PRESIDEN PADA PIMPINAN GOLKAR :
PERLU SELALU KOMUNIKASI GOLKAR DENGAN EKSEKUTIF [1]
Jakarta, Kompas
Presiden Soeharto dalam pertemuannya dengan Dewan Pembina dan semua anggota Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Bina Graha hari Kamis menekankan perlu selalu ada komunikasi antara Golkar dengan pihak eksekutif. Dengan komunikasi yang baik maka hari2 yang mungkin perlu diketahui Golkar sebagai kekuatan sosial akan lebih menjadi jelas, sehingga dengan demikian akan selalu ada usaha2 yang paralel dengan pihak eksekutif.
Hal itu dikatakan Sekjen Golkar Sapardjo kepada pers selesai pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu.
Program Operasionil
Dikatakannya bahwa dalam pertemuan itu Presiden juga menekankan perlunya Golkar mempersiapkan program kerja operasionil yang sesuai dengan kehendak rakyat serta Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Oleh karena sumber program operasionilnya juga dan GBHN maka menurut Sapardjo program Golkar itu nantinya akan sama pula dengan Mandatarisnya ”Tapi kendatipun sumbernya sama, namun program kerja tidak seluruhnya sama dan tidak pula akan mengurangi kegiatan Golkar,” demikian Sapardjo.
Diterangkan bahwa program operasionil Golkar itu pada pokoknya dititikberatkan pada bidang pertanian seperti modernisasi desa, membantu kegiatan2 unit desa, dan lain yang akan menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi nasional “Usaha Golkar tidak perlu dengan memakai bendera Golkar” katanya.
Untuk kegiatan2 tersebut Golkar perlu mempunyai kader2 nasional dengan persyaratan2 sesuai dengan GBHN. Dewan pimpinan pusat yang berjumlah 17 anggota itu semuanya hadir dalam pertemuan dengan Presiden. Mereka menyampaikan 10 keputusan hasil Munas I di Surabaya. Dikatakannya bahwa pada bulan Pebruari tahun depan Golkar akan mengadakan Musjawarah Kerja tingkat daerah untuk menyusun program kerja daerah masing masing.
Tetap
Dewan Pembina Golkar yang juga beranggotakan 17 itu masih tetap melaksanakan fungsinya mengarahkan dan membina Gofkar. Komposisi serta personalianya seharusnya sudah diganti setelah Munas I di Surabaya, tetapi sementara menunggu Dewan Pembina yang baru maka menurut Sapardjo, Dewan Pembina yang lama masih tetap berfungsi. (DTS)
Sumber: KOMPAS (28/09/1973)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 140-141.