PRESIDEN PUAS TERHADAP ADANYA PENGERTIAN DLM MEMBINA KERUKUNAN UMMAT BERAGAMA MASALAH HAJI LAUT DIBICARAKAN
Presiden Soeharto merasa puas atas adanya pengertian-pengertian yang dicapai dari berbagai kalangan, dalam usaha membina kerukunan ummat beragama.
Kepuasan ini dinyatakan Kepala Negara kepada Menteri Agama H. Alamsjah Kamis kemarin di Cendana. Alamsjah datang melaporkan hasil pertemuannya yang terakhir dengan MAWI dan DGI 25 Januari yang lalu, dalam hubungan pelaksanaan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri SK 70 dan SK 77.
Atas pertanyaan dikatakan saran-saran tersebut berkisar pada pelaksanaan SK 70 dan SK 77 yang hendaknya selaras di pusat dan di daerah. Soal-soal yang menyangkut pelaksanaan tugas dari pemerintah daerah supaya disampaikan kepada para Gubernur dalam kesempatan Raker pertengahan Pebruari 1979 di Jakarta.
Dengan demikian diharapkan dalam tahun 1979 ini dimulai betul-betul pelaksanaan kerukunan umat beragama baik secara intern maupun antar ummat beragama itu sendiri atau antar ummat beragama dengan pemerintah.
Dijelaskan selama ini kerukunan umat beragama seolah-olah terhalang dengan adanya salah pengertian dari beberapa pihak.
Atas pertanyaan sekitar pelaksanaan SK.70 dan SK. 77 itu dikatakan, saran pihak MAWI dan DGI justru minta Menteri Agama bisa memberikan penjelasan ke daerah-daerah agar mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah pengertian akan pelaksanaan SK tersebut sama.
"Tegasnya pelaksanaan SK tersebut bisa uniform", ucapnya sambil menambahkan bahwa DGI dan MAWI tidak minta adanya perobahan.
Peringatan Maulid Nabi
Presiden Soeharto akan memberikan sambutan dalam peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 6 Pebruari 1979 di Istana Negara. Yang akan bertindak memberikan uraian dan hikmah sekitar Maulid Nabi itu adalah Prof. Oesman Raliby.
Diharapkan melalui tahun baru dan peringatan Maulid ini lebih dapat ditingkatkan kerukunan lagi.
Haji Laut
Menjawab pertanyaan lain tentang kemungkinan tahun iniada angkutan haji laut dikatakan kalau ada yang menawarkan kapal dan bila memenuhi persyaratan Saudi Arabia, angkutan haji laut itu bisa saja terlaksana.
Persyaratan Saudi Arabia dalam hal angkutan haji laut ini a.l. kapalnya harus masih baru atau baru berusia 5 tahun. Bila ini dipenuhi, baru boleh rapat di Jedah. Persoalan angkutan haji laut ini dibicarakannya juga dengan Presiden Soeharto.
Dikatakan, Departemen Perhubungan sedang berusaha untuk memungkinkan adanya angkutan haji laut. Persoalan yang berat adalah selain kapalnya, adalah juga ONH-nya.
ONH ini harus teljangkau oleh jemaah, karena selama ini dibayangkan bahwa bepergian dengan kapal ongkosnya murah padahal sebaliknya. (DTS)
…
Jakarta, Pelita
Sumber: PELITA (2/02/1979)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 377-378.