PRESIDEN JELASKAN SOAL TIMTIM PADA TANZANIA

 

 

Dar Es Salaam, Suara Pembaruan

Presiden Soeharto menjelaskan secara luas perkembangan di Timor Timur sejak proses integrasi sampai insiden Dili kepada rekannya Presiden Tanzania Ali Hassan Mwinyi, dalam pembicaraan empat mata antara kedua pemimpin itu yang berlangsung di Wisma Negara di Dar Es Salaam Jumat pagi waktu setempat.

Menteri Sekretaris Negara Moerdiono dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengemukakan hal itu kepada para wartawan Indonesia Jumat petang waktu setempat di kediaman Dubes RI untuk Tanzania, Hidayat Suumo. Demikian dilaporkan wartawan Pembaruan Moxa Nadeak Sabtu pagi.

Menlu Ali Alatas mengatakan, sikap Tanzania selama masalah Timor Timur diperdebatkan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sampai dengan tahun 1982, memang selalu mendukung posisi lawan, tetapi sejak 1982 Tanzania semakin menunjukkan pengertiannya dan semakin lowkey, serta tidak membicarakannya lagi dan menyerahkan penyelesaiannya ada pembicaraan segi tiga yang dipimpin oleh Sekjen PBB.

Karena itu kita perlu memberikan penjelasan lengkap mengenai peristiwa 12 November lalu agar terdapat pengertian yang tepat dan pemahaman yang tepat tentang apa yang telah terjadi dan yang memang kita sama-sama sesalkan sebagai suatu set back. Tanzania dengan sikap dan pandangannya itu, lanjut Alatas, akan didengar oleh negara Negara Afrika lainnya.

 

Tanpa Diminta

Menjawab pertanyaan, apakah Presiden Tanzania yang meminta penjelasan tentang Timor Timur itu atau pihak Indonesia yang menjelaskannya tanpa diminta, Alatas menjawab, “Kita menjelaskan tanpa diminta”.

Alatas juga mengatakan belum mendengar laporan rinci dari Dubes RI di Jenewa tentang rencana pertemuan antara Jan Martensen, Direktur Jenderal Kantor PBB di Jenewa dan Watapri (Wakil Tetap RI) Sumadi Brotodiningrat, yang sedianya berlangsung hari Kamis, dalam mana Indonesia diharapkan mendapatkan keterangan lebih lanjut tenting apa sebenarnya sifat kunjungan wakil Selgen PBB yang diberitakan akan dibicarakan, apakah berupa utusan pribadi, atau sebagai misi penyelidik.

“Kita belum tahu sifatnya, kita ingin mengetahui lebih dulu, dan mungkin sudah terjadi kontak, tapi kita belurn mendapat keterangan resmi.”

Menjawab pertanyaan lain, Alatas mengatakan, sudah pemah membayangkan, tanpa mendahuluinya apa yang akan kita putuskan kalau utusan pribadi Sekjen PBB itu dikirim maka hal itu normal saja, atau bisa diputuskan oleh Sekjen, sebab kita selalu bekerja sama. Tetapi kalau utusan atau tim penyelidik, tentunya ada prosedur tersendiri.

PBB sendiri harus memenuhi prosedur tersendiri. “Saya ingin tahu apakah itu maksudnya,” tambah Menlu. Jadi kita tunggu sampai ada penjelasan dari Watapri kita,” kata Alatas.

Tentang sikap Tanzania terhadap Gerakan Non Blok, Ali Alatas mengatakan, sikap kedua negara sama, bahwa di samping masalah-masalah politik juga harus rnencurahkan perhatian utamanya terhadap masalah-masalah Utara-Selatan, kerja sama ekonomi dan lain sebagainya. Juga Tanzania sangat menganggap penting kerja sama Selatan Selatan untuk menopang posisi dalam rangka Utara-Selatan.

Menyangkut KTT Nonblok, Menlu mengatakan, sejak semula Tanzania mendukung pencalonan Indonesia, dan sekarang negeri itu siap sedia memberikan sumbangan pikiran. (SA)

 

Sumber : SUARA PEMBARUAN(07/12/1991)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIII (1991), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 328-329.