Tenang, Sabar Dan Ulet

Umar Wirahadikusumah

(Wakil Presiden, masa bakti 1983-1988)

Keadaan politik yang mencekam pada tanggal 1 Oktober 1965 telah mendekatkan hubungan saya dengari Pak Harto, baik secara pribadi maupun resmi. Dalam situasi genting itulah, komunikasi antara Pak Harto sebagai Pimpinan Kostrad dan saya sebagai Pangdam V/Jaya menjadi lebih sering. Hal ini terutama setelah saya, melalui Overste Sudjiman, pertama kali melaporkan kejadian tanggal 1 Oktober itu kepada Pak Harto. Karena kedudukan Overste Sudjiman, sebagai Komandan Kodim Jakarta Pusat yang meliputi daerah tempat tinggal Pak Harto, maka saya meminta dia untuk melaporkan kejadian itu kepada Pak Harto. Ini disebabkan sayalah yang pertama kali mengetahui kejadian di rumah Pak Nas (Jenderal Nasution) pada pagi hari tanggal 1 Oktober itu.
Ceriteranya begini. Kurang-lebih jam 04.00 atau 05.00 pagi saya ditelepon oleh salah seorang ajudan Pak Nas, yaitu Hamdani dari Polisi. Dia mengatakan bahwa ada penggrebekan dan Pak Nas selamat. Saya kaget. Setelah mendengar berita itu saya berpikir sejenak; suasana politik di ibukota waktu itu memang sangat peka. Jadi, saya pikir ini kondisi serius, lantas saya berpakaian dan segera membangunkan supir ajudan (kebetulan menginap di rumah cadangan di Jalan Tosari, sedangkan saya tinggal di rumah resmi Pangdam di Jalan Ki Mangunsarkoro 36); Ketika mau berangkat, datanglah Kapten Sulasdi, piket Garnizun, dengan membawa Ferret (sejenis panser), lalu melapor bahwa ada kejadian penembakan di rumah Pak Nas. Setelah Kapten Sulasdi melapor, saya katakan bahwa saya sudah menerima telepon, lalu saya ajak dia bersama-sama ke rumah Pak Nas.
Dalam perjalanan dari Jalan Mangunsarkoro ke rumah Pak Nas, saya masih melihat adanya gerombolan pasukan di sekitar bundaran Jalan Teuku Umar. Sesampai di rumah Pak Nas, saya lihat penjaga sudah patah semangat, lunglai, dan senjatanya sudah diambil gerombolan. Ibu Nas tidak ada di tempat; beliau telah pergi mengantarkan puterinya yang terkena tembakan ke RSPAD. Setelah melihat situasi rumah, dengan diantar Hamdani, saya menanyakan di mana kira-kira Pak Nas. “Kurang jelas di mana Pak, tapi dapat menyelamatkah diri“, kata Hamdani. Lalu saya berteriak-teriak memanggil Pak Nas. “Pak Nas, Pak Nas, di sini Umar, Pak Nas” Sebelumnya saya sudah kenal dengan Pak Nas; karena sejak mulai kerja di Kodam VI/Siliwangi saya menjadi ajudannya. Tapi tidak ada sahutan. Belakangan saya tahu bahwa Pak Nas mendengar suara saya, tapi ragu-ragu siapa yang memanggilnya, apakah saya atau Umar yang lain.
Tak lama kemudian datang unit panser dari markas KKO di Jalan Prapatan. Mereka melaporkan bahwa tadi pagi lbu Nasution, yang waktu itu membawa puterinya ke rumah sakit akibat tertembak gerombolan penyergap, melaporkan ke piket KKO bahwa rumahnya telah digerebek dan anaknya ditembak. Atas inisiatif sendiri maka piket KKO dengan unit panser menyusul ke Teuku Umar dan saya masih di situ. Kemudian saya perintahkan pada unit panser KKO ini untuk mengadakan patroli intensif di kota.
