PRESIDEN DENGAN 10 GUBERNUR DI BINA GRAHA :

BAHAS MASALAH PANGAN & TRANSMIGRASI ^[1]

Jakarta, Abadi

Presiden Soeharto Kamis kemarin telah membahas masalah pangan dan transmigrasi dengan sejumlah Gubernur Kepala Daerah, yang daerahnya mempunyai sangkut paut langsung dengan dua masalah tsb. Dalam pertemuan yang berlangsung di gedung Bina Graha selama kl. 2 jam itu Presiden memberikan instruksinya bagi peningkatan penggarapan masalah pangan dan transmigrasi tsb.

Menteri/Sekretaris Negara Soedharmono SH dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa 10 Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang daerahnya mempunyai sangkut paut langsung dengan proyek Bimas dan inmas telah diberi instruksi oleh Presiden agar terus menerus mengikuti secermat-cermatnya pelaksanaan Bimas dan lnmas di daerahnya masing2 diantaranya masalah yang hams diawasi para Gubernur sehubungan dengan produksi pangan inilah masalah penyediaan pupuk, pelayanannya kepada rakyat dan lain2.

Ke-sepuluh daerah Propinsi tersebut ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI. Yogyakarta, Bali, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Masalah Transmigrasi

Masalah lain yang dibahas Presiden dalam pertemuan tersebut ialah hal2 yang menyangkut pelaksanaan transmigrasi. Masalah ini dibahasnya dengan para Gubernur yang daerahnya merupakan daerah pengirim dan penerimaan transmigran.

Disini Presiden memberikan instruksi agar pengiriman transmigran ditingkatkan, terutama transmigrasi jenis spontan, kata Soedharmono. Seperti diketahui di negara kita dikenal dua macam transmigrasi, yaitu transmigrasi umum, yang segala-galanya diusahakan Pemerintah, dan transmigrasi spontan, yang dilakukan atas kemauan transmigran ybs sendiri. Ternyata transmigrasi spontan ini tidak kalah hasilnya dengan transmigrasi umum, lanjut Soedharmono.

Kepada transmigran spontan Pemerintah menyediakan tanah yang masih “mentah”, dan uang bantuan sebesar Rp 100.000 per Kepala Keluarga. Sebelumnya bantuan tsb hanya sebesar Rp 40.000 saja dan sekarang dinaikkan menjadi Rp 100.000 maksudnya utk lebih meningkatkan jumlah transmigran spontan tersebut.

Daerah2 pengiriman transmigrasi ialah Jakarta, Jabar, Jateng, Yogya, Jatim dan Bali. Diharapkan daerah2 ini dapat mengirimkan 1000 kk, transmigran spontan. Atas pertanyaan, Menteri Soedharmono tidak bersedia menyatakan jumlah tsb sebagai target pemerintah. Tentang transmigrasi umum, Soedharmono mengatakan bahwa kepada setiap KK disediakan ongkos sebesar Rp 250.000 disamping sebidang tanah untuk digarap. (DTS)

Sumber: ABADI (23/11/1973)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 385-386.