PRESIDEN : POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA ADALAH PERDAMAIAN, KERJA SAMA DAN PEMBANGUNAN
Politik Luar Negeri Indonesia adalah perdamaian, kerja sama dan pembangunan, demikian ditegaskan Presiden Soeharto dalam amanatnya pada pelantikan delapan Duta Besar Baru RI di Istana Negara Rabu.
“Karena itu tidak pernah terlintas dalam pikiran kita untuk menyerah wilayah negara lain, Juga tidak pernah terbayang oleh kita untuk mengganggu negara lain”, kata Kepala Negara.
Ia menegaskan, “karena itu kita pun tidak pernah menyusun kekuatan untuk tujuan tujuan seperti itu”. Presiden menandaskan, jika Indonesia merasa perlu memiliki angkatan bersenjata yang kuat maka hal itu adalah wajar dan merupakan tanggung jawab untuk memelihara martabat sebagai bangsa merdeka dan berdaulat.
Memupuk Persamaan
Presiden menyatakan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu Indonesia tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri orang lain dan Indonesia tidak ingin dicampuri urusan dalam negerinya oleh orang lain.
“Yang ingin kita pupuk adalah persamaan-persamaan. Kita tidak ingin mempertajam perbedaan-perbedaan”, kata Kepala Negara.
Ke delapan Dubes Luar Biasa dan berkuasa penuh yang dilantik itu masing-masing adalah Atmono Suryo untuk Kerajaan Belgia merangkap Luksemburg dan Komisi Masyarakat Eropa (MEE) Abdulah Alwi Murthado untuk lrak, Sajid Batuki Sastrohartoyo untuk Bulgaria, Ponky Suparjo untuk Finlandia, Raffly Resad untuk Cekoslowakia, R. Ahmad Djumiril untuk Mesir merangkap Jibouti, Somalia dan Sudan, Haryono Nimpuno untuk Spanyol dan Bague Sumitro untuk Papua Nugini dan Solomon,
Dalam pelantikan Dubes Dubes baru yang dihadiri oleh Ibu Tien Soeharto Wapres dan Ibu Umar Wirahadikusumah, Presiden mengingatkan pentingnya ketahanan nasional dipertahankan dalam menjamin kemerdekaan nasional dan keutuhan bangsa.
Ia mengatakan, pembangunan yang berhasil dan sekaligus memperkuat ketahanan nasional, merupakan kekuatan yang akan memberi dukungan makin besar bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.
Untuk dapat melaksanakan pembangunan, jelas diperlukan perdamaian. Pembangunan tidak akan mungkin berjalan dalam suasana kacau dan tidak menentu baik di dalam negeri sendiri, di kawasan sekitar ini maupun di dunia, kata Presiden.
Karena itu “kita perlu selalu ikut mengambil bagian dalam setiap kegiatan yang dapat memperkuat perdamaian dunia”.
Usaha memperkuat perdamaian dunia itu, hanya akan mempunyai makna bagi umat manusia dan kemanusiaan jika usaha itu dibarengi dengan perjuangan untuk memerangi keterbelakangan dan kemiskinan, Dunia akan sulit mencapai perdamaian kekal, jika sebagian umat manusia terutama yang tinggal di negara-negara sedang membangun masih mengalami keterbelakangan dan kemiskinan, kata Presiden.
Karena itu usaha untuk memperkuat perdamaian dunia harus disertai dengan perjuangan untuk menjembatani jurang pemisah antara negara-negara maju dengan negara-negara sedang membangun, kata kepala negara.
Tak Sepi
Presiden mengingatkan, pelaksanaan pembangunan tidak akan sepi dari ujian, malahan tidak jarang ujian yang berat dan sulit.
Turunnya harga minyak bumi di pasaran dunia dalam waktu-waktu terakhir mengakibatkan turunnya penerimaan negara dan penerimaan devisa.
Namun “kita percaya bahwa dengan bekal kemajuan-kemajuan yang telah kita capai selama hampir dua dasawarsa membangun, dengan mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk menghadapi suasana yang memprihatinkan dewasa ini, kita pasti akan dapat melampaui situasi berat itu dengan selamat.”
Presiden mengemukakan, untuk mengatasi situasi yang berat dan untuk memelihara gerak pembangunan, “kita masih memerlukan aliran modal dari luar.”
Ia mengingatkan bahwa aliran modal dari luar itu mengandung berbagai risiko bagi perkembangan ekonomi Indonesia, namun selama tetap waspada maka risiko itu akan dapat diperkecil.
“Kita tidak perlu kuatir terhadap mengalirnya modal luar negeri itu,” kata Presiden, asalkan “kita tetap berpegang teguh pada sikap kita bahwa kitalah yang menentukan sasaran-sasaran pembangunan.
Ia mengharapkan Duta Besar itu berusaha sekuat tenaga untuk ikut mendorong aliran modal ke Indonesia dan meningkatkan ekspor non-migas karena peningkatan ekspor non-migas ini akan memperbesar kemampuan Indonesia sendiri.
Ia mengingatkan agar para Duta Besar melaksanakan diplomasi perjuangan dan bersikap pejuang yang dengan sadar dan bijaksana memperjuangkan tercapainya tujuan dan cita-cita nasional Indonesia, demikian Presiden,
Dubes RI untuk Belgia Atmono Suryo sebelumnya Dirjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri Deplu. Ia menggantikan Rusli Noor yang habis masa tugasnya Juli 1986.
Abdulah Alwi Murthado, Dubes RI untuk Republik Irak sebelumnya menjabat Kepala Bagian Tata Usaha Deplu. Ia menggantikan Abdurachman Gunadirja.
Dubes RI untuk Bulgaria, wajib Basuki Sastrohartoyo menggantikan Akosah. Sebelumnya, Basuki menjabat Kepala Biro Kepegawaian Deplu.
Pongky Suparjo Dubes RI baru untuk Finlandia menggantikan Mas Soerjadi Kromodigharjo. Sebelumnya Pongky staf ahli Menteri Perhubungan.
Raffly Rasad SH, menggantikan Zahar Arifin. Dubes RI untuk Cekoslowakia ini sebelumnya menjabat paniter/Sekjen Mahkamah Agung.
Dubes RI untuk Mesir yang baru Ahmad Djumiril yang sebelumnya adalah Dirjen Protokol, menggantikan Dubes Bakah Tirtadijaya.
Haryono Nimpuno yang dilantik lagi sebagai Duta Besar, kali ini untuk Spanyol sebelumnya adalah Irjen Deplu. Ia pernah menjadi Dubes RI untuk Austria di Wina. Ia menggantikan Leon Harun Iskandar Sumantri yang habis masa tugasnya April 1986.
Dubes RI untuk PNG, Bagus Sumitro sebelumnya pernah menjadi Komandan Seskoad 1981-1983 dan Anggota MPR 1978-1982. Mayjen UTNI Purn. ini menggantikan Imam Supomo yang habis masa tugasnya Februari 1986. (RA)
…
Jakarta, Antara
Sumber : ANTARA (18/06/1986)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VIII (1985-1986), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 416-419.