PEMILIHAN PRESIDEN MERUPAKAN WEWENANG MPR

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto menegaskan lagi bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden serta penyusunan GBHN merupakan hak sepenuhnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

Masalah pemilihan presiden, wakil presiden serta GBHN tersebut dikemukakan Kepala Negara di Bina Graha, Kamis, ketika menerima para pengurus Baru Majelis Dakwah Islamiah (MDI), kata Ketua MDI, Mohammad Hatta, kepada pers seusai pertemuan itu.

Hatta yang mendampingi Ketua Umum Aang Kunaefi mengatakan, Presiden Soeharto juga meminta MDI melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat.

Sementara itu, Aang Kunaefi mengatakan, dalam pertemuan ini, Presiden Soeharto mengatakan bahwa pembangunan di tanah air tidaklah sekedar mengejar hal-hal materiil tapi juga batiniah. Tidak ada gunanya sektor materiil maju kalau tidak dibarengi dengan kemajuan batiniah, kata Aang mengutip ucapan Kepala Negara.

Dalam pertemuan ini, Kepala Negara juga meminta MDI untuk melaksanakan dakwah pembangunan. Untuk melaksanakan hal itu, MDI melatih 1000 pendakwah (da’i) yang disebarkan ke berbagai daerah.

Sumber : ANTARA (21/03/1991)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIII (1991), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 29.