PERLU KESEIMBANGAN DALAM KERJASAMA INTERNASIONAL
Jakarta, Angkatan Bersenjata
Presiden Soeharto mengajak semua negara untuk berjuang dan berikhtiar, baik secara sendiri-sendiri m aupun bersama-sama, mengusahakan keseimbangan yang paling tepat dalam keterkaitan antar negara.
“Di masa kini keterkaitan antar negara makin menjadi kenyataan,” ujar Presiden dalam sambutannya ketika membuka konperensi Masyarakat Pembangunan Intemasional untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik di Istana Negara, Rabu pagi.
Selama keseimbangan itu belum tercapai, selama saling ketergantungan global dalam makna yang murni belum tercapai, selama kepedulian terhadap martabat manusia belum luas meliputi negara negara dalam dunia tanpa perbatasan, maka stabilitas global akan berada di luar jangkauan.
“Barangkali, malahan, kita akan hanyut dalam banjir masalah global yang menghadang kita,” ujar Presiden. Karena itu tercapainya keseimbangan yang tepat dalam saling ketergantungan antar negara akan merupakan sasaran yang riil dan obyektif bagi kita semua.
Dalam pembukaan konperensi yang diikuti 200 peserta dari 18 negara itu, Kepala Negara menyatakan kesediaan Indonesia untuk berbagi pengalaman, baik pengalaman yang memuat keberhasilan maupun tantangan kesulitan yang masih dihadapi. Pengalaman menunjukkan bahwa kerjasama ekonomi antar negara-negara dengan kemampuan ekonomi dan keuangan yang berbeda-beda perlu ditata secara hati-hati. “Jika tidak diatur secara merata, maka negara industri yang kaya modal dan teknologi akan memperoleh manfaat yang lebih besar dari yang seharusnya mereka peroleh,” tandasnya.
Karena itu, menurut Presiden, prinsip pemerataan perlu dianut dalam kerjasama internasional menanggapi permasalahan intemasional maupun global.
Dikemukakan oleh Kepala Negara bahwa pengalaman mempertebal keyakinan akan perlunya meningkatkan usaha bersama ke arah pemerataan antar negara dan antar kelompok dalam satu negara.
Dikatakannya,pembangunan nasional hanya dapat bertahan apabila hasil manfaat ekonomi dan sosial terbagikan secara merata bagi semua. “Dengan begitu kami mewujudkan amanat UUD kami untuk menegakkan keadilan sosial bagi semua sehingga tercapailah sasaran utama pembangunan keswadayaan nasional,yakni masyarakat adil dan makmur,”katanya menjelaskan.
Penerapan prinsip pemerataan ini dalam hubungan intemasional memuat makna bahwa bangsa-bangsa, khususnya negara berkembang harus berkesempatan memanfaatkan kekuatan komparatifnya untuk dapat membangun secara berkelanjutan. Jika tingkat ini tercapai, menurut Presiden, maka kerjasama antar negara akan saling menguntungkan. Dan berdasarkan pertimbangan ini kita patut saling membantu untuk mencapai tingkat pembangunan yang berkelanju tan tersebut.
Makna Penting
Di awal sambutannya Kepala Negara menilai konperensi yang diikuti para pemikir dan pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, usahawan, perbankan dan berbagai kalangan lainnya yang menunjukkan perhatiannya terhadap pembangunan mempunyai dua makna penting bagi Indonesia.
Pertama adalah, Asia Pasifik merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan yang paling dinamis dalam makna pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ini akan membuka kesempatan barn bagi kemajuan yang pesat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun di balik harapan itu kita sadar pula akan ancaman melebarnya kesenjangan kemakmuran di antara berbagai negara dan antara kelompok penduduk dan satu negara.
Kedua, konperensi ini bertepatan dengan perkembangan penting di Indonesia, karena tidak lama lagi akan berakhir tahap Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama yang dimulai sejak 1969. Dan sekarang sedang dipersiapkan tahapan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua yang dirancang sebagai tahap tinggal landas. Pembangunan Indonesia yang ditegakkan di atas kepribadian dan citacitanya sendiri, tujuannya adalah membangun manusia Indonesia yang utuh dan membangun seluruh masyarakat Indonesia .
Dalam menyusun rencana dan strategi pembangunan itu, menurut Presiden, Indonesia ingin memetik manfaat dari pengetahuan para peserta konperensi dan negara-negara yang menghadiri konperensi ini.
Tanpa Batas
Sementara itu Menteri Negara KLH Prof. Emil Salim selaku ketua panitia pengarah melaporkan, konperensi itu bertemakan “Dunia Tanpa Batas”. Konperensi akan membahas masalah pembangunan yang berkaitan erat dengan peluang berbagai kebijakan-kebijakan, peranan wanita, sumber daya manusia dan soallingkungan.
Konperensi akan berlangsung hingga 20 Juli 1990 dan dilanjutk m dengan serangkaian lokakarya di Yogyakarta pada keesokan harinya dan satu hari kemudian di Pulau Bali.
Masyarakat Pembangunan Indonesia (SID) kini didukung 10.000 anggota di 132 negara , mencakup kalangan profesional, pejabat pemerintahan, swasta dan lain-lain. Di Indonesia SID lebih dikenal sebagai Masyarakat Pembangunan Nasional (MPN) dipimpin Adi Sasono, Ketua Lembaga Studi Pembangunan. MPN didirikan atas
prakarsa almarhum Dr. Sudjatmoko, mantan Rektor Universitas PBB di Tokyo dan mantan Dubes Rl diAS, selain prakarsa dari Ir. Kuntoaji ,mantan Dirut Bapindo. (SA)
Sumber :ANGKATAN BERSENJATA (19/07/1990)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XII (1990), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 139-143.