TUMBUHNYA INDUSTRI BARU JIKA TIDAK DIARAHKAN, AKAN JADI PENGHAMBAT
PRESIDEN :
Presiden Soeharto hari Senin memperingatkan, tumbuhnya industri-industri baru jika tidak diarahkan secara tepat dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang, bahkan bisa merugikan perekonomian nasional.
Kepala Negara juga menegaskan, pembangunan sektor industri tidak boleh hanya nampak pada semakin banyaknya jumlah pabrik, tapi juga harus dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan masyarakat, serta mempertinggi sikap mental pembaharuan yang menjamin bangsa Indonesia mampu tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri.
“Untuk itu kita harus dapat menentukan jenis-jenis industri yang perlu diberi prioritas, didukung serta didorong pengembangannya,” demikian Presiden Soeharto dalam sambutannya pada pembukaan rapat kerja Departemen Perindustrian di Istana Negara Jakarta, Senin pagi.
Pembangunan industri, ujar Kepala Negara, harus mampu meningkatkan nilai tambah basil sektor pertanian, membuka kemungkinan berkembangnya kegiatan ekonomi, menambah kesempatan berusaha dan lapangan kerja, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
Di samping itu juga harus menambah kemampuan bangsa Indonesia di bidang rancang bangun dan perekayasaan, tambahnya.
Presiden mengemukakan kembali bahwa dalam Repelita IV mendatang laju pertumbuhan sektor industri di Indonesia akan diusahakan mencapai 9,5 persen setahun.
“Dengan laju pertumbuhan itu maka peranan sektor industri akan lebih menonjol, sehingga struktur ekonomi kita akan makin berimbang,” demikian Kepala Negara.
Ia menilai, pertumbuhan industri di Indonesia selama ini masih lebih banyak pada industri hilir, yang pada umumnya merupakan industri pengganti impor.
Struktur industri Indonesia masih harus dikembangkan terus, sehingga tercipta keserasian yang memberi kekuatan pada keseluruhan pertumbuhan industri nasional, katanya.
“Kita harus menyadari, pembangunan industri juga harus berarti meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Karena itu pembangunan sektor industri dalam Repelita IV bukan sekedar usaha menumbuhkan serta mengembangkan berbagai macam industri, melainkan usaha terpadu untuk memantapkan proses industrialisasi dalam arti seluas-luasnya,” tegas Presiden.
Enam Kebijakan
Kepada para peserta Raker, Kepala Negara menggariskan agar dalam membangun sektor industri dalam Repelita IV mereka melaksanakan sebaik-baiknya enam kebijakan di bidang itu.
Pertama, pembangunan industri harus dapat mengembangkan struktur ekonomi nasional. Untuk itu perlu disusun program terpadu yang saling menunjang antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya.
Kedua, struktur industri sendiri harus makin diperkuat dan diperdalam.
“Dalam beberapa hal usaha untuk itu perlu melibatkan industri berskala besar, namun kegiatan produksinya harus didukung dan diperkuat oleh pengembangan serangkaian industri berskala kecil serta menengah”, ujar Presiden.
Ketiga, pembinaan industri kecil perlu terus ditingkatkan karena justru sektor ini akan ikut membantu memecahkan masalah kesempatan kerja.
Keempat, program bangsa Indonesia dalam pembangunan industri harus makin diperbesar, program mempercepat berlangsungnya proses industri harus makin diperbesar, program mempercepat berlangsungnya proses alih teknologi harus terus dimantapkan.
Kelima, peningkatan ekspor hasil hasil industri harus merupakan usaha nasional. Untuk itu harus diusahakan sekuat tenaga agar barang-barang produksi dalam negeri memiliki daya saing kuat di pasaran luar negeri.
Keenam, perlu disadari bahwa tahap industrialisasi adalah tahap yang sulit dan mengandung kerawanan. Karena itu masyarakat industri harus tetap menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkepribadian, maju, sejahtera, adil, dan lestari berdasarkan Pancasila.
Peranan Swasta
Dalam laporannya Menteri Perindustrian Ir. Hartanto mengungkapkan, Raker itu diikuti seluruh pejabat teras Departemen Perindustrian di Pusat maupun daerah, para pimpinan Badan Usaha Milik Negara di lingkungan perindustrian serta tokoh tokoh swasta yang tergabung dalam Kadin, terutama dari kompartemen industri.
Keikutsertaan kalangan swasta itu dinilai oleh Presiden sangat penting, sebab pembangunan industri sebagian memang diarahkan agar dapat tumbuh melalui investasi dari kalangan masyarakat sendiri.
Tugas pembangunan industri di tahun-tahun mendatang akan sangat penting dan menentukan pertumbuhan pembangunan Indonesia selanjutnya, sebab itu pembangunan industri tidak hanya harus kita tingkatkan malahan harus kita percepat, demikian Presiden.
Menteri Hartarto melaporkan, perkembangan nilai tambah, laju pertumbuhan Permintaan keperluan dalam negeri, dan kesempatan kerja di bidang industri selama Repelita III menunjukan, hasil yang menggembirakan, meskipun pada tahun keempat dan kelima menunjukan penurunan.
Ia mengungkapkan, ekspor hasil industri Indonesia dalam tahun 1983 mencapai sekitar 2,5 milyar dollar Amerika, berarti meningkat cukup besar dibanding tahun tahun sebelumnya. (RA)
…
Jakarta, Antara
Sumber : ANTARA (06/02/1984)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 667-669.