PENGGARISAN PRESIDEN PADA SIDANG KABINET IKUT SERTAKAN HANKAM DALAM PENGAMANAN PROYEK VITAL
Pemerintah menjadikan kecelakaan yang menimpa train 2 kilang gas alam cair (LNG) Bontang, Kalimantan Timur, sebagai pelajaran pahit dan mahal, yang tidak boleh terulang.
Agar musibah yang menimbulkan kerugian besar bagi negara semacam itu tidak terjadi lagi, Presiden Soeharto mengingatkan agar pengamanan proyek vital semacam itu ditangani sebaik-baiknya dengan mengikut sertakan aparat Departemen Hankam.
Kebakaran pada train 2 kilang LNG Bontang itu menjadi salah satu masalah yang disorot dalam sidang kabinet terbatas bidang ekuin yang berlangsung 3 jam, Rabu kemarin di Bina Graha.
Menteri Penerangan Harmoko, didampingi Menteri Perdagangan Rachmat Saleh, dalam keterangannya kepada wartawan seusai sidang yang dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto mengatakan perbaikan train kilang LNG yang terbakar itu memerlukan waktu lama dan mengeluarkan banyak biaya.
Proyek mahal semacam itu harus dijaga oleh aparat keamanan, agar jangan sampai ada tangan jahil melakukan perusakan yang mengakibatkan negara menderita rugi besar.
Khusus LNG, pemerintah akan berusaha menangani sebaik-baiknya sehingga produksinya benar-benar dapat mendukung pemasarannya di dunia, mengingat dewasa ini Indonesia merupakan eksportir LNG terbesar.
Berapa besar kerugian yang diakibatkan kerusakan train 2 LNG Bontang itu, Harmoko tidak bersedia menjelaskannya. "Khusus itu tidak dibahas," ucapnya.
373 Juta Dolar
Menurut berita Suara Karya 25 April yang lalu, akibat kebakaran tersebut, apabila tidak segera diatasi akan mengurangi pendapatan devisa negara sebesar 373 juta dolar atau Rp. 363,75 milyar.
Kecelakaan pada train 2 kilang LNG Bontang pada 11 April yang lalu itu terjadi ketika dilakukan penyambungan pipa yang mengalirkan gas alam cair ke tangki penimbunan dekat dermaga pelabuhan.
Pada waktu itu tiba-tiba terjadi ledakan disusul kebakaran. Api merembet ke bagian penukar pendinginan utama, yang disebut cryogenicexchanger.
Pada bagian penukaran pendinginan utama itu gas alam yang sudah dibersihkan dari unsur air, karbondioksida, dan air raksa didinginkan sampai cair pada suhu minus 160 derajat Celcius.
Ihwal kebakaran itu juga menjadi perhatian penuh dari DPR. Di antaranya, Ketua Komisi VI DPR Ir. Rachmat Witoelar menghimbau agar pemerintah mengusut dan menangani ihwal itu secara tuntas. Kepada "Suara Karya" ia mengatakan, himbauannya kepada pemerintah dimaksudkan agar pemerintah memperhatikan secara serius ihwal itu.
”Kecelakaan itu menimbulkan kerugian besar bagi negara, jadi jangan dianggap enteng, seolah-olah kerugian bisa ditutup dengan hasil LNG tempat lain. Dalam bekerja kita harus memikirkan optimasi, jadi jangan anggap enteng masalah."
Dalam sidang itu dibahas pula usaha peningkatan pengawasan pembangunan pabrik pupuk di Kalimantan Timur. Menurut Presiden kelambatan itu akibat salah langkah, karenanya ia juga berpesan agar ihwal itu menjadi pengalaman berharga dan jangan sampai terulang.
Badan Pengawasan Keuangan Negara
Dalam sidang itu dibahas pula usaha peningkatan pengawasan pembangunan. Presiden memberikan petunjuk perlunya segera dibentuk Badan Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan, yang merupakan alat bagi Presiden, Wakil Presiden, dan para menko, khususnya Menko Ekuin, dalam melaksanakan pengawasan.
Sejalan dengan usaha pengawasan, pada pertengahan bulan ini akan dilangsungkan rapat koordinasi pengawasan yang melibatkan Kopkamtib, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, para menko, para Irjenbang dan irjen. Rapat dimaksudkan untuk membina kesatuan bahasa dalam membina peningkatan pengawasan.
Imbal Beli Tetap Dilaksanakan
Sementara itu, Menteri Perdagangan Rachmat Saleh mengungkapkan, dalam sidang dibahas pula usaha peningkatan ekspor sebagai tindak lanjut kebijaksanaan moneter.