Tak lama sesudah itu berdatanganlah laporan-laporan tentang kejadian pembantaian di rumah Pak Yani, Pak Soeprapto, dan Pak Haryono. Maksud kedatangan para pelapor itu adalah untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal tersebut di atas kepada Pak Nasution. Tetapi ketika itu yang ada hanya saya, sehingga saya menerima laporan-laporan yang masuk itu. Setelah menerima laporan,dengan dibantu oleh Ajudan Pangdam V, Letnan Tatang, saya berangkat ke tempat-tempat kejadian untuk menyaksikan sendiri sampai di mana kebenaran berita tersebut.
Sebelum pergi, Overste Mantik datang dengan unit-unit panser dari Garnizun Ibukota. Secara singkat saya jelaskan duduk persoalannya, kemudian saya memerintahkan Overste Mantik untuk mengejar gerombolan yang menyergap rumah para jenderal AD. Arahnya adalah jurusan Bogor, Tangerang dan Bekasi, dengan disertai perintah tembak dengan indikasi sebagaimana laporan yang masuk.
Ketika menyaksikan tempat-tempat itu saya mendapat laporan langsung dari Ibu Yani, Ibu Prapto dan Ibu Haryono bahwa Pak Yani, Pak Prapto, dan Pak Haryono “dipanggil Presiden”. Setelah menyaksikan sendiri, saya kembali ke Garnizun dengan melewati Jalan Merdeka Timur, di mana saya melihat banyak pasukan yang memakai bermacam-macam tanda. Sekitar jam 6.30 pagi saya tiba di Garnizun; saya yang pertama kali datang, staf garnizun lainnya belum pada datang. Kemudian datang Subchan ZE, Ketua PBNU, untuk melapor disamping juga meminta bantuan senjata untuk menghadapi PKI, karena dia mengatakan: “Saya ini musuh PKI“.
Segera setelah itu saya mengadakan rapat staf dengan beberapa perwira. Saya ceriterakan kejadiannya. Kemudian saya perintahkan Overste Mantik untuk mencek siapa dan sedang mengapa pasukan yang berada di sekitar Monas, sementara saya akan menemui Presiden Soekarno di Istana Negara untuk menanyakan kebenarannya bahwa para jenderal AD diambil dari rumahnya atas perintah Presiden.
Sesampai di Istana saya dijemput oleh Kapten piket Sudibyo dari RPKAD dan mengatakan bahwa Presiden belum datang. Biasanya jam 6.30 Bung Karno sudah duduk-duduk di teras belakang Istana Merdeka, tetapi kali ini sudah pukul 7.00 beliau belum juga tiba. Terus saya minta diantarkan ke Istana Merdeka untuk menyaksikan sendiri, barangkali Presiden sudah ada di situ. Tetapi memang beliau belum datang. Kembali dari Istana, Kapten Sudibyo memberitahukan saya bahwa ada Brigjen. Supardjo, dengan pakaian PDUB (Pakaian Dinas Upacara Besar), yang juga bermaksud untuk menemui Presiden. Saya katakan bahwa saya tidak perlu sama dia. Belakangan saya tahu bahwa dialah pimpinan gerombolan penyergap para jenderal AD.
Sekitar jam 8.00 saya tiba di Kostrad untuk menemui Pak Harto. Saya melaporkan secara langsung kejadian hari itu, walaupun sudah disampaikan oleh Dandim Jakarta Pusat Overste Sudjiman. Jadi itulah pertama kali saya bertemu dengan Pak Harto, dan sejak itu saya sering berjumpa dengan beliau dalam pertemuan-pertemuan staf. Belum pernah sekali pun saya berjumpa dengan beliau di masa sebelumnya. Meskipun saya sering ikut dalam rapat-rapat staf yang dihadiri oleh para panglima Kodam, tapi belum pernah saya bertemu dengan beliau. Hanya nama beliau sajalah yang sudah saya kenal semenjak lama. Melalui jajaran AD, meskipun saya bertugas di Jawa Barat dan Pak Harto di Jawa Tengah, saya telah mengenal nama dan kedudukan Pak Harto. Waktu itu Pak Harto telah menjabat sebagai Panglima Divisi Diponegoro, serta sebelumnya menjadi Komandan Resimen di Yogya. Kemudian menjadi Panglima Caduad (Cadangan Umum Angkatan Darat), dan terakhir sebagai Panglima Kostrad. Dalam kedudukannya sebagai Panglima Kostrad itu saya tahu sekali tugasnya yang sewaktu-waktu mewakili pimpinan AD bilamana pimpinan AD sedang ke luar negeri atau dalam keadaan sakit.
