PERTANGGUNGAN – JAWAB PRESIDEN PADA MPR: POLITIK LN TIDAK BEROBAH
- Kredit Barat-Timur Diterima tanpa Ikatan [1]
Jakarta, Merdeka
Presiden Soeharto hari Senin telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya selaku Mandataris kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat terpilih. Antara lain, Kepala Negara menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia tidak berubah bahwa secara tandas menegaskan bahwa “Kemerdekaan Indonesia yang telah kita rebut dengan sekian banyak pengorbanan itu tidak akan kita lepaskan.”
Mengenai bantuan luar negeri, Presiden mengatakan bahwa bantuan dari Barat ataupun Timur tanpa ikatan dengan ketentuan2 ringan akan diterima.
Kepala negara menyebutkan bahwa Pidato pertanggunganjawab itu merupakan yang pertama dalam sejarah Ketatanegaraan RI sejak Proklamasi Kemerdekaan. Ia merasa mendapat kehormatan telah dapat merintis jalan bagi pelaksanaan kehidupan konstitusionil yang secepatnya sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.
Dalam menguraikan pertanggunganjawabnya itu Presiden Soeharto telah memperinci pidatonya dengan bagian2 Stabilisasi politik dan luar negeri, Pemilihan Umum, Pengembalian Ketertiban dan Keamanan, Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur negara serta Stabilisasi Ekonomi dan Pembangunan lima tahun yang pertama.
Presiden mengatakan bahwa sebagai Presiden ia telah menempuh Garis2 Besar Haluan Negara yang dituangkan dalam keseluruhan. Ketetapan2 MPRS hasil sidang2 Umumnya yang ke-IV, sidang istimewa dan Sidang ke V yang mengarahkan perjalanan bangsa kearah pelaksanaan Pembangunan Nasional dengan prioritasnya pembangunan ekonomi.
Politik
Stabilitas Nasional, khususnya stabilitas politik akan dapat dibina, dengan baik apabila demokrasi Pancasila benar2 dapat dilaksanakan.
Dikatakan oleh Presiden meskipun Undang2 yang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan belum ada tidak berarti bahwa proses kearah penyederhanaan kehidupan kepartaian tidak berjalan. “Selaku mandataris,” kata Presiden, “saya merasa wajib mengambil prakarsa untuk mendorong terciptanya suasana yang memungkinkan penyederhanaan kehidupan kepartaian, keormasan dan kekaryaan itu.”
Pengelompokan parpol jelas dapat dilakukan, rangkaian konsultasi telah diadakan sejak tahun 1970 yang menghasilkan Kelompok Demokrasi Pembangunan dan Kelompok Persatuan Pembangunan, yang kemudian diikuti kelahiran Partai Demokrasi Pembangunan yang merupakan fusi dari Partai PKI, Partai Katholik, Parkindo, Murba dan PNI dan kelahiran Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan fusi Partai2 NU, Parmusi, PSII dan Perti lengkap dengan susunan pengurusnya masing2.
Presiden Soeharto menilai bahwa penyederhanaan partai dan organisasi karya menjadi dua buah partai politik dan sebuah organisasi karya merupakan kemajuan yang sangat penting dalam kehidupan politik di Indonesia. “Suatu hasil besar yang telah tercapai, sesudah melampaui proses yang sangat panjang” kata Kepala Negara.
Menguraikan dasar2 politik Luar Negeri Indonesia, dikemukakan oleh Kepala Negara bahwa Indonesia memurnikan kembali pelaksanaan politik luar negerinya yang bebas aktif dan tetap anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala manifestasinya. Politik luar negeri diabdikan untuk kepentingan nasional, khususnya pembangunan serta turut mengambil bagian dalam usaha2 mewujudkan perdamaian dunia, khususnya stabilitas di wilayah Asia Tenggara tanpa mengurangi kemampuan untuk pelaksanaan pembangunan nasional.
ASEAN
Diutarakan oleh Kepala Negara bahwa dalam bulan Agustus 1967 telah ditandatangani Deklarasi Bangkok yang melahirkan Perhimpunan Bangsa2 Asia Tenggara (ASEAN), beranggotakan Muangthai, Malaysia, Singapura, Philipina dan Indonesia.
Presiden menguraikanjuga tujuan2 terbentuknya perhimpunan Asean itu. Masalah2 yang telah dapat dipecahkan masalah2 yang mengandung pertentangan pendapat antar anggotanya, demikian juga dalarn menghadapi masalah2 dunia, selalu diusahakan sikap dan langkah2 yang sama oleh negara2 ASEAN.
