PRESIDEN:
TIDAK ADA TAHANAN POLITIK DI INDONESIA [1]
Jakarta, Antara
Presiden Soeharto ketika menerima delegasi parlemen Inggeris di Bina Graha hari Rabu menegaskan, tidak ada tahanan politik di Indonesia dan sekaligus membantah gambaran keliru sementara pers asing mengenai hal ini.
Kepala Negara menjelaskan, yang ada bukanlah tahanan politik tapi adalah orang2 yang melakukan kejahatan terhadap negara.
Presiden mengharapkan sebanyak mungkin diantara mereka dapat diajukan ke pengadilan.
Dijelaskan oleh Kepala Negara, apabila mereka dilepaskan begitu saja justru akan membahayakan diri mereka.
“Kami sangat gembira sekali mendengarkan penjelasan Presiden Soeharto mengenai masalah tsb”, kata Nicholas Winterson salah seorang anggota parlemen itu dari Partai Konservatif.
Delegasi parlemen Inggeris di bawah pimpinan Dr. Alan Glyn dari partai Konservatif disertai pula oleh dua anggota partai buruh Alex Woodall dan David Young.
Nicholas Winterson mengatakan kepada pers, delegasi memahami kebijaksanaan pemerintah Indonesia dalam menyangkut apa yang disebutnya “tahanan politik “.
Dikemukakan, dalam pertemuan dengan Presiden Soeharto, peningkatan bantuan dibidang pertanian dan industri kecil.
Dia mengharapkan Inggeris dan negara2 Eropa Barat itu dapat meningkatkan kerjasama yang lebih erat dan memberikan bantuan yang tidak bersifat politik kepada Indonesia.
“Kami sangat terkesan terhadap tekad bulat Presiden Soeharto untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya”, kata anggota parlemen Inggeris itu.
Posisi Indonesia
Dr. Alan Glyn sebagai ketua delegasi menyatakan, posisi Indonesia secara geografis dimasa yang akan datang akan sangat penting bagi kelangsungan demokratis di Asia Tenggara. Menyinggung prinsip demokrasi, menurut Dr. Alan Glyn sekalipun di kedua negara pelaksanaannya dilakukan sedikit berbeda, tapi pada hakekatnya kedua negara menganut sistim pemerintahan demokratis.
Presiden dalam pertemuan lebih dari satu jam yang menurut pihak parlemen Inggeris digambarkan secara terbuka dan bebas menjelaskan kebijaksanaan yang saat ini sedang dijalankan pemerintah RI.
Juga disinggung masalah korupsi, kemungkinan korupsi dan masalah2 yang lebih kompleks.
Presiden menjelaskan mengenai peningkatan bidang pertanian, perpindahan orang dari Jawa dan kebijaksanaan dibidang transmigrasi.
Delegasi Parlemen lnggeris yang tiba di Indonesia sejak tanggal 4 Oktober akan berada di sini hingga tanggal 10 Oktober.
Dalam pertemuan dengan Presiden Soeharto mereka diantar oleh Ketua DPR K.H. ldham Chalid dan Dubes lnggeris di Jakarta John Ford. (DTS)
Sumber: ANTARA (06/10/1976)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 95-96.