PRESIDEN : NILAI DAN NORMA KEHIDUPAN HARUS BERSUMBER PADA PANCASILA
Presiden Soeharto menegaskan, dalam masyarakat Pancasila, nilai -nilai dan norma-norma kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu harus bersumber pada pandangan hidup dan dasar negara ialah Pancasila.
Ini hendaknya selalu menjadi moral dan menjiwai sikap dan tingkah laku setiap warga negara Indonesia karena inilah yang dimaksud dengan moral Pancasila, katanya.
Kepala Negara menandaskan hal itu dalam amanatnya di depan para peserta Rapat Kerja Departemen Agama di Istana Negara, Kamis.
Moral Pancasila itu tentu tidak bertentangan dengan moral dari agama-agama yang terdapat dalam negara Pancasila. Moral Pancasila itu justru harus memperkuat dan memperdalam kepercayaan dan "keimanan kita terhadap agama kita masingmasing", katanya menandaskan.
Sebaliknya, katanya, agama-agama harus memberikan sumbangan mereka dalam pengembangan moral Pancasila itu. Dengan demikian, moral Pancasila tidak perlu dipertentangkan dengan moral agama-agama, melainkan bahkan harus dijadikan moral yang makin memperkuat kehidupan beragama.
Ia mengatakan, moral Pancasila ini penting bagi masyarakat dari pembangunan masyarakat Pancasila. Tanpa moral Pancasila, tidak mungkin akan dibangun masyarakat Pancasila yang diidam-idamkan.
Presiden Soeharto mengatakan, dalam tahun-tahun terakhir ini kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia juga sangat semarak dan meluas. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Pancasila ini kehidupan keagamaan benar-benar tumbuh subur.
"Kita harus berusaha agar generasi muda kita adalah generasi yang beragama dan sekaligus juga generasi yang benar-benar menghayati dan mengamalkan Pancasila," katanya.
Ia mengharapkan agar dalam mengembangkan pendidikan agama selalu menghubungkannya dengan pemasyarakatan P-4 dan Pendidikan Moral Pancasila.
Hal ini sangat penting, katanya, "agar anak-anak kita, generasi yang akan datang menjadi insan beragama yang memperkokoh pembinaan dan pembangunan masyarakat Pancasila."
Dengan demikian generasi yang akan datang tidak akan menjadi manusia yang terbelah pribadinya, yang seolah-olah harus memilih antara agama dan Pancasila, karena Pancasila memang tidak bertentangan dengan agama.
Ia mengharapkan pula agar lembaga-lembaga perguruan agama yang sangat besar jumlahnya itu benar-benar dibina hingga tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional.
"Kita tidak ingin perguruan agama tumbuh terpencil, lepas dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila," katanya.
Dengan demikian, kata Kepala Negara, pendidikan agama dan Pendidikan Moral Pancasila akan dapat memperkokoh dan mengamankan negara dan masyarakat Pancasila yang menjadi idaman bersama.
Ia mengharapkan petugas-petugas Departemen Agama dapat berpandangan dan bersikap, bertindak adil dan obyektip terhadap semua pemeluk agama yang ada di dalam negara Pancasila ini.
Tugas Departemen Agama adalah melayani semua umat beragama agar mereka dapat menjalankan agama dengan lebih baik dan lebih mudah, tanpa mencampuri paham keagamaan, cara-cara peribadatan dan bentuk-bentuk pelembagaan agama itu sendiri.
Pada bagian lain pidatonya, Presiden Soeharto mengatakan, pengalaman selama ini membuktikan bahwa dalam negara Pancasila umat beragama yang setia kepada ajaran agama masing-masing dan tanpa pencampuradukan ajaran-ajaran keagamaan dapat secara mantap mengembangkan perpaduan dalam pengembangan kebudayaan nasional dan nilai-nilai etik dan moral yang harus melandasi pembangunan bangsa Indonesia.
Sebelum menyampaikan amanatnya itu, Menteri Agama Alamsyah Ratu Perawiranegara telah menyampaikan laporan Rapat Kerja Departemen Agama yang berlangsung 14-17 Februari.
Rapat Kerja itu bertekad untuk mensukseskan Sidang Umum MPR dan mengharapkan Sidang Umum akan betjalan lancar dan sukses serta menghasilkan keputusan-keputusan dan ketetapan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia yang tercermin dalarn pernyataan-pernyataan masyarakat selarna ini.
Antara lain tetap lestarinya kehidupan bangsa dan negara Pancasila serta terjaminnya kesinambungan pembangunan nasional di bawah pimpinan Presiden Soeharto. (RA)
…
Jakarta, Antara
Sumber : ANTARA (17/02/1983)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 28-30.