengumpul suara, tetapi justru untuk meningka tkan harkat dan martabat serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu mengutamakan program bagi kepentingan rakyat.”
Menurut Harmoko, apa yang disampaikan Presiden Soeharto itu sejalan dengan pikiran Golkar. Golkar sebenarnya sudah memiliki pokok-pokok pikiran kampanye Pemilu 1997 yang telah dibahas dalam Rapim tahun lalu.
“Pokok-pokok pikiran itu akan kita sampaikan nanti kepada LPU secara resmi dan Panitia Pemilu untuk dijadikan bahan.”
Dijelaskan pokok-pokok pikiran itu antara lain mengutamakan kampanye yang bersifat dialogis.
“Golkar menyadari betul Pemilu 1997 merupakan Pemilu yang akan dijadikan landasan memasuki abad ke-21 dan inidikaitkan dengan PJP II, memerlukan suasana sejuk, aman, tertib, dinamis, tapi tidak ada apa yang disebut dengan pamer kekuatan yang mempunyai dampak merugikan rakyat. Itu jangan sampai terjadi.” katanya.
Jangan Diartikan
Sementara itu, Ketua Umum DPP PPP Buya Ismail Hasan Metareum SH menyatakan, jangan diartikan bahwa kampanye terbuka di depan massa sama dengan pamer kekuatan dan karenanya tidak perlu dilakukan. Buya menyatakan, kampanye terbuka itu hanya salah satu bentuk penyampaian program 0PP di depan umum yang masih sesuai dengan kultur pemilih.
“Semakin banyak massa yang hadir semakin baik, karena akan semakin banyak yang mengetahui program orsospol yang akan diperjuangkan di SU MPR nanti. Dan ini juga termasuk proses pendidikan politik rakyat yang massal.” kata Buya.
Sebenarnya, yang diharapkan Presiden adalah agar kampanye pemilu berjalan tertib, tidak mengganggu masyarakat, tidak menimbulkan kerusuhan. Jadi pamer kekuatan itu memiliki implikasi bisa menimbulkah pertentangan, gesekan dan sebagainya yang berakibat destruktif, katanya.
“Kita pun sangat sepakat dengan harapan Presiden itu, karena pemilu itu sendiri bertujuan memilih wakil rakyat yang mampu menyiapkan masa depan bangsa yang lebih baik.” katanya.
Kata Buya, PPP sendiri sejak dulu berharap pemilu benar-benar menjadi pesta demokrasi bangsa Indonesia. Karena itu jangan sampai ada yang menyakiti satu sama lainnya danjangan sampai ada intimidasi serta pemaksaan.
“Kalau ada yang menderita karena pemilu, itu bukan pesta namanya, tetapi malapetaka.” katanya.
Buya menyatakan, pihaknya juga tidak menolak adanya kampanye dialogis dan PPP siap untuk itu. Tetapi, perlu diingat kampanye dialogis tidak bisa menjadi satu satunya bentuk kampanye.
“Kampanye dialogis itu pesertanya pasti terbatas dan hanya untuk kalangan tertentu sementara pemilu itu untuk umum, artinya untuk seluruh bangsa yang memiliki hak pilih.”
Sejak Pemilu 1982.
Ketua Umum DPP PDI, Drs Soerjadi, menyatakan, kampanye dialogis sebenarnya sudah muncul sejak Pemilu 1982 ketika Sarwono dan kawan-kawan memulai kampanye dialogis dalam kelompok-kelompok kecil.
Tetapi, sampai Pemilu 1992 kelihatan gagasan kampanye dialogis itu belum menarikminat OPP, sehingga kampanye di lapangan terbuka tetap menonjol, katanya.
Menurut dia, pihaknya bukan tidak bisa melakukan kampanye dialogis dengan peserta yang terbatas, tetapi kampanye jenis itu memerlukan persyaratan yang banyak dibanding kampanye terbuka.
Kampanye dialogis selain memerlukan juru kampanye yang banyak, frekuensi kampanye yang banyak, juga pasti akan memerlukan dana yang besar.
“Di sinilah kesulitan PDI, baik mengenai jumlah jurkam maupun dana yang diperlukan.” kata Soerjadi.
Persoalan lain yang perlu direnungkan, apakah OPP khususnya dan rakyat umum sudah siap menghadapi kampanye dialogis. Sebab kampanye ini memerlukan kualitas massa yang mampu berdialog. Kalau dalam kampanye di ruang terbatas, tidak ada dialog,juga tidak ada artinya, katanya. Soerjadi juga menyatakan, pemilu ini bukan untuk kelompok terbatas, tetapi untuk seluruh massa pemilu.
“Dalam kampanye pemilu, kita tidak bisa bicara hanya dengan orang terbatas di ruang diskusi, karena pemilu itu diikuti lebih 100 juta pemilih.” katanya.
Menurut Soerjadi, yang perlu dicegah dalam kampanye terbuka adalah agar kampanye itu tidak mengganggu orang lain dan lalu lintas. Dengan demikian, perlu dikurangi dan dicegah dampak negatif kampanye terbuka, katanya.
Sumber : SUARA PEMBARUAN (06/09/1996)
_______________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 82-85.