PENGARAHAN PRESIDEN PADA MUNAS GOLKAR LAKSANAKAN KONSOLIDASI IDIIL, WAWASAN & ORGANISASI

PENGARAHAN PRESIDEN PADA MUNAS GOLKAR LAKSANAKAN KONSOLIDASI IDIIL, WAWASAN & ORGANISASI

Satu Asas Tak Menuju Partai Tunggal

Ketika memberikan sumbangan pikiran bagi peserta Munas (Musyawarah Nasional) III Golongan Karya, Presiden Soeharto berpesan agar organisasi itu melaksanakan konsolidasi yang menyangkut tiga hal yaitu konsolidasi idiil, konsolidasi wawasan dan konsolidasi organisasi sebagai usaha menjawab tantangan di masa depan.

Dalam pesannya yang disampaikan sesaat sebelum meresmikan pembukaan Munas III Golkar yang berlangsung di aula Manggala Wana Bhakti, gedung Departemen Kehutanan, Jakarta, Kamis kemarin, Presiden menyatakan pertama, Golkar perlu mengadakan konsolidasi idiil, dalam arti, memperkokoh kesetiaan Golkar secara tuntas dan tidak tergoyahkan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Ini mengharuskan Golkar menyusun program-program dalam ikut memberi arti yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat dalam mengamalkan Pancasila, dalam pembangunan, dan dalam mengembangkan terus Demokrasi Pancasila.

Kedua, Golkar harus melak:sanakan konsolidasi wawasan, dalam arti Golkar harus dapat menjadi pelopor dalam mengembangkan nilai-nilai, sikap, perilaku, cara berpikir dan cara bekerja yang menjangkau kepentingan nasional.

Kesadaran dan kemandirian Golkar memang penting, tetapi harus dicegah jangan sampai tergelincir kedalam semangat kelompok yang sempit sehingga memgikan kepentingan nasional.

Golkar perlu membuka diri Iebar-Iebar agar semua lapisan, golongan dan generasi bangsakita dapat mempercayakan dan menitipkan aspirasi dan keinginannyakepada Golkar.

Sebagai kekuatan sosial politik, Golkar perlu mengembangkan dan mendewasakan suasana demokrasi keluar dan ke dalam.

Hanya dengan semangat demokrasi ke dalam Golkar akan dapat ikut menumbuhkan dan mendewasakan suasana demokrasi ke luar.

Ketiga, Golkar harus melaksanakan konsolidasi organisasi, khususnya meningkatkan kaderisasi. Menumt Kepala Negara, hal ini merupakan bagian penting dari tanggung jawab Golkar sebagai kekuatan sosial politik yang terbesar, tanggung jawab untuk ikut menyiapkan kader-kader kepemimpinan, agar jika tiba saatnya nanti, mereka mampu dan matang memikul tanggung jawab sebagai pemimpin­pemimpin bangsa yang setia dan teguh berpijak pada cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Masalah kaderisasi ini bertambah penting artinya, karena kita makin mendekati proses alih generasi.

Kelahiran Golkar

Khusus kepada Golkar yang menyelenggarakan Munas untuk menentukan garis maju, Presiden berpendapat agar dalam melaksanakan musyawarah itu direnungkan kembali sedalam-dalamnya beberapa persoalan pokok yang menyangkut masalah hakiki, yaitu mengapa dan untuk apa Golkar lahir, apakah Golkar itu, seberapa jauh pengabdian Golkar dalam pembangunan bangsa dan negaranya sampai sekarang dan ke arah mana Golkar akan bergerak selanjutnya.

Ditegaskan oleh Kepala Negara, Golkar lahir untuk ikut memberi jawaban sejarah terhadap tantangan yang dihadapi bangsa dan negaranya, Golkar lahir untuk tujuan yang sangatjelas ialah mengamankan Pancasila dan UUD 1945 terhadap segala macam dan bentuk marabahaya yang datang dari berbagai penjuru, terutama dari PKl pada masa jaya-jayanya dahulu.

Sejarah membuktikan bahwa sebagai kekuatan sosial politik, Golkar telah dapat ikut menciptakan stabilitas nasional yang dinamis dalam kurun waktu yang terpanjang dalam sejarah kemerdekaan kita, selama lebih dari satu setengah dasawarsa.

Dalam kurun waktu itulah kita dapat membangun bangsa dan negara sampai tingkat kemajuan sekarang.

Sejarah jelas menunjukkan hal yang sangat mendasar yang sekaligus menjadi ciri Golkar, ialah Golkar lahir dan tumbuh untuk mempertahankan dan mengamankan Pancasila, menegakkan kehidupan yang demokratis, konstitusional, dan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Asas Tunggal Bagi Ormas

Presiden kembali mengingatkan, bahwa pembangunan politik merupakan bagian pembangunan nasional yang sulit.

Sadar akan hal itu, maka pembangunan politik dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan penuh kesabaran dan kedewasaan melalui konsensus-konsensus nasional.

Kehadiran tiga kekuatan sosial politik saat ini merupakan pelaksanaan ketetapan hati bangsa sejak Sidang Umum MPRS 1966 yang menggariskan perlunya penyederhanaan dan pembaharuan kehidupan dan struktur politik, yang pelaksanaannya telah dilandasi oleh konsensus nasional, sebagai basil dialog dan tukar pikiran di tingkat nasional selama bertahun-tahun.

