BERAKHIRNYA KEKUATAN POLITIK ASING BUKAN TUJUAN AKHIR [1]
Jakarta, Kompas
Tujuh Dubes RI yang baru hari Sabtu sekaligus dilantik oleh Presiden Soeharto dalam suatu acara di Istana Negara. Ke-7 Dubes baru itu adalah Mayjen (purn) Prof. Dr. Eri Sudowo (Kerajaan Swedia), Letjen (Marinir) Mukijat (Finlandia), Soeparman (Jerman Timur), Prof. Dr. Fuad Hassan (Mesir), Alex Alatas SH (Kantor PBB Jenewa), Sudio Gandarum (Bulgaria) dan Tjokorde Ngurah Wun Sukowati (Swiss).
Presiden dalam upacara itu mengingatkan bahwa pola umum keadaan dunia dewasa ini sedang berobah. Jauh berbeda dengan keadaan lebih dari tigapuluh tahun yang lampau, tatkala semangat dan dasar politik luar negeri kita yang bebas-aktif lahir bersama-sama dengan kemerdekaan Nasional kita.
Menurut Presiden, hampir semua bangsa telah merdeka secara politik. Kolonialisme dalam bentuknya yang lama telah mendekati masa kepunahannya, tinggal sedikit saja sisa-sisanya; ditambah dengan masih adanya rasialisme yang terkutuk di bahagian Selatan Afrika,
“Berakhirnya kekuatan politik asing bukan tujuan akhir; melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Kesejahteraan, kemajuan, keadilan dan perdamaian bagi seluruh ummat manusia adalah tujuan yang lebih mulia; yang menjadi sasaran utama dalam dunia kita yang sekarang.”
Ditekankan, hal itu berarti dimulainya jaman pembangunan bangsa-bangsa yang terbelakang, yang kebanyakan memang bekas negara-negara terjajah. Dan kita harus usahakan pula, agar arah perkembangan dunia menguntungkan tugas-tugas pembangunan di dalamnegeri.
“Tetapi jauh lebih penting daripada hanya mengharapharap perkembangan di luar. Tanah air, maka yang pertama-tama menentukan nasib Bangsa ini adalah apa yang kita perbuat dan apa yang kita hasilkan di dalam negeri sendiri!” demikian Presiden Soeharto.
Sebelum dan sesudah acara pelantikan tersebut, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan penting dengan beberapa pembantunya, antara lain Menlu Adam Malik, Menteri Sekneg Sudharmono, Menpen Mashuri dan beberapa pejabat Hankam seperti Kepala BAKIN dan Kepala Staf Operasi Hankam. Mereka rupanya membahas perkembangan terakhir Timport yang kemudian antara lain menghasilkan pernyataan peran pemerintah tentang soal tersebut. (DTS)
Sumber: KOMPAS (01/12/1975)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 696-697.