Setelah beberapa kali bertemu, dan mendengar uraian-uraian, dan sikap beliau, saya berpendapat bahwa Pak Harto adalah seorang yang sangat tenang, dan sabar. Tetapi, pasti, ulet. Misalnya saja waktu saya melaporkan tentang kejadian pada tanggal 1 Oktober itu, dengan tenang beliau mengatakan: “Ya, saya terima. Terus selesaikan tugas. You pimpin daerah dan saya ambil over masalah ini.” Hanya itu yang dikatakan, tetapi saya kira, pasti pikirannya jalan terus untuk mengatasi situasi. Itu hanya salah satu saja dari sikapnya yang nampak.
Bukti lainnya terlihat dalam usaha untuk mengembalikan pasukan dari Batalyon 454 Para dari Jawa Tengah dan Batalyon 530 Para dari Jawa Timur yang ikut dalam peristiwa G-30-S/PKI. Pada waktu itu memang sangat sulit untuk memilih pembantu-pembantu beliau yang bisa dipercaya untuk mengembalikan pasukan pemberontak itu ke tempatnya. Namun, beliau dengan tenang dan tidak tergopoh-gopoh dapat mencari orang yang tepat yang bisa membantu beliau untuk mengerahkan pasukan pemberontak, yang berjaga-jaga di sekitar Monas untuk kembali ke induk pasukannya. Dan, seperti kita ketahui, beliau memilih Sabirin Mochtardari Jawa Timur yang kemudian berhasil memerintahkan pasukan Batalyon 530 kembali ke Kostrad. Entah bagaimana cara Sabirin Mochtar mempengaruhi mereka, tapi nyatanya dia berhasil. Pasukan dari Batalyon 530 akhirnya mau kembali, hanya Batalyon 454 saja yang tetap di pihak pemberontak.
Nah, didalam cara ini, kelihatannya Pak Harto tenang saja, tetapi tepat dalam memilih orang yang ditugaskannya. Baru kemudian setelah para wakil komandan Batalyon dari Batalyon 530 dan Batalyon 454 menghadap, Pak Harto menjelaskan mengenai situasi saat itu, dan mereka mau mengerti. Oleh karena itu dengan rasa peaceful mereka mau kembali ke Kostrad.
Saya sendiri juga merasa aman ketika Pak Harto mengatakan telah mengambil over semua permasalahan, dan saya mengurusi soal wilayah saja. Tidak ada perasaan bahwa peranan saya dikecilkan. Ini mungkin karena pedoman Sumpah•Prajurit dan Saptamarga sudah mendarah daging, dimana tersurat bagaimana cara menghadapi atasan dan sebagainya. Sebagai senior, Pak Harto memang dapat berbuat itu, dan segalanya berjalan secara otomatis saja. Disamping itu saya dapat mengadakan penyelidikan dalam, apakah ada jajaran Kodam V/Jaya yang terlibat dalam gerakan pemberontakan itu.
Ternyata benar bahwa Wakil Kepala Intelijen Kodam V, Mayor Suganda, terlibat langsung dalam gerakan pemberontakan ini. Oleh karena itu masuknya laporan yang benar ditutupi dari saya dan dari Kepala Intelijennya sendiri, Overste FA Johny. Bahkan waktu diadakan rapat staf di Garnizun tidak diajukan laporan-laporan yang penting, seolah-olah mereka tidak mengetahui secara persis peristiwa itu. Padahal keduanya tergolong orang yang dipercaya penuh, dan bahkan sama-sama menginap di Garnizun waktu itu;
Jadi saya sangat bersyukur atas perintah Pak Harto, karena dengan demikian saya dapat mengadakan penyelidikan kedalam Kodam sendiri. Jadi dari situlah saya berkenalan dekat dengan Pak Hafto. Sikapnya sangat tenang dalam menghadapi situasi yang tidak menentu pada waktu itu. Tetapi, barangkali, pikirannya terus menerawang. Beliau itu sabar dan ulet, tetapi kita tahu bahwa ada usaha beliau untuk menyelesaikan gerakan pemberontak tanpa harus mengakibatkan korban jiwa. Karena usahanya yang bersifat peaceful itulah akhirnya pasukan pemberontak dapat ditarik ke pangkalan mereka.
