PENEGASAN PRESIDEN:
MUSIM TANAM 1979 HARUS MENJADI “BATU-UJI"
Pelaksanaan dan Kerjasama Penyediaan Saprodi
Sejumlah pejabat yang ada hubungannya dengan kelancaran produksi pangan, khususnya beras, Kamis kemarin dipanggil Presiden Soeharto ke Bina Graha. Mereka adalah Menmuda Urusan Pangan A. Affandi, Dirjen Tanaman Pangan, Dirut PT Pertani Ir. Wardoyo, Dirjen Moneter Dalam Negeri Oscar Suryaatmadja. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kardjono, Dirut PT Pusri Hasan Kasim, Dirut BRI Permadi dan Dirjen Industri Kimia Dasar Ir. Hartarto.
Kepada mereka, Presiden menegaskan bahwa Musim Tanam 1979 dimulai 1 April nanti, benar-benar harus dianggap sebagai "batu-uji" bagi terlaksananya kerjasama dan penyediaan sarana produksi beras 1979 sesuai yang diharapkan.
Demikian Menmuda Affandi kepada pers. "Sebab bagaimanapun beras merupakan salah satu faktor stabilisator utama. Dan ketepatan serta kelancaran penyediaan sarana produksinya, akan merupakan awal dari berhasil-tidaknya pelaksanaan produksi tersebut," katanya.
Menurut Ir. Affandi di atas kertas, segala pengaturan dan kerjasama mengenai penyediaan dan penyaluran sarana produksi padi (Saprodi) itu sudah ada. Tapi masih perlu diteliti lagi di daerah-daerah, dalam usaha peningkatan kontrol.
Ke Daerah
Presiden Soeharto sendiri menginstruksikan "team” yang dipanggil siang itu untuk segera mengadakan rapat di daerah-daerah dengan para bupati dan para pejabat pelaksana daerah.
"Ini akan merupakan dekonsentrasi rapat-rapat koordinasi." kata Menmuda Affandi.
Dalam sidang kabinet terbatas bidang Ekuin awal Februari, Presiden telah menggariskan agar penyuluhan danpenyediaan serta penyaluran sarana produksi padi betul-betul diperhatikan untuk menghadapi MT 1979. Dan untuk lebih menjamin penyaluran pupuk maupun insektisida sampai di desa-desa, Presiden ketika itu menggariskan bahwa PT Pupuk Sriwijaya diberi tanggungjawab penyaluran pupuk sampai lini IV, langsung kepada pengecer, terutama BUUD/KUD.
Demikian pula pestisida, tanggungjawab penyalurannya sampai lini IV diserahkan kepada PT Pertani. Dan untuk meringankan segi pembiayaan yang harus ditanggung Pusri maupun Pertani ditentukan bahwa pengecer akan memperoleh jaminan kredit dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi. Tapi me gingat LKK ini aparatnya hanya ada di pusat, maka jaminan itu akan diberikan lewat Bank Rakyat Indonesia.
Menmuda A.ffandi kemarin tidak bersedia menjelaskan, apakah masalah "KISS" (koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi) antar aparat penunjang dan pelaksana penyediaan/penyaluran Saprodi itu digariskan lagi oleh Kepala Negara.
"Yang terang, Presiden minta MT 1979ini harus dianggap sebagai batu-uji kelancaran Saprodi. Dan kalau ini berhasil, MT 1979/80 harus bisa sebagai "lepas-landas" yang betul untuk makin berhasilnya produksi pangan," demikian A.ffandi.
Masalah Kontrol
Menmuda yang mengurus produksi pangan itu menambahkan, dalam pertemuan tersebut Presiden kembali mengingatkan pentingnya fungsi kontrol.
"Presiden mengemukakan secara terus-terang segala kelemahan kontrol selama ini, dan itu harus kita akui," katanya.
Misalnya dalam menghadapi hama, ditekankan yang penting bukanlah memberantas hamanya, tapi tindakan pencegahan agar tidak terjadi hama. Karena itu menurut A.ffandi, Presiden minta agar pengontrolan hama dilakukan terus-menerus dan jangan baru mempersoalkannya kalau sudah terlanjur timbul.
Menmuda menambahkan, Presiden menginstruksikan agar kontrol terhadap pemakaian bibit VUTW, penyediaan pestisida dan sebagainya, jauh-jauh hari sudah dilakukan. Kalau perlu pestisida dan sebagainya telah disediakan sekaligus untuk keperluan dua musim tanam.
Demikian pula mengenai tunggakan kredit Bimas, dikatakan jika dari semula memang adakontrol tidak mungkin tunggakanitu sampai menumpuk sedemikian rupa.
"Kalau fungsi kontrol jalan baik. seharusnya ketika tunggakan baru sampai satu juta rupiah sudah dilakukan tindakan," kata Affandi mengutip Presiden.
Juga dalam penyediaan pupuk dan pestisida, fungsi kontrol harus dilakukan. Jangan kalau sudah tidak ada, baru ditanyakan. Demikian A.ffandi sambil menjanjikan, bahwa hasil pengontrolan persiapan MT 1979 akan diberikannya kepada pers sebelum 20 Maret. (DTS)
…
Jakarta, Kompas
Sumber: KOMPAS (09/03178)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 450-452.