PARA PENGUSAHA JANGAN LATAH
PRESIDEN :
Presiden Soeharto mengingatkan para pengusaha nasional Indonesia agar tidak latah atau ikut-ikutan dalam menanamkan modal untuk proyek-proyek yang sama.
Presiden mengemukakan hal itu ketika menerima Dewan Pengurus Pusat Kadin Indonesia di Bina Graha, Sabtu, DPP Kadin Indonesia dipimpin Ketua Umum Sukamdani Gitosarjono, Sekjen Sadli, Wakil Ketua Umum Baramuli SH, Wakil Ketua Umum Tony Agus Ardi dan para pengurusnya yang lain.
Presiden mengatakan, “Jangan sampai terulang latah-latahan itu misalnya penanaman modal yang terlalu banyak pada proyek-proyek yang sama tanpa penelitian yang dalam.”
Keteledoran ini tidak hanya terjadi pada pihak pemerintah, tetapi juga Kadin Indonesia harus bertanggung-jawab dalam hal ini, kata Tony Ardi yang mengutip ucapan Presiden.
Presiden menilai kerja sama Kadin dengan pihak pemerintah baik terhadap departemen-departemen, teknis maupun BKPM telah berjalan baik namun perlu ditingkatkan lagi.
Agrobisnis
Ketua Umum Kadin Indonesia Sukamdani Sahid Gitosarjono mengatakan kepada wartawan, Presiden dalam pertemuan itu menjelaskan pentingnya partisipasi dunia usaha Indonesia di masa mendatang ini khususnya dalam bidang agrobisnis.
Partisipasi dunia usaha nasional di bidang agrobisnis ini memang diperlukan khususnya dalam mengembangkan kelapa sawit, kata Sukamdani.
la mengatakan, Kadin mengusulkan kepada pemerintah agar dalam sistem PIR kelapa sawit ini partisipasi pengusaha 50% – 50%, bukan 80% – 20%. Menurut dia, bila kelapa sawit sudah berproduksi, maka petani penggarap akan mendapat kredit untuk pengelolaan tanah dua hektar. Pembayaran kredit itu nanti secara cicilan.
Mengenai hak guna usaha (HGU), ia mengatakan, HGU selama 30 tahun masih diperpanjang. HGU rakyat untuk tanah dua hektar, katanya, baru bisa diberikan bila kreditnya pada pengusaha sudah dibayar, katanya.
Kemudahan untuk kontraktor nasional
Dalam pertemuan dengan Presiden itu juga dibicarakan keharusan pengusaha nasional diikutsertakan dalam tender-tender internasional atau pada proyek-proyek yang mendapat dana dari luar negeri, menurut Sukamdani, kalau pihak swasta nasional lebih tinggi 10 – 15 % agar tender itu diberikan saja pada pengusaha nasional.
Mengenai kemampuan pengusaha pribumi dan non pribumi baik yang kuat maupun yang lemah perlu dimanfaatkan dalam Repelita mendatang.
Dalam hubungan ini Presiden mengingatkan, sesama warga negara harus saling memanfaatkan kemampuan nasionalnya sehingga dengan demikian diharapkan terjalin kerja sama yang baik. Dalam menjalin kerja sama perlu diatur mekanisme kerja yang baik, tambahnya.
Ketua Umum Kadin mengingatkan, dalam Repelita IV partisipasi dunia usaha nasional di Indonesia baik yang kuat sampai yang kecil diperkirakan akan mencapai nilai Rp 68 trilyun.
Kemampuan pengusaha pribumi dan non pribumi untuk berpartisipasi dalam pembangunan diperlukan untuk membatasi masuknya modal asing, karena modal asing itu (multi nasional) hanyalah pelengkap, demikian Sukamdani. (RA).
…
Jakarta, Antara
Sumber : ANTARA (12/02/1984)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 669-670.