PRESIDEN TERIMA DEWAN INDUSTRI HANKAM
Dewan lndustri Hankam menitikberatkan tugasnya pada pengembangan taupun penentuan persenjataan atau sistem persenjataan yang sesuai dengan kenario mengenai peperangan yang mungkin terjadi di Indonesia.
Hal ini dikemukakan oleh Menteri Ristek Prof. Dr. BJ Habibie selaku Ketua Dewan lndustri Hankam di Bina Graha kepada pers setelah bersama-sama dengan anggota dewan lainnya bertemu dengan Presiden Soeharto Senin siang.
Selain adanya Dewan Pembina dan Badan Pelaksanaan serta Pengelola Industri Hankam juga akan dibentuk suatu Badan Pengawas yang akan membantu badan dan dewan dalam melaksanakan pekerjaan2 yang dipercayakan kepada masing2 Dewan pengawas yang akan dibentuk itu akan terdiri dari Dirjen2 yang mempunyai kaitan dengan industri Hankam dan Strategis.
Dalam Keppres No. 59/1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelolaan lndustri-industri Strategis dan Industri Hankam antara lain ditetapkan bahwa dewan ini terdiri dari Menteri Negara Riset dan Teknologi sebagai Ketua (merangkap anggota). Menteri Perindustrian sebagai Wakil Ketua (anggota). Menteri Pertahanan dan Keamanan (Anggota). Menteri Perhubungan (Anggota). Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Anggota). Menteri/Sekretaris Negara (Anggota) dan Panglima Angkatan Bersenjata RT (Anggota).
Industri2 yang bersifat strategis yang ditetapkan dalam Keppres ini adalah PT Nurtanio (Bandung – Jawa Barat). PT Krakatau Steel (Cilegon – Jawa Barat). PT lndustri Telekomunikasi Indonesia (Bandung – Jawa Barat). PT PAL Indonesia (Surabaya – Jawa Timur). PT Industri Kereta Api (Madiun – Jawa Timur). PT Pindad (Bandung- Jawa Barat). Perum Dahana (Tasikmalaya – Jawa Barat) dan Unit Produksi Lembaga Elektronika (LEN) pada LIPI (Bandung – Jawa Barat) serta perusahaan milik negara yang dengan Keppres ditetapkan sebagai industri yang bersifat strategis.
Sebagai pejabat sementara Sekretaris Dewan Pembina telah ditetapkan berdasarkan Keppres No. 30/1984 yaitu Mayjen (Pur) Ir. Agoes Soejono.
Kepala Negara dalam petunjuknya pada pertemuan Senin siang ini antara lain minta agar Dewan Pembina ini benar2 memberikan petunjuk pada Badan Pengelola dan Pelaksana Industri Hankam dan Industri Strategis yang sementara ini dititipkan kepada BPPT.
Menjawab pertanyaan, Menteri Habibie mengatakan bahwa sampai sekarang pihak Indonesia baru mulai akan mengadakan standarisasi terhadap persenjataan maupun sistim persenjataan. Dikatakan, sejauh ini kita baru menciptakan “plat form” untuk sistim persenjataan.
Selain anggota dewanjuga hadir dalam pertemuan ini Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Ketua Bappenas, Menteri PAN, Ketua BKPM dan Menmuda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri. (RA)
…
Jakarta, Sinar Harapan
Sumber : SINAR HARAPAN (06/03/1984)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 771-772.