Ada satu pengalaman menarik bersama Pak Harto pada masa-masa sulit sekitar tanggal 1 Oktober 1965 itu. Pada waktu itu, saya sebagai pimpinan wilayah menganggap perlu untuk mengambil tindakan-tindakan terhadap media massa yang dipakai oleh unsur PKI untuk memutarbalikkan fakta. Untuk kepentingan itulah saya memerintahkan untuk membreidel Hdrian Rakyat, dan Suluh Indonesia. Jadi tidak hanya surat kabar PKI, saja yang saya perintahkan untuk dibreidel, melainkan surat kabar PNI juga saya tutup.
Karena pada masa itu ada semacam “fusi” antara PNI dan PKI yang tercermin dalam kepemimpinan PNI Ali-Surachman, sehingga media massa PNI juga terbawa ke situ. Adalah kenyataan bahwa Suluh Indonesia, media massa PNI, memuat berita yang jelas-jelas memihak kepada PKI.
Pak Harto dan saya diminta menghadap Presiden Soekarno. Ada beberapa anggota kabinet waktu itu, seperti Achmadi, Subandrio, dan Leimena, tapi tidak lengkap. Setelah membicarakan beberapa masalah, kemudian Bung Karno menanyakan soal-soal keamanan di Jakarta dan kemudian sampai ke masalah surat kabar. Bung Karno menyarankan agar media massa jangan dibatasi, kalau keadaan media massa seperti sekarang ini, maka siapa yang bertanggungjawab, apakah Menteri Penerangan—Achmadi—, atau siapa. Lalu saya katakan bahwa saya yang bertanggungjawab kepada pemerintah. Saya pun memberikan argumentasi mengenai langkah-langkah pembreidelan yang saya ambil. Nah, waktu itu saya kira argumentasi saya sudah diterima oleh Bung Karno; sehingga saya tenang-tenang saja. Tapi tak berapa lama kemudian, Bung Karno mengajak Pak Harto berbicara di ruangan lain; entah untuk menyampaikan apa. Ketika pulang ke kantor, dalam satu jeep, Pak Harto memberitahukan saya bahwa. Bung Karno mengatakan kepadanya bahwa ”You harus angkat kaki dari Kodam”. Rupanya argumentasi saya tidak dapat diterima oleh Bung Karno; tetapi saya tetap pada prinsip untuk membreidel surat-suratkabar PKI dan PNI itu. Lalu saya katakan pada Pak Harto terserah mau disalurkan kemana saya sekarang ini.
Beberapa waktu kemudian saya justru diangkat untuk menggantikan Pak Harto sebagai Panglima Kostrad. Di sini saya sampai pada kesimpulan bahwa saya telah ”dilindungi” Pak Harto, walaupun pimpinan tertinggi Bung Karno sudah memerintahkan untuk memindahkan saya dari Kodam V/Jaya. Mula-mula ditawarkah kepada saya untuk kembali ke “kandang”, yaitu pimpinan Kodam VI/Siliwangi, namun akhirnya diputuskan untuk menggantikan Pak Harto sebagai Panglima Kostrad. Oleh sebab itu saya rasakan bahwa saya pribadi terlindungi oleh Pak Harto, walaupun Bung Karno sudah memerintahkan bahwa saya harus pindah. Malahan saya tetap di Jakarta dan diangkat sebagai pengganti Pak Harto sendiri.
Begitulah pengalaman bersama Pak Harto di masa-masa sulit sekitar bulan Oktober 1965. Setelah masa-masa itu hubungan saya dengan Pak Harto memang tambah dekat, bail secara pribadi maupun kedinasan. Kemudian Pak Harto menjadi Presiden, sementara saya terus meniti karier. Setelah menjadi Panglima Kostrad, saya menjabat Wapangad, kemudian menjadi Kasad. Kemudian selama 10 tahun memimpin Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka), sampai akhirnya diangkat menjadi Wakil Presiden. Ketika pada tahun 1983 saya dipanggil Pak Harto dan ditawari jabatan Wakil Presiden, saya sendiri sebenarnya sudah siap untuk pensiun. Oleh karena itu saya agak kaget ketika Pak Harto menawari jabatan itu kepada saya. Walaupun dalam pikiran, saya selalu mengatakan: “Apakah Pak Harto tidak salah pilih“, saya terima penugasan itu dan menjadi pembantu terdekatnya.
