WAHONO : GOLKAR TERUS UPAYAKAN “LAW ENFORCEMENT”[1]

Jakarta, Antara

Dalam meningkatkan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara, maka Golkar terus mengupayakan kebijakan “law enforcement”, kata Ketua Umum DPP Golkar Wahono, di Jakarta, Kamis.

“Golkar terus mengupayakan agar terlaksana ketertiban dan tegaknya hukum, serta berjalannya peraturan perundang-undangan (law enforcement),” ujarnya dalam pidato pertanggungjawaban di Munas V Golkar di Balai Sidang Senayan Jakarta.

Penegakan hukum tersebut, menurut dia, sebagai bagian dari disiplin nasional dan taat kepada nilai luhur Pancasila dan norma UUD 1945. Dalam bidang sosial politik, kata Wahono, Golkar berupaya pula meningkatkan kualitas kehidupan politik, agar lembaga kemasyarakatan dan kenegaraan semakin mampu melaksanakan peranan dan fungsinya dalam mengisi pembangunan nasional. “Dikalangan DPP Golkar dengan pihak-pihak lainnya mengadakan pula berbagai diskusi tentang ‘kemandirian Golkar’ dan berperan aktif meningkatkan pelaksanaan

tugas-tugas, serta wewenang DPR Rl,” katanya. Diskusi semacam itu dimanfaatkan DPP Golkar menjalin kerjasama dan konsultasi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta ABRI sebagai organisasi kekuatan sosial politik, terutama dalam menyiapkan dan menyusun konsep GBHN 1993.

Berkaitan dengan politik luar negeri, Wahono menyatakan, DPP Golkar aktif mengambil bagian dalam memelihara hubungan luarnegeri dengan selalu berkonsultasi dan berkunjung, serta menerima kunjungan perwakilan negara sahabat.

“Golkar melalui kader-kademya ikut memelihara kemantapan kedudukan Indonesia dan Presiden Soeharto sebagai ketua GNB,” ujarnya.

Membaca Tanda Jaman

Mengutip pemyataan Presiden Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar yang menyatakan organisasi itu harus semakin mampu dan arif membaca tanda perkembangan zaman, Wahono menyatakan, keadaan tersebut yang memotivasi DPP Golkar untuk terus menampung aspirasi rakyat.

“Kita harus terus bergerak maju dan mengembangkan diri bukan saja sebagai kekuatan sosial politik yang tangguh untuk dirinya sendiri, tetapi juga dapat melaksanakan tugasnya sebagai pelopor dan pembaharu budaya politik,” katanya.

Salah satu upaya Golkar mengantisipasi berbagai kondisi tersebut, menurut dia, DPP Golkar terns mengadakan kaderisasi anggota. Jumlah anggota Golkar yang terdaftar dan mempunyai kartu anggota selama lima tahun terakhir inimeningkat dari sekitar 32,4 juta menjadi 33,9 juta orang.

Kaderisasi itu bukan hanya mendidik anggota baru, melainkan mendidik juga kader lama di tingkat pusat hingga desa. Tentang penataran kembali kader Golkar, disebutkan, kini ada sekitar 600 ribu penatar yang ditugasi melaksanakan pengkaderan di lingkungannya bertugas, demikian Wahono. (T-SBY-006 / 13.29/DN02-2l/10/93 14:20)

Sumber: ANTARA (21/10/1993)

_____________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 257-258.