Tidak Berobah
Dengan tegas dikatakan oleh Mandataris MPR bahwa politik Luar Negeri Indonesia tidak berobah, tetap bebas dan aktif, tetap berada dalam lingkungan Non Blok. “Kita tidak akan dan tidak mau tergantung kepada Negara manapun didunia ini.” Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan bantuan2 yang diterima oleh Indonesia dengan Negara2 sahabat yang manapun tanpa mengadakan perbedaan antara Negara Barat atau Timur dengan syarat tanpa ikatan apapun dan tetap atas dasar saling hormat menghormati tanpa mencampuri urusan dalam negeri masing2: apabila bantuan itu berupa kredit harus dengan syarat2 yang ringan, yang memungkinkan kita membayar kembali serta penggunaannya juga sesuai dengan kebutuhan yang kita tentukan.
“Kita akan senang sekali menerima bantuan kredit dari negara2 sosialis misalnya dengan syarat2 yang sama dengan IGGI.”
Walaupun Indonesia mendapat bantuan dari Negara2 IGGI tetapi tidak mengakibatkan ketergantungan negara Indonesia kepada Negara2 IGGI baik politik maupun ekonomi sehingga Indonesia tidak lagi menjalankan politik luar negerinya yang bebas aktif dan tidak termasuk lagi Negara2 Non Blok.
RRT
Dengan tetap berpegang teguh pada landasan politik luar negeri yang bebas aktif itu hubungan politik Indonesia dengan negara manapun, Negara Barat, Sosialis/ Komunis dan Negara2 Non Blok tetap tidak berobah demikian juga hubungan politik atas dasar persahabatan. Meskipun akibat pemberontakan yang gagal dari G-30-S/PKI Indonesia melarang dan menindak anggota2nya Indonesia tetap bersahabat dengan Negara2 yang berlandaskan faham komunisme”.
Bahkan dengan fihak RRT pun yang nyata telah membantu pemberontakan Gestapu/PKI, Indonesia bersedia menormalisir hubungan diplomatik asal saja fihak sana benar menunjukkan sikap ingin bersahabat dan tidak bermusuhan; serta tidak lagi memberikan bantuan akan fasilitas2 kepada tokoh2 bekas PKI yang jelas terlibat dalarn pemberontakan itu.”
ISLAM
Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi bukan Negara Islam Indonesia berpartisipasi dalam konperensi Islam Indonesia. Lebih jauh Kepala Negara mengatakan bahwa sebagai anggota PBB yang menentang imperialisme dan kolonialisme Indonesia tetap menyokong perjuangan rakyat2 di Afrika yang masih tertindas dan menyokong perjuangan negara2 Arab untuk memperoleh hak2nya kembali dari Israel sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB bulan Nopember 1967. Presiden juga membentangkan pengiriman Pasukan Garuda-IV ke Vietnam.
Pribumi
Mandataris MPR telah minta perhatian atas masih adanya usaha2 untuk memperuncing perbedaan antara sesama warga negara yang berbeda keturunan, antar golongan pribumi dan non pribumi. Golongan non pribumi sebagai Warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara golongan pribumi. Tidak ada diskriminasi diantara warganegara meskipun berbeda asal keturunan.
Pemerintah senantiasa berusaha dengan segala jalan agar golongan non pribumi yang umumnya memiliki kelebihan kekayaan dan kemampuan ekonomi jika dibandingkan dengan golongan pribumi dalam melakukan usaha ekonomi bersedia memberikan kesempatan dan membuka kemungkinan kepada golongan pribumi untuk turut berusaha dan turut menikmati hasilnya.
PKI & PGRS
Kepala Negara menjelaskan secara terperinci kegiatan2 sisa Gestapu PKI. Walaupun tindakan2 pembersihan terus dijalankan terhadap sisa2 Gestapu, tahun 1968 menggambarkan usaha2 konsolidasi dari sisa2 Gestapu/PKI dengan penyebarluaskan KOK (Kritik oto kritik) dan penentuan dasar2 strategi perjoangan Tripanji yakni membangun kembali PKI, melaksanakan perjoangan semesta dan membentuk Front Persatuan Revolusioner.