Menurut saya, Pak Harto memahami permasalahan yang timbul,. terutama di bidang ekonomi, secara cukup mendalam. Ini memang yang menjadi pusat perhatiannya.,Karena itulah setiap bulan ada sidang kabinet terbatas bidang Ekuin. Dalam sidang-sidang ini semua menteri yang berkaitan dengan ekonomi hadir, disamping dari aparat keamanan, seperti Pangab, Bakin, dan Menteri Penerangan. Mereka ikut menyebarluaskan dan mengamankan keputusan-keputusan yang dibuat dalam sidang. Dari berbagai sidang kabinet maupun dalam forum-forum lainnya saya dapat melihat bahwa Pak Harto adalah seorang pemimpin yang menguasai segala permasalahan.
Dengan kualitas kepemimpinan yang demikian itulah, boleh dikatakan bahwa Pak Harto adalah seorang strateeg nasional yang menguasai seni dan ilmu mengembangkan serta menggunakan kekuatan-kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Walaupun sekarang ini belum mencapa tahap akhir, namun ada bukti-bukti bahwa pencapaian itu ada. Misalnya di bidang politik; keamanan; dan ekonomi, kita melihat adanya kestabilan, disamping juga pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.
Sebaliknya beliau juga mampu mendorong berbagai kekuatan nasional untuk mencapai tahapan-tahapan pembangunan. Ini merupakan suatu aspek dari usaha untuk menstabilkan dan memobilisir politik sehingga mencapai tujuan nasional. Misalnya Pancasila. Sebetulnya introduksi Pancasila sebagai falsafah/ideologi nasional sudah mulai diterapkan sejak tahun 1967. Sebagai pemrakarsa adalahPangdam VI/Siliwangi HR Dharsono. Namun caranya tidak tepat, karena ada unsur paksaan di situ. Sebagai penguasa daerah waktu itu, Panglima Kodam VI mengajak masyarakat Jawa Barat mengikuti kehendaknya dengan mengintrodusir Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Namun pengintrodusiran itu dilakukan dengan cara-cara yang “tidak wajar”, bahkan memaksa, sehingga sempat ditegur oleh pimpinan AD. Kebetulan saya menjabat sebagai Wapangad, dan Pak Panggabean yang menjadi Pangad. Nah, ketika itulah Panglima Dharsono ditegur dan ditegaskan bahwa “cara yang dilakukannya itu adalah salah, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”.
Pak Harto akhirnya bisa membawa masyarakat Indonesia, khususnya yang tergabung dalam Golkar, PPP, PDI, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk menerima Pancasila sebagai asa tunggal pada tahun 1985. Jadi selama 17 tahun Pak Harto mengintroduksi itu, tanpa ada kesan memaksa. Dengan seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional itulah Pak Harto bisa mengajak masyarakat menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Ini bisa dilihat dari pidato-pidatonya, dimana beliau•selalu sajamengintrodusir Pancasila sebagai asas bagi organisasi kekuatan sosial-politik dan kemasyarakatan. Akhirnya rakyat bisa menerimanya juga setelah puluhan tahun dihimbau dan tanpa memaksa.
Kesan saya mengenai Pak Harto adalah bahwa beliau tidak pernah berlaku otoriter, orangnya malah demokrat. Ketika melapor, tidak hanya saya saja, beliau selalu memberikan kesempatan kepada semua staf dan pembantu-pembantu beliau untuk mengajukan permasalahan dan pendapat mereka atas permasalahan yang diajukan. Kemudian Pak Harto menampung semua permasalahan ini dan diberikan pendapatnya pada saat itu juga. Bagi saya, dari proses sampai keputusan itu diambil, dialog terjadi. Jadi tidak sepihak saja. Ada dialog antara pihak yang mengajukan pendapat dengan pimpinan kabinet sehingga pada akhirnya diputuskan bagaimana jalan keluarnya. Biasanya sesuatu keputusan bisa rampung hari itu juga, tetapi adakalanya ditempuh melalui beoerapa tahap.
