DALAM LIMA TAHUN MENDATANG PENGAWASAN DITINGKATKAN SESUAI DENGAN DEMOKRASI PANCASILA

PRESIDEN : DALAM LIMA TAHUN MENDATANG PENGAWASAN DITINGKATKAN SESUAI DENGAN DEMOKRASI PANCASILA

Presiden Soeharto menegaskan, dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang pelaksanaan Demokrasi Pancasila akan ditingkatkan termasuk di dalamnya meningkatkan pengawasan sosial yang sesuai dengan Demokrasi Pancasila serta sekaligus mencegah dan mengambil tindakan terhadap kebocoran dan keborosan.

Dalam pidatonya pada upacara pelantikan para menteri Kabinet Pembangunan IV di Istana Negara Sabtu pagi yang dihadiri lbu Tien Soeharto, Wakil Presiden dan Ibu Umar Wirahadikusumah itu, Kepala negara menegaskan, peningkatan pendayagunaan aparatur pemerintahan dan pengawasan sebagai sasaran yang penting dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

"Demikian penting masalah pengawasan inisehingga saudara Wakil Presiden akan menanganinya secara khusus”, kata Presiden.

Namun Presiden mengingatkan, betapapun pentingnya lembaga-lembaga pengawasan, namun pengawasan yang paling utama terletak pada kesadaran etik dan moral pada diri masing-masing warga negara yang bertanggung jawab dan masyarakat umumnya

Presiden yang mengemukakan kembali lima sasaran kabinet ini mengharapkan dukungan dari seluruh rakyat, seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali dalam menjalankan tugas yang berat ini.

Rakyat Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, kata Presiden "telah mempercayai saya untuk memimpin bangsa dan negara ini untuk maju terus melampaui jalan yang berliku-liku dan sangat sulit. Kita tidak mempunyai jalan pintas yang lain".

Di depan para menteri yang baru dilantik itu, Presiden berkata, "jika mulai hari ini saudara-saudara merasa mendapat kehormatan baru, maka kehormatan itu bukan karena menjadi menteri, kehormatan itu karena saudara-saudara saya ajak bersama­sama mengemban kepercayaan rakyat, untuk memenuhi harapan rakyat".

Karena itu, kata Kepala Negara menegaskan, "jangan kita membuat rakyat kecewa, Saya tidak memberi kedudukan empuk dan nyaman pada saudara. Sebaliknya saya mengajak saudara-saudara semua bersama saya memikul beban tugas yang teramat berat".

Pada bagian lain pidatonya itu, Presiden mengatakan, pembangunan yang akan datang merupakan kelanjutan, peningkatan dan perluasan serta pembaharuan di segala hasil pembangunan yang telah dicapai dengan susah payah.

Ia mengatakan, memahami kehendak rakyat yang disuarakan melalui Sidang Umum MPR tidak cukup hanya meneliti rumusan-rumusan yang secara resmi menjadi dokumen historis dalam bentuk ketetapan-ketetapan MPR.

"Yang tidak kalah penting adalah memahami suasa hati, pikiran-pikiran dan aspirasi-aspirasi yang mengantarkan lahirnya dokumen-dokumen historis itu".

Secara singkat aspirasi rakyat adalah untuk melanjutkan, meningkatkan dan memperluas pelaksanaan pembangunan masyarakat Pancasila, kata Presiden.

Pembangunan Masyarakat Pancasila

Kepala Negara menandaskan, dalam lima tahun mendatang, "kita akan meningkatkan, meluaskan dan memperbaharui usaha-usaha kita dalam melaksanakan pembangunan masyarakat Pancasila dan melaksanakan pembangunan nasional yang dilandasi oleh Pancasila".

Ini berarti bahwa dalam melaksanakan pembangunan harus dihindari kecenderungan-kecenderungan yang dapat membawa ke arah pendangkalan dan pengerdilan kehidupan spiritual keagamaan, kata Kepala Negara.

"Kita juga tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah saja dalam pembangunan kita, karena hanya mendewa-dewakan kemajuan lahiriyah kebendaan kita akan kehilangan dasar-dasar moral dan nilai-nilai kerohanian yang luhur."

Presiden juga menekankan pentingnya untuk menjunjung tinggi martabat, kemanusiaan dalam melaksanakan pembangunan. Sebab tanpa bimbingan kemanusiaan yang luhur, pembangunan masyarakat modem dapat mengakibatkan manusia berhadapan dengan manusia dalam persaingan yang kejam, dapat membawa kepada tindakan-tindakan yang tidak berprikemanusiaan dari manusia terhadap sesama manusia.

Persatuan dan Kesatuan

Presiden mengatakan, dalam lima tahun mendatang pelaksanaan pembangunan nasional harus ditingkatkan sekaligus mengusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan.

Ini berarti harus dihindari sikap dan perbuatan yang sadar atau tidak dapat mempertajam pertentangan dan kecurigaan karena perbedaan tingkat sosial, perbedaan agama, perbedaan suku dan perbedaan paham politik, kata Kepala Negara.

"Ini perlu kita sadari sebab masyarakat kita memang beraneka ragam dan majemuk," katanya. Sebab itu," mutlak kita menghimpun persamaan-persamaan di antara kita dan tidak menyempitkan ciri golongan yang dapat mempemncing pertentangan dan kecurigaan."

Persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.

Ia mengatakan, dengan tems menerus melaksanakan pembangunan dengan mengamalkan Pancasila dalam semua segi pembangunan, "kita akan sekaligus mengokohkan ketahanan nasional kita".

Presiden mengingatkan, ketahanan nasional ini mutlak diperlukan karena pembangunan nasional masih akan melewati jalan yang sulit ditambah lagi dengan keadaan dunia yang masih dilanda oleh resesi ekonomi dan penuh dengan pertentangan.

Presiden mengingatkan kembali seruannya beberapa waktu lalu agar "kita mengencangkan ikat pinggang jika kita bertekad untuk melanjutkan pembangunan". (RA)

…

Jakarta, Antara

Sumber : ANTARA (19/03/1983)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 49-51.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.