KOPERASI WADAH DEMOKRASI EKONOMI
Presiden pada Hari Koperasi ke-39 di Jambi
Presiden Soeharto menegaskan, koperasi merupakan wadah yang secara langsung memberi isi kepada demokrasi ekonomi yang harus dikembangkan bersama demokrasi politik sebagaimana disebutkan oleh UUD dan tegak dan kuatnya koperasi bagi Bangsa Indonesia merupakan masalah yang mendasar.
Penegasan itu diberikan melalui amanatnya dalam upacara Hari Koperasi yang ke-39 sekaligus Hari Program Keluarga Berencana yang ke-16 bertempat di lokasi wilayah transmigrasi desa Kuamang Kuning, kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi yang letaknya sekitar 300 KM dari kota Jambi, Sabtu lalu.
Dikatakan, dengan semangat gotong royong koperasi, maka kekuatan yang kecil-kecil dan lemah akan berubah menjadi kekuatan yang sangat besar.
Tetapi diingatkan Presiden, koperasi bukan hanya sebagai alat bersama bagi kekuatan yang kecil dan lemah dalam memperjuangkan hidup, bukan pula sekedar merupakan salah satu pilihan dalam keadaan ekonomi bangsa yang sedang sulit seperti sekarang, tetapi merupakan masalah mendasar.
Karena sebagaimana ditegaskan UUD, demokrasi ekonomi bersama-sama dengan demokrasi ekonomi harus dikembangkan.
Hakikat demokrasi ekonomi itu adalah bahwa masyarakat luas yang hendaknya menjadi kekuatan ekonomi nasional dan kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat, tidak hanya terpusat pada kelompok kecil maupun perorangan. Sesuai dengan penjelasan UUD, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan orang seorang.
Karena itu dalam membina dan mengelola perekonomian, Indonesia mengenal kekuatan sektor negara, swasta dan koperasi.
“Walaupun peranan negara penting, akan tetapi kita tidak akan meluncur ke arah etatisme dan walaupun peranan swasta juga penting, namun kita tidak ingin terjerumus ke dalam kapitalisme” kata Presiden.
“Di samping kekuatan ekonomi negara dan kekuatan ekonomi swasta itulah terletak lapangan yang sangat luas bagi kehidupan koperasi itu”, lanjut Presiden dan kehidupan yang seimbang dan serasi harus tercermin dalam pembangunan ekonomi, antara ke tiga sektor tersebut.
Mandiri
Untuk itu Presiden menegaskan, agar dapat memainkan peranan yang penting, koperasi harus dapat menegakkan kemandiriannya, meskipun pemerintah tidak akan henti-hentinya mendorong, membina dan memberikan bimbingan pada pertumbuhan koperasi agar makin kuat.
Secara bertahap koperasi harus dapat melepaskan ketergantungan kepada uluran tangan pemerintah.
Untuk menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri, anggota koperasi pun harus menjadi manusia yang mandiri pula. Manusia yang mandiri adalah manusia yang memiliki harga diri, yang sadar akan hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab.
Hal ini sesuai dengan semangat koperasi, karena tegak dan kuatnya koperasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota koperasi itu.
Halaman Tanah Air
Tentang masalah transmigrasi, presiden mengatakan pembukaan lahan-lahan transmigrasi dan lahan-lahan pembangunan dilakukan dengan tanggung jawab dalam memelihara kelestarian lingkungan.
Dalam pelaksanaan pembangunan, kekayaan alam yang menghidupi tidak akan dikuras habis, melainkan memeliharanya bagi kehidupan baik sekarang maupun masa mendatang, bagi kelangsungan generasi bangsa Indonesia sepanjang jaman.
Penduduk yang berpindah dari suatu daerah yang padat ke daerah lain yang sangat kurang penduduknya, tidak lain adalah perpindahan di antara keluarga besar bangsa Indonesia yang beraneka ragam dalam halaman besar tanah airnya sendiri.
