KEKUATAN POLITIK DAN ABRI BOLEH MULAI CARl CALON PRESIDEN & WAPRES
New York, Angkatan Bersenjata
PRESIDEN Soeharto menyatakan ketiga kekuatan politik (Golkar, PPP dan PDI) dan ABRI mulai sekarang boleh mencari orang yang akan mereka calonkan untuk menjadi presiden atau wakil presiden periode mendatang (1993-1998) lewat fraksi masing-masing di MPR.
Pernyataan itu dikemukakan Kepala Negara ketika mengadakan tatap muka dengan masyarakat Indonesia di New York, Amerika Serikat, Kamis malam (Jumat siang WIB) seusai ia menerima penghargaan PBB di bidang kependudukan, demikian wartawan ANTARA Heru Purwanto melaporkan.
Menurut Presiden, jika pencalonan Presiden dan Wapres dilaksanakan melalui prosedur semacam itu tidak akan ada persoalan dalam masalah suksesi kepemimpinan nasional lima tahun mendatang, karena hal itu berarti sama dengan proses yang terjadi selama Orde Baru ini.
“Suksesi Presiden dan Wapres sudah berjalan lima kali dan temyata tidak ada masalah. Mengapa kita harus ribut-ribut memikirkan yang akan datang?” tegasnya.
Dikatakannya, kalau selama lima kali belakangan yang muncul dan terpilih sebagai Presiden dirinya sendiri hal itu hanya suatu kebetulan saja.
Dengan demikian, sambung Presiden, bukan berarti bahwa calon Presiden hanya boleh satu orang seperti yang terjadi lima kali belakangan ini.
“Saya sendiri menerima pencalonan selama ini karena mendapat kepercayaan MPR. Kalau rakyat tidak percaya tidak apa-apa, tidak ada niat saya untuk memperjuangkan dan menggunakan kekuasaan guna mempertahankan kedudukan sebagai Presiden,” jelasnya.
Kendati ketentuan perundang-undangan memungkinkan bagi munculnya calon Presiden dan calon Wapres lebih dari satu. Kepala Negara mengingatkan bahwa proses penentuan siapa yang bakal terpilih harus tetap didasarkan pada musyawarah untuk mufakat.
“Demokrasi Pancasila memang memungkinkan bagi adanya perbedaan pendapat, namun Demokrasi Pancasila tidak mengutamakan voting atau pemungutan suara,” tandasnya.
Yang Perlu Dipikirkan
Presiden juga mengingatkan bahwa yang perlu dipikirkan sekarang sebenarnya bukan soal suksesi Presiden dan Wapres, melainkan suksesi unsur-unsur mekanisme kepemimpinan nasional.
Dalam hubungan ini ia menunjuk pada suksesi anggota DPR sebagai bagian dari proses mekanisme kepemimpinan nasional.
“Yang perlu diupayakan adalah unsur mekanisme kepemimpinan nasional, yakni menampung anak-anak yang pada Pemilu 1987 belum berusia 17 tahun, karena mereka akan ikut memilih pada Pemilu mendatang (1992),” katanya.
Dalam tatap muka tersebut Presiden Soeharto juga menjelaskan berbagai kebijaksanaan pemerintah dewasa ini.
Dikatakan, pemerintah RI akan membayar semua pinjaman luar negerinya dari hasil proyek-proyek yang dibangun melalui dana pinjaman tersebut.
Dengan demikian, tambahnya, sama sekali tidak akan terjadi pemerintah membayar hutang tersebut dengan menarik uang dari saku masyarakat.
Dijelaskan, rakyat memang harus membayar pajak, tapi itu hanya dikenakan pada mereka yang mampu.
Sumber : ANGKATAN BERSENJATA(10/06/1989)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 201-202.