Ketika menjadi Wakil Presiden saya juga sering menyatakan pendapat saya mengenai masalah-masalah yang kontroversial, seperti misalnya soal “petrus”, atau bahkan soal kegiatan usaha putera-puteri Presiden. Saya memberikan pendapat ini disebabkan saya banyak menerima kabar dari luar dan laporan-laporan yang simpang siur mengenai masalah itu. Dalam masalah-masalah yang seperti ini saya datang dan minta keterangan dari Pak Harto. Dalam masalah “petrus” misalnya, saya nyatakan pendapat saya “apakah tidak ada cara lain yang tidak usah menggunakan ti dakan-tindakan drastis itu“. Tanpa marah, beliau menjawab mengenai apa sebabnya sampai diambil tindakan drastis itu. Antara lain dikatakan kepada saya:

“Ini rakyat kecil telah dipersulit oleh sekelompok manusia jahat di beberapa daerah; mereka dirampok, diperkosa dan lain-lain. Sementara polisi dan aparat keamanan lainnya boleh dikatakan tidak berdaya waktu itu, sehingga suatu shock treatment perlu diambil untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi kejahatan.” Selanjutnya dikatakan bahwa: “Ya, nanti biar saya yang bertanggungjawab kepada Tuhan“.

Sementara ketika saya memberikan pendapat mengenai masalah kegiatan putera-puteri Presiden, beliau pun tidak marah, malah dengan bijak mengatakan:

“Sebagai orang tua saya berkewajiban membina anak-anak saya, dimana saya senantiasa memberi petunjuk kepada mereka mengenai apa yang baik, yang boleh mereka lakukan dan yang tidak baik, yang tidak boleh mereka lakukan. Toh, sebagai warganegara, mereka juga berhak hidup dan berusaha sebagaimana yang lainnya, dan pelaksanaannya itu mereka lakukan sendiri”.

Dalam hal-hal seperti ini saya biasa datang menghadap Pak Harto, melaporkan sambil memberikan pendapat saya.
Hubungan kerja saya dengan Pak Harto selama menjadi Wakil Presiden boleh dikatakan berjalan lancar. Yang saya perhatikan dalam membantu Presiden adalah masalah kerjasama. Untunglah jiwa Saptamarga sudah tertanam dalam diri saya, sehingga saya dapat melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, tidak membantah perintah atasan, senantiasa berdisiplin, dan sebagainya. Selain itu dalam pidato sambutan saya di depan MPR, ketika diangkat menjadi Wakil Presiden, saya telah berjanji untuk mengikuti irama dan gaya Pak Harto, walaupun tentunya tidak secara membabi-buta.
Dalam pola kerjasama ini Pak Harto memberikan petunjuk umum, kemudian saya menjabarkannya dan membuat mekanisme kerja dengan instansi-instansi terkait. Dalam hal ini kepada saya dibebankan dua tugas, yaitu tugas umum dan tugas khusus. Menurut Presiden:

“Sesuai dengan UUD 1945, Wakil Presiden adalah Pembantu Presiden, dan ini adalah tugas umum. Disamping itu saya menugaskan Wakil Presiden untuk memimpin/mengikuti kebijaksanaan/kegiatan pengawasan dalam pembangunan dan ini adalah tugas khusus.”

