MENPEN TENTANG KABAR TEWASNYA BEBERAPA WARTAWAN AUSTRALIA DI TIMPORT: BUKAN URUSAN INDONESIA [1]
Jakarta, Kompas
Menpen Mashuri SH menyatakan seandainya laporan tentang tewas atau hilangnya beberapa wartawan Australia di Timport memang benar, maka hal itu bukanlah urusan Indonesia. Sebab yang berdaulat dan bertanggungjawab di daerah itu adalah Portugal.
“Jadi kalau memang betul benar kabar itu, Indonesia paling hanya dapat ikut prihatin dan memberi perhatian serta simpati saja,” kata Menpen menjawab pertanyaan selesai sidang Dewan Stabilisasi Politik Keamanan Nasional di Bina Graha, Selasa kemarin.
Ia menegaskan kabar tewas dan hilangnya orang-orang Australia itu tidak dibahas dalam sidang meskipun soal Timor Portugis di singgung oleh sidang. Tapi Menpen tidak bersedia mengungkapkan lebih lanjut soal Timport tersebut. Ia hanya mengatakan pendeknya pemerintah RI menanggapi baik permintaan berunding dari pihak Portugal.
Sebab kenyataan menunjukkan proses dekolonisasi, yang sebenarnya merupakan kebijaksanaan baik dari pihak Portugal, ternyata tidak berjalan wajar. Padahal Indonesia berkepentingan sebagai negara paling dekat, bahkan daerah itupun berada dalam lingkungan kepulauan Indonesia.
Tapi kepada pers ia belum bersedia mengatakan ancar-ancar waktu bagi perundingan dengan Portugal tersebut. “Masih sedang dipelajari,” jawabnya singkat. Menlu Adam Malik sendiri beberapa waktu yang lalu mengatakan perundingan itu kemungkinan akan berlangsung bulan Oktober ini juga. Tapi sampai sekarang belum ada isyarat-isyarat lanjutan yang lebih jelas.
Persiapan KTT ASEAN
Dalam sidang Dewan Polkamnas kemarin, Presiden Soeharto menginstruksikan Menlu Adam Malik untuk mengatur persiapan KTT ASEAN sebaik-baiknya, terutama mengenai kertas-kertas kerjanya. Ditekankan hendaknya dalam kertas-kertas kerja itu ditonjolkan pula soal-soal bidang sosial-budaya, dan bukan hanya soalsoal politik ekonomi.
Bidang sosial-budaya itu perlu diperhatikan untuk memantapkan “pemasyarakatan” ASEAN, karena dalam prakteknya bidang tersebut memang terbukti dapat meningkatkan hubungan antara masyarakat negara-negara anggota ASEAN. Presiden sendiri telah mengancer-ancerkan bahwa KTT akan diadakan akhir tahun ini atau selambatnya kwartal pertama 1976.
Motorisasi Perahu Nelayan
Sidang membahas pula soal motorisasi perahu nelayan, termasuk akses-aksesnya. Di satu pihak ditekankan bahwa motorisasi itu perlu untuk peningkatan produksi penangkapan ikan. Tapi dilain pihak juga terlihat bahwa kadang-kadang perahu-perahu nelayan yang telah dimotorkan melakukan pelanggaran, dengan memasuki perairan tempat para nelayan tradisionil menangkap ikan. Sehingga merugikan nelayan-nelayan tersebut.
Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, Presiden sekali lagi menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Negara EKUIN dan Menteri Kehakiman untuk meningkatkan koordinasi mereka, baik dalam konsepsi maupun pelaksanaannya. Tapi Menpen Mashuri tidak menjelaskan lebih lanjut soal pelanggaran kapal-kapal bermotor itu.
Menurut keterangan, selain peristiwa muncul tahun lalu, juga terjadi peristiwa Pangandaran bulan Agustus yang lalu. Para nelayan setempat yang marah terhadap kapal-kapal nelayan bermotor telah melakukan perusakan dan pemukulan terhadap kapal serta nakoda trawler yang acap melanggar wilayah nelayan-nelayan tradisionil. Pihak berwajib kemudian menahan 14 nelayan tradisionil, tapi kini semuanya telah dibebaskan. (DTS).
Sumber: KOMPAS (22/10/1975)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 817-818.