PRESIDEN: DANA INPRES JANGAN SAMPAI DIPOTONG
Jakarta, Sinar Harapan
Presiden Soeharto mengingatkan koordinasi pelaksanaan dana bantuan Inpres untuk Daerah Tingkat I, daerah Tingkat II dan Desa dilakukan dengan baik, jangan sampai terjadi pemotongan-pemotongan atau penahanan-penahanan dalam penyalurannya.
“Di samping itu, pemanfaatan dana Inpres tersebut perlu ditingkatkan mekanismenya , sehingga betul-betul digunakan untuk pertumbuhan dan gotong royong membangun desa,” kata Kepala Negara sebagaimana dikemukakan Mendagri Rudini kepada wartawan selesai menemui Presiden di Bina Graha, hari Rabu.
Dana Inpres itu intinya sebagai rangsangan untuk pembangunan di desa. Berdasarkan pengalaman sampai tahun 1988, bantuan sebesar Rp 1,5 juta setiap desa itu telah merangsang pembangunan dengan nilai 10 kali lipat. “Dalam tahun anggaran 1990/1991 bantuan desa itu ditingkatkan menjadi Rp 2,5 juta. Jadi kalau ditingkatkan rangsangannya maka hasil yang bisa dicapai akan lebih besar,” kata Rudini.
Menjawab pertanyaan, Mendagri mengatakan, berdasarkan pengalaman pada masa-masa yang lalu kasus penahanan dan pemotongan dana Inpres memang ada. Sebagai contoh, kepala desa menahan dana Inpres bagian PKK, “Ya ribut, antara kepala desa dengan ketua PKK yang istrinya sendiri,” katanya.
“Calon lamanya dana itu tertahan di kecamatan, karena camat tidak menyadari tugasnya sebagai pembantu operasional bupati untuk ikut memimpin dan mengawasi kepala desa. Camat merasa tidak diberikan bagian, terus mengambil jatah desa. Diakan juga butuh, untuk pelaksanaan administrasi. Padahal uang itu tidak untuk pelaksanaan administrasi tapi untuk pembangunan,” katanya.
Mendagri mengatakan, dropping untuk Daerah Tingkat II juga harus diamati, jangan sampai bantuan itu dipakai untuk tugu batas kabupaten, tapi harus untuk membantu tumbuhnya desa-desa. Misalnya dipakai untuk jalan guna memperlancar produksi pertanian, atau jalan tembus walaupun setapak seperti di Irja.
Sumber : SINAR HARAPAN (11/01/1990)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XII (1990), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 592-593.