Sebagai Wakil Presiden saya pusatkan perhatian pada tugas khusus ini, yaitu pengawasan. Kebetulan dalam bidang ini saya telah berpengalaman selama 10 tahun di Bepeka. Tetapi di Bepeka tugas saya terbatas pada bidang keuangan saja, sedangkan tugas khusus yang cliberikan oleh Presiden Soeharto meliputi pengawasan yang luas, yaitu pembangunan. Jadi sebelum meningkat pada pelaksanaan semua ini, saya mengadakan observasi dulu untuk mengetahui secara persis bagaimana keadaan pengawasan di bidang pembangunan. Setelah mengadakan observasi, saya menemukan bahwa dalam Pelita I, II, dan III titik beratnya diletakkan pada perencanaan dan pelaksanaan saja, dan baru pada Pelita IV pengawasan, yang merupakan salah satu unsur manajemen, juga ditingkatkan kegiatannya. Selama waktu itu, bersama-sama staf, setelah mendapat masukan aparatur pemerintahan di pusat dan daerah, saya bisa menghasilkan beberapa kriteria pedoman kerja, yaitu pedoman tentang penyebarluasan pengertian dan kesadaran pengawasan, dan pokok-pokok pengawasan dan pelaksanaan kebijaksanaan pengawasan
Pada waktu menjabat Wakil Presiden, saya sempat menyebar Iuaskan pedoman itu pada semua departemen, wilayah, provinsi, kabupaten dan sebagainya. Secara operasional, dalam setiap kesempatan, saya menjelaskan peranan pengawasan itu. Karena merupakan sesuatu hal yang baru maka seringkali saya harus memberikan penjelasan kepada para pejabat di pusat maupun daerah.
Dalam setiap kesempatan itu pula saya terus menerus menjelaskan latar belakang pengawasan ini. Pertama, mendorong berkembangnya partisipasi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam bidang kegiatan usaha maupun kegiatan pengawasan pembangunan. Kedua, memulihkan nilai-nilai yang benar dalam pembangunan dan masyarakat, serta jangan sampai tindakan penyimpangan/penyelewengan itu dianggap sebagai suatu realita sosial yang lumrah. Tujuannya jelas, sesuai dengan salah satu dari delapan jalur pemerataan, yaitu membuat/menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, efisien dan efektif dengan administrasi yang baik, tertib, didukung oleh rasa salah/dosa untuk, melakukan penyimpangan/penyelewengan. Semua ini saya laksanakan berdasarkan pada kebijaksanaan umum yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto. Saya merasa berbahagia bahwa saya masih sempat melakukannya, bisa menciptakan mekanisme pengawasan, karena ini merupakan sesuatu hal baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Barangkali tugas ini sekarang dilaksanakan oleh Menteri. Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, melalui Waskat (pengawasan melekat).
Didalam memimpin lembaga yang dipercayakan kepada saya, saya tidak merasa mengalami pembatasan-pembatasan. Ini juga suatu hal yang membuktikan betapa demokratnya Pak Harto. Dalam melaksanakan tugas, Pak Harto hanya menggariskan begini, go ahead, dan saya diberikan kelonggaran untuk mengelola kebijaksanaan dalam bidang saya. Nah, hasil-hasil perolehan disusun, dan dikaji lagi dalam suatu forum yang dibantu oleh Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan, BPKP, Kopkamtib, staf Wapres, dan unsur-unsur terkait. Hasil pengkajian ini kemudian dilaporkan dalam sidang kabinet terbatas, atau sewaktu-waktu, pada kesempatan menghadap Pak Harto sendiri.
Jadi selama saya menjabat, tidak pernah ada pembatasan-pembatasan yang dipaksakan oleh Presiden, baik itu mengenai penyusunan rencana pengawasan, maupun hal lainnya. Mau “sidak” (inspeksi mendadak) silakan. Waktu itu saya menitikberatkan pada sidak-sidak ini untuk melihat kenyataan yang sebenarnya. Dus, beberapa kali saya ke Jawa Timur, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, bahkan di pusat juga saya melakukan sidak, seperti di Departemen Kesehatan, dan P dan K. Hasil-hasilnya dikaji lagi dalam forum koordinasi pengawasan dan hasil ini berupa laporan tertulis yang disampaikan dalam sidang kabinet. Nah, di situ Pak Harto memberikan petunjuk atau koreksi:
Jadi saya merasa puas, hasil pengawasan diputuskan, dikoreksi dan disetujui oleh Pak Harto. Sebagai contoh misalnya soal amblesnya dermaga batubara di pelabuhan Tarahan, Sumatera Selatan. Biasanya batubara dari Tanjung Enim diangkut dengan kereta api, lalu ditampung di salah satu emplasemen, baru kemudian dimasukkan kedalam kapal. Nah, dermaga ini ambles. Saya terpaksa mengikuti mulai dari Tanjung Enim, dan saya kumpulkan para pejabat di sana untuk membahas soal produksi batubara, baik dari pabrik itu sendiri dan kemampuan jembatan yang dilalui kereta api. Ternyata jembatan-jembatan tidak cukup kuat, bahkan sudah retak sampai menyebabkan amblesnya dermaga. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian ulang dari Departemen Perhubungan, dan suatu komisi teknik dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dermaga itu. Waktu itu penelitian mengenai siapa yang bersalah tidak sampai tuntas, tetapi beberapa kontraktor dipecat. Akhirnya semua bisa diselesaikan. Kapal-kapal bisa sandar kembali, kereta api berjalan lancar dengan bantalan beton (sebelumnya bantalan kayu) sebagai penahan bobot kereta, dan jembatan juga sudah diperbaiki. Ini suatu hasil yang diperoleh dan dilaporkan dalam sidang kahinet.
