DELEGASI PARLEMEN INGGERIS SELESAI DITERIMA PRESIDEN:

Posisi Indonesia dimasa datang sangat penting ^[1]

Jakarta, Angkatan Bersenjata

Presiden Soeharto telah menegaskan kepada delegasi Parlemen Inggeris, bahwa di Indonesia tidak ada tahanan politik seperti digambarkan oleh pers luar negeri.

Penjelasan Kepala Negara itu diberikan ketika mereka hari Rabu kemarin mengadakan kunjungan kehormatan di Bina Graha, dimana Presiden didampingi oleh Ketua MPR/DPR KH Dr. Idham Chalid.

Menurut anggota Parlemen Inggeris Nicholas Winterton dari Partai Konservatif, yang memberikan keterangan2 kepada pers selesai pertemuan itu, sebagian daripada para tahanan itu akan diajukan ke depan pengadilan. Karena mereka itu adalah orang2 yang ditahan karena melakukan kejahatan terhadap negara. Apabila mereka ini dilepaskan, justru akan membahayakan keselamatan mereka sendiri.

“Saya dapat memahami dan gembira mendengar penjelasan2 Presiden itu”, kata Nicholas Winterton.

Empat anggota Parlemen Inggeris itu adalah Dr. Alan Glyn (Konservatif), Nicholas Winterton (Konservatif), Alex Woodal (Buruh) dan David Young (Buruh).

Menurut Winterton selanjutnya, dalam pertemuan itu Presiden menyatakan, bahwa pers luar negeri memberikan gambaran yang sangat keliru mengenai orang2 yang ditahan karena melakukan kejahatan terhadap negara itu, dengan mengatakan mereka itu adalah tahanan2 politik.

“lni tidak benar”, kata Presiden. Yang ada adalah yang melakukan kejahatan terhadap negara dan sebagian besar diajukan ke depan pengadilan.

Sementara itu Dr. Alan Glyn menjawab pertanyaan mengatakan, bahwa posisi Indonesia secara geografis untuk masa yang akan datang sangat penting, bagi kelangsungan pemerintahan demokrasi di Asia Tenggara.

“Hal ini tentunya tidak saya katakan dalam hubungannya dengan terjadinya serangkaian perobahan situasi di negara2 tetangga kalian”, kata Glyn.

Berbicara atas nama delegasi Parlemen lnggeris, Dr. Glyn lebih lanjut menilai, bahwa mereka telah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Soeharto secara terbuka dan bebas. Dalam pembicaraan itu telah disinggung pula sistem atau prinsip demokrasi di masing2 negara yang pelaksanaannya sedikit berbeda, tetapi pada hakekatnya kedua negara menganut sistem pemerintahan demokrasi.

Presiden juga menjelaskan tentang kebijaksanaan Pemerintah Indonesia sekarang ini tentang masalah2 korupsi, kemungkinan korupsi dantentang adanya orang2 yang ditahan karena melakukan kejahatan terhadap negara sebagai masalah ruwet dan pelik.

Juga disinggung dalam pembicaraan itu masalah yang paling mendesak dan masalah2 untuk jangka panjang yang dihadapi Indonesia. Seperti masalah2 dibidang pertanian serta pemindahan penduduk dari Pulau Jawa dan transmigrasi.

Disinggung pula tentang bantuan yang diperlukan oleh Indonesia yang mungkin dapat diberikan oleh Pemerintah lnggeris dan bagaimana tentang masa depan bagi pengusaha kecil dari Inggeris yang akan datang dan membuka usahanya sendiri disini. Delegasi Parlemen Inggeris dalam hubungan ini mengharapkan agar Inggeris dan negara2 Eropa Barat lainnya dapat memberikan bantuan yang positif dalam pembangunan Indonesia. (DTS)

Sumber: ANGKATAN BERSENJATA (07/10/1976)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 96-97.