PETUNJUK PRESIDEN : PEMBANGUNAN TIAP SEKTOR HARUS PERHATIKAN SEKTOR LAIN
Pembangunan dalam setiap sektor harus juga memperhatikan kepentingan sektor lain, sehingga pembangunan dalam sektor tertentu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan mengorbankan rencana jangka panjang.
Demikian Presiden Soeharto memberi petunjuk kepada Menteri PPLH (Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup) Emil Salim, ketika dilaporkan mengenai adanya konflik beberapa sektor yang berbeda kepentingan dalam pembangunan suatu proyek.
Selesai menghadap Presiden Soeharto di Istana Merdeka, Sabtu, Emil Salim mengatakan, untuk menjemihkan beberapa konflik yang terjadi dalam proyekproyek, ia harus menghubungi setidaknya 8 Depertemen. Disebutkan antara lain, Departemen-departemen Pertanian, Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perindustrian.
Emil Salim mengungkapkan konflik-konflik yang telah berhasil diatasi antara lain, Operasi Caltex di sekitar Danau Besar dan Danau Dibawah, di Sumatera.
Dalam soal tersebut Caltex memberikan jaminan bahwa operasi penambangan minyaknya tidak akan merusak lingkungan kedua danau tersebut. Demikian juga penambangan Gamping di Pracimantoro, Wonogiri, Jateng, diusahakan agar tidak merusak lingkungan daerah sekitarnya.
Pemindahan Gajah
Berbicara lebih lanjut, dikemukakan, usaha pemindahan gajah dari lokasi Air Sugihan, Sumsel sebanyak lebih dari 100 ekor bukan usaha ringan. Oleh karena itu Emil Salim mengharapkan kepada masyarakat agar jangan berharap operasi pemindahan itu berhasil dtngan gemilang tanpa korban.
Gajah dari Air Sugihan akan dipindahkan ke lokasi barn di hutan daerah Lebong Hitam, jarak kedua tempat tersebut sekitar 40 km dan melalui daerah pemukiman transmigrasi.
Medan yang akan dilalui gajah itu cukup berat "Kami sama sekali tidak punya pengalaman mengenai pekerjaan semacam itu," tambah Emil Salim.
Biaya untuk pemindahan gajah-gajah itu menurut Emil Salim mencapai sekitar Rp.200 juta.
Polusi dan Kemiskinan
Emil Salim menolak pendapat bahwa pencemaran di kota-kota besar paling banyak disebabkan oleh kemiskinan masyarakat.
Ia menyangkal pendapat tersebut dengan kenyataan bahwa orang-orang miskin mempunyai kemampuan besar daurulang terhadap sampah. Sedang golongan orang kaya boleh dikatakan sama sekali tidak mempunyai usaha melakukan daur ulang atas sampahnya.
Masalah sampah dari rumah tangga di kota-kota besar bukan karena faktor miskin dan kaya, tetapi dikarenakan tidak adanya kesadaran baik dari golongan kaya maupun miskin untuk menjaga lingkungannya bersih. (RA)
…
Jakarta, Suara Karya
Sumber : SUARA KARYA (15/11/1982)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 1133-1134.