INDONESIA PROTES PROSES DEKOLONISASI DI TIMOR PORTUGIS [1]
Jakarta, Kompas
Pemerintah Indonesia menyatakan protesnya terhadap proses dekolonisasi di Timor Portugis, khususnya setelah perkembangan 11 Agustus 1975 yang dapat dinilai “kurang fair”, kurang demokratis dan tidak memperhatikan semua unsur yang ada disana.
Pernyataan dan sikap Pemerintah Indonesia ini dikeluarkan hari Senin siang selesai pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Soeharto, Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Dewan Politik dan Keamanan Nasional.
Anggota-anggota Dewan Polkam yang hadir Menlu Adam Malik, Menhankam Jendral Panggabean, Menteri Dalam Negeri Amir Machmud, Menteri Sesneg Sudharmono, Wapangab Jendral Surono, Ka Bakin Yoga Sugama, Waka Bakin Ali Murtopo, Kepala Staf Operasi Hankam Marsdya Sudarmono, Kepala Staf Kekaryaan Hankam Letjen Daryatmo, Asisten Intel Hankam Mayjen Benny Moerdani dan beberapa Pati Hankam lainnya.
Menteri Sesneg Sudharmono mengatakan kepada pers bahwa yang dibicarakan adalah masalah Timor Portugis yang dilukiskannya sebagai “masalah penting” dan Presiden telah mendengarkan laporan terakhir tentang situasinya disana dari Hankam.
Ia menambahkan, bahwa perkembangan setelah 11 Agustus 1975 menunjukkan adanya fakta bahwa proses dekolonisasi yang sedang berjalan, “dapat diartikan kurang demokratis dan sarna sekali tidak memperhatikan kelompok yang ada”. Nampak adanya tindakan sepihak dari salah satu kekuatan disana, yaitu UDT yang ingin tetap punya hubungan dengan Portugal. Sedang keinginan Apodeti dan Fretilin sebagai kelompok yang hidup di sana diabaikan.
“Kita harapkan Pemerintah Portugal dapat mengatasi keadaan tersebut dan mengarahkannya pada proses dekolonisasi yang fair dan tidak menekan salah satu golongan,” demikian Sudharmono.
Oleh karena itu, kata Sudharmono, Indonesia mempunyai keberatan moril untuk memprotes pada Pemerintah Portugal agar proses dekolonisasi tersebut tidak mengganggu stabilitas wilayah Indonesia dan stabilitas Asia Tenggara.
Sikap Indonesia
Seperti pada pidato l6Agustus 1975, Sudharmono mengulangi sikap Indonesia yang dikemukakan Presiden Soeharto, bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila sama sekali tidak mempunyai ambisi territorial dan mendukung politik dekolonisasi Timor Portugis.
Namun dikatakan, karena Timor Portugis “sangat dekat dengan kita” dan berbatasan wilayah dengan kita, maka yang pokok adalah agar proses dekolonisasi tidak menimbulkan gangguan stabilitas Indonesia dan stabilitas Asia Tenggara. Sebab ini hanya akan mengganggu pula pelaksanaan pembangunan Indonesia.
“Kalau proses dekolonisasi itu nantinya mengganggu stabilitas Indonesia dan Asia Tenggara bagaimana?”, tanya pers. “Pokoknya dijaga jangan sampai mengganggu stabilitasi” jawab Sudharmono yang tampaknya mengelak pertanyaan tersebut sambil menambahkan bahwa sikap ini “telah menjadi pegangan dan pedoman perjuangan kita”.
Ditambahkannya, sebenarnya mengenai proses dekolonisasi sudah ada pengertian dari pemerintah Portugal sendiri maupun dari negara-negara tetangga Indonesia termasuk Australia.
Prihatin
Sebelumnya pada upacara bendera 17 Agustus di Deplu, Pejambon, Menlu Adam Malik mengatakan Indonesia menyatakan rasa prihatin terhadap perkembangan di Timor Portugis akhir-akhir ini dimana telah terjadi tindak kekerasan berupa perebutan kekuasaan oleh segolongan kecil tertentu di sana. Hal ini dikatakan dapat mengganggu pelaksanaan dekolonisasi secara tertib dan damai di bekas jajahan Portugis itu. (DTS)
Sumber: KOMPAS (19/08/1975)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 663-665.