Masyarakat Harus Berani Ajukan Keberatan dan Saran PRESIDEN SOEHARTO: KALAU ADA YANG KURANG BENAR, JANGAN DIAM SAJA

 

Palembang, Suara Pembaruan

Presiden Soeharto mengajak masyarakat supaya berani mengajukan keberatan dan saran-saran jika mengetahui ada hal-hal yang kurang benar. “Dalam alam demokrasi, jika ada hal-hal yang kurang benar, saudara-saudara bisa mengajukan keberatan dan saran. Jangan diam saja”, kata Kepala Negara dalam temu wicara dengan kelompok tani di desa Sido Makmur, Kecamatan Belitang, Sumatera Selatan, hari Sabtu (24/2)

Menurut Kepala Negara, mengajukan keberatan dan saran akan lebih baik dari pada mengungkapkan hal-hal yang kurang benar itu kepada orang luar. Jika masyarakat diam saja melihat hal-hal yang kurang benar, maka hal itu justru bisa disalahtafsirkan oleh orang luar. Orang luar akan menganggap masyarakat Indonesia yang bersifat nrimo itu mau disuruh apa saja. Sehingga semua keberhasilan Indonesia selama ini dianggap semata-mata karena adanya rasa takut di kalangan rakyat, kata Kepala Negara.

Dalam dialog tersebut, Presiden Soeharto menanyakan apakah saudara-saudara melaksanakan supra Insus karena takut?. Dijawab serentak oleh peserta temu wicara, “tidak”. Bukan karena dipentelengi (diplototi-red) oleh Gubernur? tanya Kepala Negara lagi. Dijawab serentak “tidak” oleh masyarakat.

 

Tujuan Pembangunan

Pemerintah kata Presiden Soeharto lebih Ianjut, berharap partisipasi rakyat dalam pembangunan dapat tumbuh dari rakyat sendiri. Dengan demikian, berarti rakyat sadar bahwa tujuan pembangunan yang mereka laksanakan itu demi kepentingan mereka sendiri. “Kalau ada apa-apa laporkan segera kepada lurah, camat, bupati atau gubemur. Laporan itu nanti akan sampai kepada saya”, ujar Kepala Negara.

Kepala Negara juga berpesan dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat hendaknya mematuhi semua petunjuk yang diberikan atasan atau petugas bersangkutan. “Semua petunjuk yang diberikan bukan bertujuan menyengsarakan, melainkan untuk kebaikan bersama”, katanya.

 

Bunga KUT

Menjawab pertanyaan mengenai bunga Kredit Usaha Tani (KUT) yang sekarang menjadi 16%, Presiden Soeharto menjelaskan bunga tersebut sudah diperhitungkan masak-masak oleh pemerintah. Dari yang 16% tersebut, 7% diantaranya tinggal pada KUD, sementara 6% lainnya kepada BRI sebagai penyalur dana. Jadi sebenamya bunga tersebut hanya 9% yang dibayar petani, karena 7% tinggal di KUD mereka sendiri, ujar Kepala Negara.

Walaupun keuntungan KUD nantinya cukup besar, tapi hendaknya jangan dibagikan langsung kepada petani anggotanya. Tapi KUD harus mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggotanya. Pelayanan yang baik inilah merupakan keuntungan yang dinikmati para petani.

 

Tunggakan

Dengan sistem baru dalam pemberian KUT ini, Kepala Negara juga mengharapkan tidak akan terjadi lagi tunggakan-tunggakan seperti selama ini tetjadi. “Dahulu itu banyak permintaan KUT bukan petaninya yang minta, tapi petugasnya. Karenanya banyak yang memanfaatkan, mbonceng, istilahnya,” kata Presiden Soeharto sambil tertawa.

Sekarang pemberian KUT dilakukan dengan detail. Hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan rekomendasi dari kelompok taninya. Dari situ diajukan kepada KUD dan dari KUD ke BRI sebagai penyalur dana.

Dengan demikian tidak akan terjadi penyimpangan seperti dahulu. Permintaan sebenarnya untuk 50 orang, tapi yang diajukan ke BRI 100 orang, jadi bertambah 50%. Yang 50 ini yang sebenarnya menunggak.

Dalam masa-masa mendatang, Kepala Negara juga mengharapkan agar petani tidak perlu lagi mengadakan pinjaman seperti sekarang. Cukup dengan memanfaatkan simpan pinjam yang ada di KUD. Hanya kalau tidak cukup dana yang tersedia di simpan pinjam, baru memanfaatkan KUD.

 

 

Sumber :SUARA PEMBARUAN(25/02/1990)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XII (1990), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 270-272.