DUNIA AKUI PRAKARSA PRESIDEN SOEHARTO DALAM KEPENDUDUKAN

 

 

Markas Besar PBB, Suara Pembaruan

Pada tanggal 8 Juni 1989, Presiden Soeharto akan menerima Hadiah Kependudukan PBB tahun 1989 yang langsung dipersembahkan oleh Sekjen Javier Perez de Cuellar di Markas Besar PBB, New York. Presiden memenangkan Hadiah tersebut bersama-sama dengan Lembaga Program Kesejahteraan Nasional Togo.

Pemenang Hadiah tersebut adalah yang ketujuh kalinya semenjak Sidang Majelis Umum PBB mengambil keputusan 36/201 tanggal 17 Desember 1981 untuk mengadakan Hadiah Kependudukan PBB. Hadiah tahunan dipersembahkan kepada individu dan atau lembaga atas sumbangannya dalam membangkitkan kesadaran kemanusiaan dalam mengatasi masalah kependudukan dan mengatasi cara penyelesaiannya.

Untuk pertama kalinya, Hadiah Kependudukan PBB diberikan dalam tahun 1983 kepada Indira Gandhi, Perdana Menteri India dan Qian Xinzhong dari Cina. Presiden Soeharto adalah Pemimpin Negara yang ketiga semenjak Indira Gandhi yang kemudian disusul oleh Hussain Muhammad Ershad dari Bangladesh yang memenangkan Hadiah untuk tahun 1987.

Pemenang Hadiah Kependudukan ’89 dipilih oleh Komite yang beranggotakan 10 negara tahun ini Burundi, Byelorussian SSR,Colombia,Ecuador,India, Jepang, Mauritius, Pakistan Rwanda dan Turki dengan diketuai oleh Meksiko. Ketua Komite, Duta Besar Mario Moya Palencia yang kini menjadi Dubes Meksiko di Jepang akan kembali secara khusus ke Markas Besar PBB untuk menghadiri upacara Penyerahan Hadiah Kependudukan tahun 1989 nanti tanggal 8 Juni.

 

Kelahiran Menurun

Sewaktu pemenang hadiah diumumkan dalam konperensi pers di Markas Besar PBB, Dubes Moya Palencia menyatakan bahwa “Presiden Soeharto dipilih oleh Komite atas bimbingan yang kuat selama 20 tahun terakhir terhadap program keluarga berencana Indonesia.”Atas kepemimpinan Presiden Soeharto, rata-rata kelahiran dan kematian anak-anak sangat menurun.

Keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan program KB Keluarga Berencana begitu menonjol sehingga dalam laporan tahunan ,The State of the World Population 1989yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif United Nations Population Fund, Dr.Nafis Sadik, menunjukkan di negara-negara yang penduduknya menganut Agama Islam, rata-rata kehamilan di Indonesia dan Malaysia adalah yang paling kecil.

Untuk kurun waktu 1975/1980 data rata-rata kehamilan menunjukkan Malaysia (4,6), Indonesia (4,7), Mesir (5.2), Tunisia (5.6), Pakistan (6,4) Maroko (6,9), Jordania (7,2), Arab Saudi (7,3), Aljazair (7,3).Catatan terakhir yang diperoleh dari Bank Dunia bahwa untuk Asia dan Asia Tenggara rata-rata kehamilan turun menjadi 3,7 dan untuk Indonesia 3,4. Jadi semenjak 1967 dimana TFR Total Fertility Rate (rata-rata kehamilan) menunjukkan angka 5,6 per ibu, kini menjadi 3,4 suatu penurunan sekitar 40 persen selama 20 tahun.

“DUA ANAK CUKUP” bukan saja suatu kampanye yang ditampilkan oleh BKKBN, tetapi kini menjadi sasaran yang dipraktekkan oleh keluarga masyarakat Indonesia di segala pelosok Nusantara. Keberhasilan tersebut, menurut Hugh O’Haire Redaktur Majalah Dana Kependudukan PBB, dimungkinkan karena “Presiden Soeharto memberikan bimbingan langsung dalam membuat reduksi fertiliti bagian dari pembangunan nasional, dan dimasukkan dalam Repelita- Rencana Pembangunan Indonesia Lima Tahun.”

