PRESIDEN KEPADA DEPARTEMEN PENERANGAN :
JANGAN TUNGGU SUASANA JADI SIMPANG SIUR
Presiden Soeharto mengingatkan agar Departemen Penerangan dan seluruh aparaturnya peka terhadap perasaan yang berkembang dalam masyarakat. Langkah selumh jajaran penerangan harus aktif, tidak menunggu-nunggu suasana menjadi simpang siur.
Peringatan itu dikemukakan oleh Presiden Soeharto di Istana Negara Senin pagi tatkala berbicara pada upacara pembukaan Rapat Kerja Paripurna Departemen Penerangan.
"Untuk melaksanakan tugas yang demikian," kata Kepala Negara, "Segenap jajaran penerangan di semua tingkatan dan di semua daerah perlu menjalin kerja sama yang akrab dan saling menunjang dengan departemen-departemen lain, instansi-instansi lain, Pemerintah Daerah dengan kalangan pers, pemuka-pemuka masyarakat dari dengan masyarakat sendiri."
Presiden Soeharto juga berharap, aparatur penerangan menampilkan kesederhanaan dalam sikap dan perilaku di masyarakat. Sebab sikap, demikian akan mempermudah dan mempercepat proses pembinaan kesadaran masyarakat. Sedangkan dalam menjalankan tugas mereka diharap dapat mengembangkan sikap yang terbuka.
"Terangkanlah kepada masyarakat secara jelas apa-apa yang perlu mereka ketahui, agar mereka memahami dengan jelas mengenai duduk soal yang sebenarnya, baik mengenai apa yang mungkin dapat kita capai dalam tahapan pembangunan sekarang ini maupun apa yang kita perkirakan masih sulit kita capai dalam waktu singkat," tambahnya.
Sebab menurut Presiden, bila rakyat merasa telah diajak ikut serta memikirkan masalah-masalah penting dalam kehidupan bangsa dan negara, pastilah mereka dengan tulus ikhlas bersedia untuk memikul tanggungjawab bersama dan tidak sampai kehilangan harapan masa depan.
Harus Tahu
Pada bagian lain, Presiden menegaskan bahwa peranan penerangan sangat penting untuk membangkitkan kemauan membangun segenap kekuatan bangsa. Melalui penerangan yang sehat, kata Presiden rakyat bukan saja harus mengetahui tujuan dan arab pembangunan yang akan dilaksanakan melainkan juga harus mengetahui masalah-masalah apa yang dihadapi dan cara-cara bagaimana untuk mengatasinya, agar pembangunan berhasil dengan baik.
Rakyat harus tahu dengan jelas hal-hal itu, baik dalam ruang lingkup nasional, dalam ruang lingkup daerah, malahan dalam ruang lingkup lingkungan masyarakatnya yang kecil di pedesaan.
Dengan mendapatkan penerangan yang tepat, rakyat pasti tergerak hatinya dan mau melaksanakan pembangunan itu, karena mereka tahu dan yakin bahwa melaksanakan pembangunan itu adalah sesuai dengan kepentingannya.
Oleh karena itu, Presiden mengingatkan, penerangan jangan hanya berlangsung dari satu arah melainkan harus menumbuhkan jalur komunikasi dua arah. Pemberian penerangan harus dapat pula memberi jawaban yang tepat yang diharap oleh rakyat mengenai masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat.
Dikatakan bahwa adanya komunikasi sosial timbal balik yang luas dan bergairah, baik antara Pemerintah dan masyarakat maupun antara kelompok-kelompok dalam masyarakat terus berkembang dan dapat disalurkan dengan jalan yang sebaik-baiknya serta untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan.
‘Tanpa dinamika itu, pembangunan akan lambanjalannya atau bahkan mengalami kemacetan," demikian Presiden Soeharto.
Prajurit Penerangan
Menteri Penerangan Harmoko melaporkan bahwa Rakernas akan berlangsung hingga 28 April, diikuti oleh sekitar 400 "prajurit-prajurit" penerangan dari seluruh pelosok nusantara.
Raker itu, menurut Harmoko, dilaksanakan dengan hemat, dalam suasana "mengencangkan ikat pinggang", penuh kesederhanaan bertempat di studio V RRI. Temanya ialah : "Peningkatan Pelaksanaan Penerangan Terpadu Guna Mensukseskan Panca krida Kabinet Pembangunan IV.”
Beberapa pejabat tinggi antara lain sejurnlah Menteri, Pangab/Pangkopkamtib, Ketua Bappenas akan memberikan ceramah dan pendalaman permasalahan. (RA)
…
Jakarta, Merdeka
Sumber : MEDEKA (24/04/1984)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 593-595.