Dalam rangka memantapkan kedudukan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, maka kita perlu menegaskan bahwa semua organisasi kemasyarakatan hanya memiliki satu asas Pancasila. Hal ini akan diatur dalam UU Keormasan, yang dewasa ini sedang dipersiapkan.

Tidak Menuju Partai Tunggal

Presiden juga menegaskan bahwa penerapan asas Pancasila tidak berarti kita menuju terbentuknya partai tunggal, juga tidak berarti menghilangkan keanekaragaman dan kemajemukan masyarakat kita.

“Pancasila itu sendiri justru merupakan jaminan bagi keanekaragaman dan kemajemukan masyarakat kita, dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa,” ucap Presiden.

Yang menjadi tanggung jawab bersama kita ialah menjaga agar keanekaragaman dan kemajemukan itu tidak menggerogoti persamaan nasional.

Sebaliknya, persatuan dan kesatuan tidak menghilangkan kemandirian dan sifat­sifat khas dari kekuatan sosial politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Semuanya itu merupakan bagian dari usaha kita merampungkan dan menuntaskan kemantapan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi nasional dan sebagai pandangan hidup bangsa.

Pemantapan dan konsolidasi ketiga kekuatan sosial politik yang telah ada dan penataan organisasi-organisasi kemasyarakatan, merupakan prasyarat terciptanya kerangka landasan bagi bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan.

Dengan Pancasila sebagai asas bagi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, maka semua kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan itu dapat berkiprah secara kreatif melalui program masing-masing dalam memikul tanggung jawab bersama mengamalkan Pancasila dalam pembangunan nasional, pembangunan lahir batin, material dan spiritual.

Kepentingan Rakyat

Ketua Umum DPP Golkar, H Amir Moertono SH, dalam pidato sebelumnya mengatakan, Golkar dalam usianya 19 tahun makin mantap dan mendapatkan dukungan luas rakyat Indonesia. Itu tidak hanya terlihat dari suara yang diperoleh dalam 3 kali Pemilu, sejak 1971, tetapi juga dalam pelaksanaan program atau kegiatan sehari-hari.

Sebagaimana rakyat tidak ragu-ragu memberikan dukungan kepada Golkar, demikian pula Golkar tidak pemah dan tidak akan pemah meninggalkan rakyat.

“Oleh karena rakyatlah sumber inspirasi, sumber aspirasi dan sekaligus subyek pembangunan”, ucapnya. Dikatakan, kebersamaan Golkar dengan rakyat, merupakan jaminan bagi cita-cita perjuangan Golkar.

Dikatakan pula bahwa dukungan dan harapan rakyat tidaklah disia-siakan oleh Golkar. Dalam perjalanannya, Golkar senantiasa memperhatikan kepentingan rakyat, tambahnya.

Prestasi Golkar dalam memperbarui dan memantapkan kehidupan politik, nyata dalam bentuk ketetapan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua kekuatan sosial politik dalam SU MPR 1983. ltu sudah diperjuangkan Golkar semenjak kelahirannya 19 tahun lalu.

Ketetapan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas, bagi Golkar adaiah merupakan keputusan politik yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahkan harus diamankan, karena hal itu merupakan jaminan kelestarian kehidupan bangs a dan negara.

“Hanya dengan jalan itulah kelestarian Pancasila dapat dijamin, pertikaian­pertikaian ideologi dapat dihindarkan dan kelangsungan pembangunan dapat dijamin”, katanya tegas.

Organisasi Kader

Mengenai tema Munas ke-3 “Dengan asas Pancasila Golkar terus mengkonsolidasikan diri untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan”, dimaksud sebagai penegasan kembali komitmen Golkar terhadap Pancasila sebagai satu-satunya asas, disamping tekad untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan terus melakukan konsolidasi organisasi.

Lebih lanjut diharapkan, Munas dapat menghasilkan keputusan yang mempunyai jangkauan ke depan. Oleh karenanya, Golkar perlu melakukan konsolidasi secara nasional, dengan tujuan untuk lebih memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Secara khusus konsolidasi tersebut diarahkan untuk membangun. Golkar menjadi organisasi kader, merakyat, tangguh dan tanggap, sebagai kekuatan sospol yang telah mendapatkan kepercayaan dari rakyat untuk melaksanakan pembangunan”, ucapnya.

Dengan konsolidasi organisasi, diharapkan Golkar semakin mampu menciptakan kondisi sospol yang dinamis untuk percepatan, pemerataan dan kesinambungan pembangunan, serta mampu menggerakkan potensi masyarakat dalam bidang karya dan kekaryaan serta memberikan dukungan politik kepada kepemimpinan Orde Baru.

Kepada seluruh peserta Munas, diharapkan untuk mempergunakan kesempatan, hak dan kewajibannya dengan baik, oleh karena Munas sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi mempunyai arti penting bagi kesinambungan cita-cita perjuangan Golkar. (RA)

Jakarta, Suara Karya

Sumber : SUARA KARYA (21/10/1983)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 210-214.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.