PRESIDEN SOEHARTO PERTIMBANGKAN UNTUK BERKUNJUNG KE AUSTRALIA

PRESIDEN SOEHARTO PERTIMBANGKAN UNTUK BERKUNJUNG KE AUSTRALIA

 

 

Presiden Soeharto mempertimbangkan dengan serius undangan berkunjung ke Australia dan mengatakan, akan mencari waktu yang tepat untuk memenuhinya.

Demikian menurut Menlu Australia Gareth Evans, setelah mengadakan kunjungan kehormatan kepada Kepala Negara di Bina Graha Selasa pagi. Ia tiba di Jakarta Sabtu malam lalu untuk suatu kunjungan sampai Selasa sore.

Selain menyampaikan salam hangat dari Gubernur Jenderal Bill Hayden dan PM Bob Hawke, kata Gareth Evans, kepada Presiden Soeharto ia juga telah menyampaikan kembali undangan PM Bob Hawke kepada Presiden untuk bisa berkunjung ke Australia. Kunjungan Presiden ke Negeri Kanguru itu tampaknya diharapkan sekali oleh Pemerintah Australia sebagai perwujudan dari hubungan baik kedua negara.

Presiden Soeharto pernah berkunjung ke Australia tahun 1972 pada masa pemerintahan PM William McMahon, dan tahun 1975 di Townsville pada masa PM Gough Whitlam.

Tetapi dalam beberapa tahun terakhir hubungan kedua negara seperti ada kerikil-kerikil yang mengganjal. Ada pihak-pihak di Australia yang seolah-olah memusuhi Indonesia, antara lain dengan meniup-niupkan isu soal Timor Timur dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Terakhir melalui tulisan di Sydney Morning Herald bulan April 1986, yang menyangkut pribadi dan keluarga Presiden Soeharto. Dan sejak saat itu, tidak ada satu pun pejabat tinggi Indonesia yang berkunjung ke Australia.

Kunjungan Menparpostel Soesilo Soedarman ke Australia akhir Agustus lalu, yang antara lain juga untuk menghadiri Expo 88 di Brisbane, merupakan kunjungan menteri Indonesia pertama ke Australia sejak tulisan di Sydney Morning Herald dua tahun lalu.

Menurut Gareth Evans, kepada Presiden Soeharto ia juga menyampaikan ucapan terima kasih Pemerintah Australia atas keikutsertaan Indonesia pada Expo 88 di Brisbane. Ia membicarakan pula Konferensi Para Pengusaha Indonesia-Australia yang ke-17, yang kini sedang berlangsung di Bali.

Melalui pertemuan itu, katanya, diharapkan akan membuka jalan bagi pengembangan perdagangan antara kedua negara, termasuk di bidang penanaman modal.

Saling Pengertian Baru

Mengenai perlunya diperkuat hubungan baik kedua negara, dalam keterangan persnya di Deplu Pejambon kemarin siang, Menlu Gareth Evans mengutip pernyataan Menko Ekuin Radius Prawiro dalam sambutannya di Konferensi Pengusaha Indonesia-Australia ke-17 di Bali.

Menurut Evans, Radius Prawiro mengatakan, “hubungan kedua negara harus dibina sebagai hubungan dua tetangga. Diperlukan pagar di antara keduanya untuk menjaga privacy rumah tangga masing-masing. Tetapi pada saat yang sama juga diperlukan banyak pintu pada pagar itu untuk melancarkan komunikasi antara kedua tetangga, sehingga kesalahpahaman di antara tetangga bisa dihindari”.

“Saya pikir pernyataan itu mewakili apa yang tengah dihadapi dan masih harus diperbuat antara kedua negara. Dan kalau itu dilakukan, hubungan baik antara kedua negara bisa lebih ditingkatkan,” katanya.

Sementara itu Menhankam L.B. Moerdani dalam sambutannya pada Konferensi Pengusaha Indonesia-Australia ke-17 di Bali hari Senin mengemukakan, Indonesia ingin membuat saling pengertian baru dan hubungan yang lebih baik antara kedua negara.

“Saya ingin melupakan masa lalu, karena hubungan kedua negara jauh lebih penting daripada salah pengertian yang telah terjadi di antara kita,” tegasnya.

Secara umum L.B. Moerdani menyarankan perlunya ditingkatkan kontak-kontak antara kedua rakyat, termasuk wartawan, cendikiawan, guru, pelajar, dan pemuda, sehingga hubungan dan saling pengertian di antara kedua negara menjadi lebih baik.

