PENERANGAN HARUS MEMBERI JAWABAN YANG DIHARAPKAN MASYARAKAT
PRESIDEN SOEHARTO :
Presiden Soeharto mengingatkan seluruh jajaran Departemen Penerangan agar penerangan jangan hanya berlangsung dari satu arah saja, melainkan harus menumbuhkan jalur komunikasi dua arah.
Pemberian penerangan harus dapat pula memberi jawaban yang tepat seperti diharapkan masyarakat mengenai masalahmasalah yang timbul dalam masyarakat.
Membuka Rapat Kerja Paripurna Departemen Penerangan di Istana Negara, Senin kemarin, Presiden menegaskan komunikasi sosial timbal-balik yang luas dan bergairah, baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun antara kelompokkelompok dalam masyarakat sendiri, merupakan suatu keharusan.
Dengan demikian dinamika masyarakat terus berkembang dan dapat disalurkan sebaik-baiknya serta untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan.
"Tanpa dinamika itu, pembangunan akan lamban jalannya atau bahkan mengalami kemacetan," kata Presiden Soeharto.
Dikemukakan, melalui penerangan yang sehat, rakyat bukan saja mengetahui tujuan dan arah pembangunan yang dilaksanakan, melainkan juga mengetahui masalah-masalah apa yang dihadapi. Juga tahu cara bagaimana mengatasi masalah dan tantangan agar pembangunan dapat berhasil baik.
"Rakyat harus tahu dengan jelas hal-hal ini, baik dalam ruang lingkup daerah, malahan dalam ruang lingkup lingkungan masyarakatnya yang kecil di pedesaan. Dengan mendapatkan penerangan yang tepat, rakyat pasti tergerak hatinya dan mau melaksanakan pembangunan sesuai dengan, kepentingannya." ujar Kepala Negara.
Peka Terhadap Masyarakat
Lebih jauh Presiden minta kepada Deppen dan seluruh aparatumya supaya dalam menjalankan tugas-tugas menerangkan juga peka terhadap perasaan yang berkembang dalam masyarakat. Langkah seluruh jajaran penerangan harus aktif, tidak menunggununggu suasana menjadi simpang-siur.
Untuk melaksanakan tugas yang demikian, segenap jajaran penerangan di semua tingkat dan semua daerah perlu menjalin kerjasama akrab dan saling menunjang dengan departemen lain, instansi lain, pemerintah daerah, kalangan pers, pemuka masyarakat dan dengan masyarakat sendiri.
Selain itu Deppen juga harus mengkonsolidasikan diri, dan mengadakan perbaikan terus-menerus agar dapat melaksanakan tugasnya yang makin berat dan lebih rumit pada masa mendatang.
Sebagai pegawai negeri yang ditugaskan di lingkungan Deppen yang erat kaitannya dengan pembinaan kesadaran masyarakat, kata Kepala Negara, setiap aparat penerangan dituntut bekerja dengan penuh kesungguhan, kejujuran dan jiwa pengabdian yang tinggi.
Tugas ini bukan tugas yang ringan. Karena itu memerlukan penampilan kesederhanaan sikap dan perilaku.
Diharapkan pula agar setiap aparat penerangan dalam menjalankan tugasnya, mengembangkan sikap terbuka. Menerangkan kepada masyarakat apa yang perlu mereka ketahui, agar segala sesuatunya dapat dipahami.
"Jika rakyat merasa diajak ikut serta memikirkan masalah-masalah penting dalam kehidupan bangsa dan negara, dan pandangan mereka didengarkan serta diindahkan, pastilah mereka dengan rasa ikhlas bersedia memikul tanggung jawab bersama dan tidak sampai kehilangan masa depan."
Sederhana
Rapat Kerja Paripurna ini bertemakan Peningkatan Pelaksanaan Penerangan Terpadu Guna Mensukseskan Panca Krida Kabinet Pembangunan IV berlangsung sampai tanggal 28 April dan diikuti sekitar 400 prajurit penerangan dari seluruh pelosok nusantara.
Raker ini menurut Menteri Penerangan Harmoko, dilaksanalcan dengan semangat hemat dan penuh kesederhanaan. Tempat rapat dan sidang adalah studio V RRI. Sedang para pesertanya ada yang datang ke Jakarta, menggunakan kapal laut dan jalan darat.
Di Jakarta mereka menginap di kamar sederhana di Pusdiklat Deppen, sebagian lagi menginap di rumah keluarganya.
Selain untuk mendapatkan masukan bagi pelaksanaan Repelita IV di bidang penerangan, menurut Harmoko, raker juga bertujuan memantapkan konsolidasi dan program kerja Deppen mendukung keberhasilan Panca Krida Kabinet Pembangunan IV
Para peserta dalam raker akan mendengarkan ceramah dari Menko Polkam, Menko Ekuin, Menko Kesra, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas, Menteri Sekretaris Negara, Panglima ABRI/Pangkopkamtib serta para pejabat eselon I di lingkungan Deppen.
Pembudayaan kesadaran
Dalam pengarahannya pada raker kemarin petang, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim mengatakan, perubahan struktur ekonomi Indonesia akan makan waktu lama, sehingga diperlukan pembudayaan kesadaran untuk menggunakan sumber alam secara rasional. lni berarti, penggalian dan pemanfaatan sumber kekayaan alam harus diusahakan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia.
Dan dalam kegiatan penerangan dan komunikasi sosial, perlu pembudayaan kesadaran bahwa pembangunan nasional, akan lebih berhasil bila ada keseimbangan antara kecepatan pernbangunan dan pertumbuhan penduduk.
Melalui kegiatan penerangan, dibudayakan sikap menyadari manfaat nmma keluarga kecil, sehat dan bergizi, penyebaran penduduk yang merata dan unsur kependudukan lainnya. Untuk menimbulkan kesadaran bertanggung jawab masyarakat pada pemecahan masalah kependudukan perlu di tempuh pendekatan edukatif dan persuasif," ujarnya.
Komposisi usia
Menurut Emil Salim, 59,4 persen penduduk Indonesia berusia di bawah 25 tahun (1983), dan inihanya akan berubahmenjadi 58 persen pada tahun 1988. "Sehingga pola pembangunan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan keperluan penduduk berusia muda ini," ujarnya.
Sebaliknya, penduduk usia antara 10-64 tahun juga harus menanggung mereka yang berusia di bawah 10 tahun dan di atas 64 tahun. Karena penduduk usia ini yang relatif harus bekerja penuh.
"Tingkat ketergantungan di bawah usia 10 tahun dan di atas 64 tahun yang tidak bekerja diperkirakan 45 persen. lni tergolong tinggi," tambahnya.
Menyinggung kualitas penduduk, Emil Salim mengatakan tantangannya adalah mengalihkan dari beban menjadi faktor penunjang pembangunan. Meningkatkan kualitas penduduk mencakup kualitas fisik dan nonfisik.
"Segi tisik meliputi perbaikan gizi, peningkatan kesehatan dan sebagainya. Sedang nontisik mencakup tingkat produktivitas, yaitu kemampuan menghasilkan barang danjasa, kesetiakawanan sosial dan sebagainya," katanya.
Masalah lingkungan hidup diperkirakan timbul karena industrialisasi, program pertambangan umum, transmigrasi dan lainnya.
"Pembangunan sektoral ini melahirkan produk yang berguna, di samping adanya lirnbah, sampah dan kerusakan lingkungan," ujar Emil Salim mengingatkan. (RA)
….
Jakarta, Kompas
Sumber : KOMPAS (21/04/1984)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 588-591.