Dikatakannya, dewasa ini produksi dalam negeri, baik dari sektor pertanian maupun perindustrian, mengalami kenaikan yang besar. Karenanya usaha pembinaan untuk peningkatan ekspor perlu di tempuh pemerintah.
Salah satu langkah untuk meningkatkan ekspor ialah kebijaksanaan imbal-beli. Pemerintah tetap berpegang teguh melaksanakan kebijaksanaan tersebut sebagai salah satu cara mendorong ekspor, baik barang tradisional maupun barang baru.
Kebijaksanaan imbal-beli sudah menunjukkan hasilnya. Sampai sekarang kesediaan pihak luar negeri untuk proyek imbal-beli sudah mencapai 560 juta dolar, yang akan dilaksanakan secara bertahap. Dari jumlah itu sudah direalisasi senilai 100 juta dolar.
Menurut Rachmat Saleh, melihat pengalaman dan situasi dunia seperti sekarang, masyarakat internasional makin menerima imbal-beli sebagai suatu ciri yang akan permanen dalam perdagangan.
Dengan makin diterimanya sistem imbal-beli, banyak negara, sudah mulai membentuk badan khusus yang mengurus kegiatan dagang atas dasar imbal-beli.
Indonesia akan melaksanakan sistem itu secara taat asas. Negara yang tidak bersedia melaksanakan imbal-beli, tidak diperkenankan mengikuti tender proyek di Indonesia.
"Dan ternyata jumlah yang ikut tender makin besar," ucap Rachmat Saleh.
Di samping pelaksanaan kebijaksanaan imbal-beli, dalam upaya meningkatkan ekspor, pemerintah akan membentuk suatu tim yang diketuai Menteri Perdagangan.
Sejalan itu pula dalam melindungi harga dan produk dalam negeri, pemerintah akan terus meningkatkan upaya pemberantasan penyelundupan, baik penyelundupan fisik maupun administrasi. Pemberantasan penyelundupan dilaksanakan agar tidak merugikan produksi dalam negeri.
Produksi Kopi Tidak Dinaikkan
Kendati pemerintah selalu mendorong usaha peningkatan ekspor dalam beberapa hal mengalarni hambatan, contohnya komoditi kopi. Akibat pasaran dunia kelebihan kopi, Indonesia memperoleh posisi kuota yang tidak menguntungkan.
Sehubungan itu di samping akan mengusahakan ekspor ke negara di luar kuota, pemerintah juga akan mengusahakan peningkatan pemasaran di dalam negeri.
Sambil menunggu kuota kopi naik, pemerintah tidak menganjurkan peningkatan produksi, melainkan meningkatkan kualitas. Daerah pertanian dan perkebunan, termasuk transmigrasi, dianjurkan tidak memperluas tanaman kopi, melainkan meningkatkan kualitas, termasuk dengan peremajaan atau penyilangan jenis kopi yang berkualitas tinggi.
Dalam sidang itu dilaporkan pula kemantapan persediaan barang strategis seperti semen, pupuk, garam, dan besi baja. Dikatakan Harmoko, keadaan bahan penting itu dewasa ini cukup stabil.
Basil pertanian, baik padi maupun palawija dan sayuran, mengalami kenaikan. Beberapa jenis hama seperti virus Tungro dan hama tikus sudah mulai menurun, sedangkan hama wereng batang coklat sedang diusahakan untuk mengatasinya.
Dalam hal pertanian, Presiden menganjurkan agar produksi gula dapat ditingkatkan dengan meningkatkan mutu bibit. Untuk itu pabrik gula dianjurkan menyelenggarakan pembibitan untuk dibagikan kepada petani.
Pada awal keterangannya Harmoko menjelaskan, jumlah uang yang beredar dewasa ini Rp 7.235 milyar. Jumlah deposito berjangka mencapai Rp 905,3 milyar, sedangkan Tabanas dan Taska mencapai Rp 480, 1 milyar.
Menurut Rachmat Saleh,jumlah uang yang beredar itu menunjukkan keadaan ekonomi dan beredar penting untuk mendukung kegiatan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi memerlukan pertambahan uang beredar, sebaliknya apabila uang beredar tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi, akan mengakibatkan kenaikan harga saja. Namun ia belum bersedia menilai apakah jumlah uang itu sudah selaras dengan pertumbuhan ekonomi. "Jadi perlu diikuti secara terus menerus," ucapnya. (RA).
…
Jakarta, Suara Karya
Sumber : SUARA KARYA (05/05/1983)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 73-77.