Evans Puas

Dalam konferensi pers, seusai pembicaraan Menlu Ali Alatas dengan Menlu Gareth Evans di Deplu Pejambon, keduanya menyatakan, cukup puas dengan pembicaraan itu.

Keduanya menilai, pembicaraan selama dua setengah jam, yang merupakan lanjutan dari pembicaraan selama satu setengah jam hari Minggu lalu, sangat positif dan konstruktif.

Menurut Ali Alatas, dalam pertemuan itu dibahas berbagai masalah, baik itu bilateral, regional, maupun internasional. Khusus tentang bilateral, dibahas masalah­-masalah yang kalau tidak ditangani dengan benar bisa tumbuh menjadi titik-titik iritasi di dalam hubungan kedua negara.

Antara lain, mengenai nelayan tradisional Indonesia yang memasuki wilayah perairan Australia secara tidak sah, masalah tertembaknya David Blenkinsop di Serui, hubungan antara pers kedua negara, dan juga persepsi dari beberapa lembaga swadaya masyarakat di Australia terhadap Indonesia.

“Saya juga memberikan penjelasan rinci tentang perkembangan di Timor Timur,” tambahnya.

Mengenai kasus tewasnya David Blenkinsop di Serui, Menlu Alatas mengatakan, ia telah menjelaskan secara rinci kepada Menlu Evans, tentang langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh pihak berwenang Indonesia, dalam usaha mengumpulkan data mengenai apa yang sesungguhnya yang terjadi, untuk mengetahui kemungkinan pemrosesannya secara hukum.

Interogasi oleh pihak polisi, lanjut Alatas, telah selesai dilakukan, dan perkaranya sudah diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan ke pengadilan.

Sementara itu, Menlu Gareth Evans menolak untuk memberikan penilaian tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus tewasnya David Blenkinsop.

Ia mengatakan, itu adalah tugas dari pengadilan untuk mengungkap apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia hanya mengharapkan agar kasus itu ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan diselesaikan melalui proses hukum yang seadil-adilnya.

”Saya sangat puas dengan keterangan rinci yang diberikan oleh Menlu Ali Alatas, mengenai kasus tersebut,” ujar Evans.

Ia dalam kesempatan itu mengungkapkan adanya pemberitaan pers di Australia, yang menyatakan, ayah Blenkinsop tidak puas dengan rendahnya prioritas yang diberikan kepada pembahasan kasus tewasnya Blenkinsop.

“ltu tidak benar, kami menghabiskan waktu sekitar satu setengah jam untuk membicarakan hal itu. Namun saya mengerti perasaan dari ayah yang kehilangan anaknya,” tegasnya.

Tentang pelanggaran wilayah secara tidak sah yang dilakukan oleh para nelayan tradisional Indonesia, Menlu Alatas menegaskan, tidak ada unsur kesengajaan di dalam hal itu.

“Pelanggaran wilayah itu terjadi karena kebingungan dan ketidaktahuan mereka akan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di perairan itu,” tuturnya.

Alatas mengungkapkan, untuk mengatasi masalah pelanggaran wilayah itu, suatu tim antar departemen akan mengunjungi daerah di mana nelayan-nelayan tradisional itu tinggal.

Tim ini akan bertemu dengan pejabat-pejabat setempat dan para nelayan, untuk memberikau penjelasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di wilayah perairan Australia itu.

Bahkan menurut Alatas, kedua negara mempertimbangkan pembentukan Joint Border Committee (JBC) Indonesia-Australia, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perbatasan kedua negara. Indonesia telah memiliki JBC dengan negara-negara tetangga, antara lain, Malaysia dan Papua Niugini.

Timor Gap

Selesai pembicaraan dengan Menlu Ali Alatas, dan sebelum konferensi pers dilakukan, kedua Menlu menandatangani joint statement tentang Timor Gap, untuk mengukuhkan hasil pembicaraan pejabat tinggi Indonesia-Australia tentang perbatasan kedua negara, khususnya di wilayah Timor Gap, wilayah perairan antara Timor Timur dan Australia Utara, yang diduga kaya akan kandungan minyak dan gas bumi.

Menyinggung berita kantor berita AFP dari Port Moresby hari Senin, yang menyatakan, pasukan Indonesia hari Sabtu menyerang sebuah desa perbatasan di wilayah Papua Niugini, Menlu Alatas mengatakan, “Saya belum mengetahui peristiwa itu.” Ditambahkan, berita-berita seperti itu sudah sering ditiup-tiupkan oleh orang­-orang yang tidak suka Indonesia. (Ra)

 

…

 

Jakarta, Kompas

Sumber : KOMPAS (26/10/1988)

—

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 245-249.