Di Departemen Kesehatan, yang menjadi perhatian adalah masalah harga obat. Yang dipermasalahkan ialah mengapa Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (POM) sampai kurang mampu untuk mengatasi masalah ini. Disamping harga obat yang tak terjangkau oleh masyarakat, distribusi obat ke Puskesmas-Puskesmas juga kurang lancar. Ini semua ditinjau, setelah mengetahui sebab-sebabnya maka diusahakan supaya lancar. Meskipun tidak segera bisa dirasakan, namun sudah ada usaha ke arah perbaikan itu, terutama tentang penurunan harga obat. Di Departemen P dan K, yang menjadi persoalan adalah gaji guru SD yang sering terlambat sampai kepada yang berhak. Usaha ke arah pelancaran menerima gaji, sistem penggajian dan jabatan guru juga sudah diperbaiki.
Usaha-usaha kemanusiaan yang dilaksanakan Pak Harto sangat mengesankan diri saya secara pribadi. Beliau, umpamanya, mendirikan yayasan-yayasan seperti Supersemar, Dharmais, Gotong Royong, dan lain-lainnya. Melalui yayasan-yayasan itu orang-orang yang menderita dapat terbantu, dengan diberinya kesempatan. Di sini saya lihat adanya suatu perhatian yang luar biasa dari Pak Harto terhadap nasib rakyat kecil. Yayasan Supersemar misalnya telah mampu menolong anak-anak dari orang-orang yang tidak mampu. Anak-anak yang cerdas tapi keluarganya tidak mampu menyekolahkannya, diberikan bea siswa. Ini sangat mengesankan saya, kok Pak Harto bisa berpikir sampai ke situ. Banyak orang yang sudah tertolong melalui yayasan Supersemar sehingga banyak yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Harto, dari anak-anak SD sampai sarjana. Bahkan mereka telah menghimpun kekuatan sendiri dan bernaung menjadi alumni Yayasan Supersemar.
Saya kira sifat pribadinya inilah yang menyebabkan Pak Harto selalu ikut memikirkan nasib orang-orang yang tidak mampu. Hal ini sudah terbawa dalam diri beliau sejak dulu. Ketika masih di tentara, Pak Harto selalu mencari jalan lain, di luar anggaran yang ada, untuk memenuhi kebutuhan prajurit. Sebenarnya saya kurang setuju menambah dana dari anggaran yang sudah ada, dan, barangkali, hal ini yang tidak menarik dari Pak Harto. Contoh lainnya misalnya Banpres, itu sebenarnya usaha di luar anggaran, walaupun keputusan yang keluar adalah kebijaksanaan Presiden. Meskipun demikian, saya harus akui bahwa usaha-usaha di luar anggaran itu terbukti bermanfaat. Saya mendengar langsung dari beberapa orang yang bersangkutan, bahwa mereka menyatakan rasa terima kasih yang luar biasa besarnya kepada Pak Harto.
Penderitaan-penderitaan yang beliau alami waktu masih kecil, mungkin, masih terkesan sampai sekarang ini sehingga rasa kemanusiaan Pak Harto begitu besar. Kalau mendengar ada orang yang susah, beliau selalu berkata: “Kalau bisa ditolong, ditolonglah!” Itulah kepribadian Pak Harto, kepribadian yang selalu dikaitkan dengan keimanan, keridhoan Tuhan. Segala pekerjaan juga tidak lepas dari keridhoan Tuhan. Memang beliau seorang yang bijak.

***