PERUSAHAAN ANGKUTAN WISATA BAHARI JANGAN BEREBUT DAERAH OPERASI

 

 

Jakarta, Antara

Pemerintah mengajak perusahaan angkutan wisata bahari untuk menghimpun diri dalam sebuah wadah, sehingga penyatuan ini bisa menghindari terjadinya perebutan daerah operasi secara tidak sehat.

Keinginan Pemerintah tersebut dijelaskan Menteri Parpostel Soesilo Sudarman kepada wartawan setelah bersama Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan Radius Prawiro, serta Menristek BJ Habibie menemui Presiden Soeharto di Jl. Cendana, Selasa.

Ketiga menteri itu menemui Kepala Negara untuk membicarakan pengembangan pariwisata di Indonesia bagian timur, terutama wisata bahari.

Soesilo mengatakan pengembangan wisata di daerah timur masih menghadapi kendala khususnya penyediaan sarana angkutan.

Ia mengatakan pada tanggal27 Januari lalu telah dilakukan pertemuan antara pimpinan Deparpostel, perusahaan-perusahaan angkutan bahari, serta sejumlah instansi terkait untuk membahas pengembangan wisata bahari termasuk pembentukan wadah itu.

“Target pembentukan asosiasi itu adalah supaya ada pembinaan yang terarah bagi para pengusaha itu. Jangan sampai terjadi perebutan daerah operasi misalnya dengan mengatakan saya ingin daerah Buleleng saja atau Maumere,” kata Soesilo.

Ia mengatakan dengan membentuk asosiasi maka diharapkan bisa ditetapkan pembagian daerah-daerah operasi secara adil bagi para pengusaha angkutan wisata bahari ini, sehingga tidak terjadi perebutan . “Sudah duitnya (uangnya) sedikit, kapalnya sedikit, berebutan lagi,”kata Menparpostel.

Manfaat lain dari asosiasi adalah para pengusaha bisa melakukan promosi bersama tentang obyek-obyek wisata bahari tersebut. Ketika menjelaskan prospek bisnis wisata bahari, Soesilo mengatakan beberapa taman laut di tanah air lebih indah dibanding taman laut pada beberapa negara lainnya. Namun, sayangnya Indonesia masih kekurangan kapal laut ,apalagi semuanya masih impor. Karena itu, untuk meningkatkan peranan sektor wisata bahari ini, pemerintah telah menunjuk PT (Persero) PAL yang dipimpin BJ Habibie untuk membuat prototipe kapal laut yang kapalnya sendiri bisa dibuat di tanah air. (SA)

 

 

Sumber : ANTARA(30/01/1990)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XII (1990), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 578-580.