TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT MEMELIHARA PRASARANA FISIK PERLU DIBANGKITKAN
PRESIDEN:
Presiden Soeharto hari Rabu menekankan pentingnya membangkitkan rasa tanggung jawab masyarakat luas dalam memelihara prasarana-prasarana fisik yang sudah ada.
Kepala Negara mensinyalir, tidak jarang terjadi kerusakan prasarana umum akibat kurang sadarnya masyarakat dalam ikut memeliharanya. Misalnya, jalan-jalan raya cepat rusak karena dilalui kendaraan yang bobotnya melampaui kekuatan jalan. “Contoh lain gampang kita temukan di sekitar kita,” katanya.
Hal itu dikemukakan Presiden dalam amanatnya ketika menerima para peserta rapat kerja Departemen Pekerjaan Umum di Istana Negara Jakarta Rabu, pagi.
Menurut Kepala Negara, membangkitkan tanggung jawab masyarakat merupakan bagian usaha untuk membangkitkan disiplin sosial dan disiplin nasional, sebagai wujud nyata tanggung jawab bersama dalam hidup berbangsa dan bemegara secara tetiib.
“Pembangunan tidak boleh kita artikan hanya membangun yang baru saja, melainkan juga harus berarti mengelola dan memelihara yang sudah ada karena semua itu kita bangun dengan susah payah”, tegas Presiden.
Ia memerintahkan, semua prasarana fisik, termasuk jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, instalasi air bersih, perumahan dan sebagainya, harus dipelihara, dan dikelola sebaik-baiknya supaya awet dan bermanfaat bagi kepentingan umum.
Jangan Paksa Diri
Dalam kesempatan itu Presiden mengingatkan, dana pembangunan digunakan secara hati-hati dan mutlak diperlukan urutan prioritas pembangunan secara tajam dengan mendahulukan proyek-proyek yang menunjang pembangunan sektor-sektor strategis.
“Dalam melaksanakan pembangunan, kita tidak perlu memaksa diri untuk mengejar sasaran di luar apa yang sudah direncanakan dalam Repelita IV,” ujar Presiden.
Ia juga berpendapat, pengetatan ikat pinggang yang pernah diserukannya masih harus dijalankan dengan penuh kesungguhan dan kesadaran.
Masalah lain yang dimintakan perhatian oleh Presiden ialah pengawasan dan koordinasi.
Ia menegaskan, pengawasan rnutlak dilakukan dalam seluruh kegiatan pembangunan. Tujuan utamanya bukanlah mencari-cari kesalahan orang, melainkan untuk menjaga agar setiap rencana dapat berjalan sebaik-baiknya.
“Dana yang tersedia harus digunakan secermat mungkin, sehingga rencana yang ditetapkan dapat dicapai dalam waktu yang tepat, dan sesuai dengan mutu yang diharapkan,” tegasnya.
Presiden mengemukakan, pembangunan yang terus meningkat dan makin rumit jelas memerlukan koordinasi mantap pada semua tingkatan dan antar sektor.
“Koordinasi terpadu merupakan kunci terwujudnya efisiensi dana, tenaga maupun waktu,” katanya.
Raker Departemen PU itu sudah berlangsung tiga hari dan diikuti 190 peserta yang terdiri para pejabat pusat dan daerah. (RA)
…
Jakarta, Antara
Sumber : ANTARA (18/04/1984)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 941-942.