Diungkapkan oleh Presiden usaha2 sisa2 G-30-S/PKI penyusunan kekuatan di Blitar dan bersembunyinya Syam di Jawa Barat dengan menggunakan KOK mereka menggariskan kegiatan2 penculikan, perampokan, pembunuhan, sabotase penyebaran pamflet siaran gelap, aksi coret dan penunggangan kontradiksi2 yang terdapat dalam masyarakat juga mereka mengadakan latihan2 kemiliteran. Dalam tahun 1967 sisa2 Gestapu/PKI mengutamakan penyelamatan Komite Sentral PKI anggota2 biro khusus kader2 daerah, konsentrasi gerakan mahasiswa, IPPI Gerwani dan PR dengan cara berpindah2. Dilain daerah teIjadi pula kegiatan2 sisa2 Gestapu/PKI terutama di Kalbar dengan PGRS-nya. Dari dokumen yang disita dapat diketahui rencana PGRS bertujuan mengintegrasikan sisa2 G-30-S/PKI di Kalimantan Barat. Kegiatan sisa2 Gestapu/PKI di Kalbar diperkirakan tidak terlepas dari kemungkinan adanya pendekatan gerakan komunis Internasional yang bertujuan untuk menjadikan daerah tsb, sebagai daerah ekspansi regional.
Alat2 Keamanan yang melancarkan operasinya yang terkenal dengan Operasi Trisula berhasil meringkus sisa2 pimpinan G-30-S/PKI antara lain Djadiman (mati) Oloan Hutapea (Mati).
Rewang, Ir. Soerachman (mati) Sukatno, Sri Soekarno, Tjoegito, Soewandi, sedangkan ribuan pembantunya serta pengikutnya juga ditangkap.
Dengan ditangkapnya PONO aparatur negara berhasil meningkatkan penertiban dilingkungan Angkatan laut yang sebelumnya sejak 1967 telah dijalankan dilingkungan angkatan darat dan Angkatan udara dengan tertangkapnya tokoh2 Biro Khusus PKI seperti Syam dan lain2.
Organisasi Papua Merdeka di Irian Jaya telah dinyatakan habis dan dalam pertengahan 1968 di Sulawesi muncul gerakan pengacau dengan nama “Republik Persatuan Sulawesi” yang pemimpinnya terdiri dari bekas DI/TII dan gerombolan ini dapat dihancurkan dalam tahun 1969.
Pemilu
Hasil pemilu 3 Juli adalah terpilihnya wakil2 rakyat sebagai anggota MPR dan bersidangnya MPR dewasa ini. Sidang MPR menurut rencana akan membahas dan memutuskan masalah2 memilih Presiden dan Wakil Presiden menetapkan Garis2 besar Haluan Negara dan menetapkan rencana pola Pembangunan Lima Tahun tahap ke II seluruh bangsa Indonesia merasa bangga atas hasil2 Pemilu yang lalu itu.
Pegawai Negeri
Perkembangan selama ini menunjukkan bahwa secara berangsur angsur komposisi pegawai sipil dan pusat sudah menunjukkan kemajuan yang berarti. Apabila dalam tahun 1969 jumlah pegawai pada golongan gaji IV adalah sebesar 613, sedangkan golongan 281.525, pada akhir tahun 1972/1973 jumlah ini menjadi 4.774 bagi golongan IV dan 243.478. bagi golongan I satu perobahan komposisi yang cukup berarti.
Anggaran
Berbicara anggaran pembangunan pemerintah mencatat apabila dalam tahun 1965 terdapat jumlah Rp 35,5 milyar untuk tahun 1972/1973 jumlah itu menjadi Rp 293,4 milyar.
Seterusnya guna menyempurnakan dan meningkatkan peranan perusahaan2 milik negara serta melaksanakan prinsip demokrasi ekonomi sejak beberapa lama telah berlangsung proses pengalihan status berbagai perusahaan milik negara menjadi perusahaan Perseroan (Persero) dalam Perusahaan Umum (Perum) serta Perusahaan Jawatan (Perjan).
Lebih jauh kepala Negara menandaskan bahwa tidaklah mungkin Pemerintah menangani sendiri seluruh kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam jenisnya itu, Peranan Pemerintah dititikberatkan pada pemberian arah dan penciptaan suasana yang memungkinkan mobilisasi potensi dan kreativitas masyarakat dengan memperhatikan hukum2 ekonomi dan kekuatan pasar. Kepada masyarakat diberi kesempatan yang luas dan menarik untuk menabung uangnya di bank agar tidak digunakan untuk spekulasi.
Repelita
Mengakhiri pidatonya Kepala Negara mengetengahkan bahwa pelaksanaan repelita telah berjalan empat tahun, kemajuan2 yang telah dicapai adalah kenaikan jasa dan produksi disegala bidang sedangkan stabilitas ekonomi tetap terpelihara.
Produksi nasional setiap tahun naik 7% kenaikan produksi itu meliputi bidang2 pertanian, industri, pertambangan, prasarana seperti bendungan, irigasi, perhubungan, listrik dll. (DTS)
Sumber: MERDEKA (13/03/1973)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 83-88.