 

Pengamat Tidak Mengira

Dalam majalah POPULI, redaktur Hugh O’Brien mengisahkan bagaimana semula dana Kependudukan PBB ikut serta membantu Program Keluarga Berencana di Indonesia dalam tahun 1970. Beberapa pengamat pada waktu itu tidak mengira akan keberhasilan KB seperti sekarang ini. Rata rata fertiliti Indonesia sangat tinggi, kontrasepsi tidak terdengar kecuali di kalangan elite di kota-kota besar dan laju kenaikan penduduk sangat tinggi.

Dengan dicanangkannya KB oleh BKKBN, dari Pucuk Pimpinan Negara di Pusat ialah Presiden sendiri sampai ke Kepala Desa dan Kepala Kampung melibatkan diri menyambut baik program tersebut BKKBN membuat jaringan distribusi lewat Puskesmas alat-alat kontrasepsi secara percuma kepada masyarakat.

Pada tahun 1970, BKKBN dimulai dengan staf 100 orang. Sekarang BKKBN mempunyai staf 35.000 orang dan lebih dari separo bekerja di lapangan terpencar di segala pelosok desa. Staf biasa tadi dibantu oleh staf sukarela sebanyak 100.000 orang. Pos-pos di desa memberikan alat -alat kontrasepsi seperti pil, kondom dan IUD secara percuma.

 

Anggaran Belanja KB

Anggaran belanja KB kini mencapai US$ 100juta dengan 50 persen dijatahkan untuk pembelian kontrasepsi dan program rekrut pemakai. Dua pertiga dari anggaran belanja menjadi beban Pemerintah sedangkan sepertiga lainnya diperoleh dari sumbangan seperti UNFPA dan USAID. Dr. Haryono Suyono yang membina BKKBN sampai tingkat sukses sekarang ini mempersiapkan masa peralihan menuju ke KB Mandiri.

Dengan rata-rata fertiliti menurun, pengetahuan·masyarakat tentang kontrasepsi meluas dan lebih dari 50 persen keluarga muda mengikuti program KB, maka tibalah waktunya untuk mengalihkan pengemban program dari Pemerintah ke masyarakat. Mengutip keterangan Dr. Haryono. di majalah POPULI, “Kami  minta kepada penerima bantuan masyarakat untuk melaksanakan program keluarga berencana.

Dengan lain perkataan kami rninta kepada mereka yang keuangannya mampu untuk membayarpelayanan dan suplai keluarga berencana.” Bagi mereka yang tidak mampu, Pemerintah selalu mengulurkan tangan lewat klinik dan pos pos yang ada.

Salah satu program yang sukses di Indonesia ditulis oleh Dr. Nafis Sadik dalam laporan tahunan UNPF-Dana Kependudukan PBB. Bagi ibu-ibu penerima bantuan acceptar group pinjaman sebanyak US$ 3.000 diberikan untuk keperluan bisnis para anggotanya dengan dikenakan bunga 5 persen.

Bisnis kecil seperti jahit menjahit, pembuatan ramuan jamu dab makanan kecil dilaksanakan dengan penyuluhan administrasi modem termasuk perbankannya. Sampai sekarang, satu pun tidak ada yang bangkrut. Keberhasilan tersebut menarik perhatian ibu-ibu yang tidak mempraktekkan KB untuk memasuki program.

Keberhasilan Indonesia dalam KB disimpulkan oleh Ketua Kornite Hadiah Kependudukan PBB, Dubes Moya Palencia dari Meksiko bahwa dunia mengakui pentingnya prakarsa dan pengaruh internasional Presiden Soeharto dalam kependudukan dunia. (SA)

 

 

Sumber: SUARA PEMBARUAN (06/06/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 851-855.