Keanekaragaman itu dipelihara, karena sejak semula Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, bahasa, budaya dan keanekaragaman lain seperti tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Perjuangan Hebat
Lebih lanjut Presiden menyatakan pula, peringatan HUT Koperasi dan HUT Program KB di tengah-tengah daerah transmigrasi telah menggugah perasaan, betapa hebatnya perjuangan dalam membangun, menuju kemajuan, kesejahteraan dan keadilan.
Presiden mengatakan, terutama di daerah-daerah transmigrasi, kehidupan koperasi harus sejak semula dikembangkan dan di daerah transmigrasi itu pulalah program KB harus terus digalakkan.
Dengan demikian masyarakat transmigrasi akan makin cepat dalam meningkatkan, kesejahteraan lahir dan batinnya.
“Pengembangan koperasi, KB dan transmigrasi secara terpadu yang terus kita lakukan, kita tingkatkan dan kita sempurnakan merupakan wujud dari tekad kita untuk membangun masa depan yang penuh kemajuan, kesejahteraan dan keadilan”, demikian Presiden Soeharto.
Hadiah dan Dialog
Dalam upacara itu, Presidenjuga berkenan menyerahkan hadiah dan penghargaan kepada para pemenang lomba koperasi unit desa, koperasi fungsional dan koperasi jenis lainnya.
Para pemenang pertama tingkat nasional masing-masing menerima hadiah sebesar Rp 1.750.000,- pemenang kedua sebesar Rp 1.250.000,- dan pemenang ketiga Rp 750.000,-
Presiden juga menyerahkan sertifikat tanah kepada para transmigran serta sarana-sarana produksi kepada para akseptor KB.
Dalam temu wicara antara Presiden dan para anggota koperasi, para transmigran dan akseptor KB, terungkap harapan-harapan rakyat yang disampaikan langsung kepada Kepala Negaranya.
Oleh Presiden, harapan-harapan itu ditanggapi secara positif. Di antaranya disebutkan kemungkinan lahan kebun para transmigran dikelola bersama melalui program perkebunan inti rakyat (PIR).
Kepada koperasi Presiden meminta agar tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar, sebaiknya hendaknya meningkatkan pelayanan terhadap anggota.
Atas pertanyaan Presiden, peserta temu wicara dari koperasi itu menjelaskan kondisi dan fungsi koperasinya baik sebagai penyalur kebutuhan dan sarana pertanian, sebagai pembeli dan pengumpul hasil panen, dll.
Seorang peserta KB mengungkapkan rasa bahagianya setelah menjadi akseptor KB, karena ia berhasil menjarangkan kelahiran anaknya.
Sebelum mengakhiri kunjungan kerjanya, Presiden dan rombongan juga sempat menyaksikan pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh koperasi dan transmigran setempat, di antaranya berupa hasil panen padi, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, ubi kayu, sayur mayur dan ternak peliharaan.
Tidak ketinggalan dengan Ibu Tien Soeharto dan para Menteri Kabinet yang menjadi rombongan Presiden, ikut berdialog dengan rakyat setempat.
Hadir pula dalam acara tersebut, Menteri Sekneg Sudharmono, Menteri Koperasi/Kabulog Bustanil Arifin, Menteri Transmigrasi Martono, Kepala BKKBN Harjono Sujono, Menteri Kesehatan Soewardjono Surjaningrat, Menmud Sekkab Moerdiono, Gubernur Jambi Maschud Sofwan dan pejabat lainnya.
Sambutan masyarakat terhadap Presiden dan rombongan sangat antusias, baik ketika kendaraan mendekati lokasi upacara dan ketika rombongan hendak berangkat pulang.
Bahkan beberapa warga transmigran dan anak sekolah setempat sempat berurusan dengan pihak berwajib setempat, karena berusaha mendekati dan menyalami kepala negaranya, tetapi tindakan petugas itu dicegah oleh Presiden. (RA)
…
Bungo Tebo, Jambi, Pelita
Sumber: PELITA (14/07/1986)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VIII (1985-1986), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 489-492.