PENGELOMPOKAN PARTAI TAK BOLEH TIMBULKAN POLARISASI BARU
. Rumusan Marahaenisme Baru : Ketuhanan Sosial Nasionalisme dan Sosio Demokrasi [1]
Djakarta, Kompas
PNI dapat menerima Ketetapan MPRS mengenai penjederhanaan partai2 karena menurut penilaian PNI djumlah partai di negara kita dewasa ini memang masih terlalu banjak. Oleh karena itulah PNI djuga menjambut dengan penuh antusiasme gagasan dan saran Presiden Soeharto mengenai pengelompokan ini dipandang sebagai djembatan kearah penjederhanaan jg sesungguhnja Demikian ditandaskan oleh Hardi SH, Ketua I DPP PNI dalam resepsi pembukaan MFP PNI di Djember 28 Maret jang lalu.
Mengingat tudjuan tsb. demikian Hardi selandjutnja, maka pengelompokan partai dalam pemilu tidak boleh menimbulkan polarisasi baru, tetapi bahkan sebaliknja harus mentjiptakan iklim jang baik untuk memungkinkan kerdjasama bagi semua golongan Pantjasilais.
Menurut Hardi dalam pemilu jang akan datang semua partai tentu ingin merebut kemenangan. Djadi PNI djuga namun tjara mentjapai kemenangan jang baik dan sportif, djangan mendjegal lawan dari belakang. Kampanje Pemilu harus dapat dilaksanakan tanpa menggontjangkan stabilitas politik dan ekonomi.
Rumusan Marhaenis Baru
Ketua I DPP PNI itu lebih djauh menegaskan bahwa rumusan lama jang mengatakan Marhaenis adalah Marxisme jang diterapkan pada kondisi dan situasi di Indonesia telah dibuang oleh kaum Marhaen. Rumusan baru jang sekarang dipakai jalah Ketuhanan, Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi.
Hardi memperingatkan kaum Marhaen supaja mendjadikan pengalaman pahit PKI selama 4 tahun belakangan ini, sebagai tjambuk untuk koreksi diri dalam proses pendewasaan diri. PNI mengakui pemerintah telah berhasil mentjiptakan stabilitas kehidupan rakjat chususnja dibidang ekonomi namun kita tidak boleh menutup mata terhadap kenjataan masih banjaknja djumlah rakjat jang hidupnja menjedihkan. Untuk itulah PNI akan tetap berdjuang bagi terwudjudnja tjita2 Proklamasi.
Madjelis Permusjawaratan Partai (MPP) PNI ke 5 jang berlangsung dari 28 s/d 30 Maret di Djember itu dipandang sebagai stasiun sementara bagi kongres PNI XII jang akan dilangsungkan di Semarang. (DTS)
Sumber: KOMPAS (02/04/1970)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 462.