Menjelang SU MPR 1988 dan Ucapan Terima Kasih Kepada DPA [1]

Suasana sudah ramai membicarakan soal Sidang Umum MPR yang akan dilangsungkan di permulaan Maret 1988. Dalam pada itu saya sudah mengetahui mengenai posisi saya. Partai-partai sudah menyampaikan keinginan mereka. Golkar sudah menyampaikan hasratnya. Tetapi bagaimanapun Majelis yang punya hak untuk menetapkan segalanya.

Sementara itu di bulan Februari saya masih mengadakan temu wicara dengan para petani dan peternak. Kesempatan itu bukan saja saya rasakan sebagai masih kewajiban saya, tetapi juga menyenangkan saya. Di pelbagai desa, di pelbagai pulau saya adakan kesempatan bicara dengan para petani dan peternak itu. Saya adakan temu wicara dengan mereka itu setelah saya meresmikan tiga proyek pembangunan di Jateng yang dipusatkan di Wadaslintang, jalan tol Semarang-Jatingaleh, dan proyek PIR ternak persusuan di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Salatiga.

Di depan para petani itu saya jelaskan juga mengenai pinjaman luar negeri yang diberikan kepada Indonesia. Kita bayar dengan bunga ringan, antara 3 sampai 3,5%, bahkan ada yang hanya 1,5% seperti pinjaman dari Italia. Penting diketahui lagi bahwa pinjaman itu baru akan kita bayar kembali dengan tenggang waktu tujuh tahun. Jadi, tidak perlu rakyat Indonesia khawatir terhadap jumlah hutang luar negeri Indonesia yang besar itu, karena hal itu tidak akan membebani anak cucu di kemudian hari. Pinjaman luar negeri itu kita pergunakan untuk membangun dan menambah kemampuan perekonomian kita. Hasil pembangunan kita itu antara lain kita pergunakan untuk membayar hutang-hutang itu.

Hutang pokok pemerintah Indonesia sampai Juni 1987 sebesar 34,6 milyar dollar AS lebih. Tahun anggaran 87/88 sudah kita anggarkan Rp 6,8 trilyun untuk membayar cicilan dan bunga hutang luar negeri. Untuk tahun anggaran 88/89 direncanakan Rp 10,6 trilyun untuk membayar cicilan dan bunga hutang luar negeri kita itu. Saya mesti bicara dengan para petani itu mengenai hutang kita. Mereka pun mesti tahu mengenai ini.

Juga mereka harus diberitahu mengenai hari depan tata ekonomi kita. Mereka mesti kita ajak untuk masuk dalam koperasi. Dan koperasi itu, tulang punggung perekonomian kita, akan kerjasama dengan swasta-swasta. Saya mengharapkan, pada suatu saat nanti para peternak yang ada di depan saya itu akan dapat turut memiliki saham dari PT Nandi Amerta Agung (NAA) yang menjadi intinya.

Lalu datang bekas Dutabesar AS di Indonesia Marshall Green. Saya sambut dia yang membawa kabar tentang kemungkinan bantuan Amerika Serikat untuk pengembangan ekonomi kita yang berhubungan dengan koperasi, peningkatan kesejahteraan melalui program keluarga berencana (KB). Dari mana pun datangnya bantuan itu, jika tidak menjerat kita, kita terima. Bekas Dubes Green itu, yang mengemukakan nostalgianya, memuji pandangan saya mengenai program KB.

Green bicara pula di salah satu tempat (di Deplu, Pejambon) mengenai hubungan RI dan RRC. Ia menilai, sudah waktunya bagi Indonesia untuk membuka hubungan normalisasi dengan RRC. Saya sudah tahu, apa yang mesti dilakukan oleh Indonesia mengenai hubungan Indonesia dengan RRC. Di depan wakil-wakil rakyat kita di MPR (1 Maret ’88), saya jelaskan sekali lagi bahwa normalisasi hubungan diplomatik dengan RRC masih kita kaitkan dengan ketegasan sikap pihak RRC untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, khususnya Indonesia; dengan membantu sisa kekuatan komunis di negara-negara yang bersangkutan. Sedangkan hubungan perdagangan bilateral antara swasta kedua negara akhir­akhir ini telah mulai terselenggara secara langsung.

*

Berita gembira terdengar menjelang SU MPR itu. Nilai ekspor non-migas Indonesia untuk bulan Desember 1987 tercatat mencapai 900 juta dollar AS lebih. Ini membawa nilai ekspor non-migas 1987 sebesar 8,5 milyar dollar AS, yang merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia. Ini berarti meningkat 30% dari pencapaian di tahun 1986 yang besarnya 6,5 milyar dollar AS. Dan ini merupakan pertama kali sektor non-migas berhasil mengungguli sektor migas yang tahun lalu hanya mencapai 8,2 milyar dollar AS.

*

Menjelang berakhirnya tugas saya sebagai Presiden/Mandataris MPR masa bakti 1983-1988, saya adakan pertemuan dengan pimpinan dan para anggota DPA masa bakti periode yang sama di Istana Merdeka. Saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPA atas segala saran, pertimbangan dan kerjasama yang telah diberikan kepada saya selaku Presiden/Mandataris dalam menjalankan GBHN selama lima tahun ini.

Saya tahu, memang di tengah masyarakat ada pertanyaan, apakah pernah ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada DPA. Secara khusus memang tidak. Tetapi sebagai halnya setiap lembaga tinggi negara dan bahkan setiap warganegara yang menghendaki agar setiap GBHN dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, saya kira demikian pula halnya dengan DPA. Tanpa ada pertanyaan khusus dari saya sekalipun, DPA telah menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden/Mandataris. Pertimbangan-pertimbangan itu tentu sangat berharga. Pertimbangan-pertimbangan itu ada yang saya gunakan, ada yang tidak. Yang sama dengan pemikiran yang ada pada pemerintah sendiri, tentu akan memperkuat apa yang dilakukan pemerintah. Andaikata tidak sama, dan hal itu bisa terjadi, mungkin karena perbedaan pendapat mengenai suatu masalah yang sama tetapi titik tolak penglihatan yang berbeda. Tetapi bahan itu setidak-tidaknya dapat menjadi koreksi bagi pemerintah.

Hendaknya maklum, pertanggungjawaban atas semua keputusan pelaksanaan pemerintah kepada MPR berada di tangan pemerintah. Dalam kesempatan itu kami bermaaf-maafan. Maklumlah kami ini manusia biasa, tak lepas dari kesalahan.

***