PRESIDEN MINTA GUBERNUR HINDARKAN MUNCULNYA GOLPUT

 

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto meminta para gubernur meningkatkan kesadaran politik rakyat di daerahnya masing-masing, terutama dalam menyongsong pemilihan umum tahun 1992, sehingga bisa dihindari munculnya kembali golongan putih (golput).

Harapan Kepala Negara itu disampaikan di Bina Graha, Kamis ketika menerima ke-27 gubernur yang tanggal 25-27 mengikuti rapat kerja di Jakarta, kata Mendagri Rudini kepada para wartawan seusai pertemuan itu.

“Presiden mengatakan para gubernur harus ikut secara aktif meningkatkan pendidikan politik rakyat sehingga mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara terutama dalam pemilu 92 sehingga golput bisa dihindari,” kata Rudini.

Sekalipun menyatakan bahwa seseorang boleh saja tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, Rudini berpendapat bahwa pemanfaatan hak itu tetap merupakan hal penting bagi setiap warga negara.

Presiden Soeharto beberapa waktu lalu telah minta Menpen Harmoko agar meningkatkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk menghindari adanya golput pada pesta demokrasi mendatang.

Dalam pertemuan dengan para gubemur itu, Kepala Negara juga meminta mereka untuk mengawasi penyaluran berbagai bantuan bagi pedesaan seperti Inpres Bangdes, Inpres Daerah Tingkat I. Diingatkan pemantauan itu perlu dilakukan karena jumlah dananya terus meningkat.

Rudini mengatakan dalam pertemuan dengan Kepala Negara, beberapa gubernur menanyakan kemungkinan dampak peningkatan suku bunga terhadap pembangunan daerah. Presiden mengatakan pemerintah pusat akan mencari jalan keluar terhadap masalah ini.

Ketika ditanya lebih Ianjut oleh wartawan tentang masalah ini, sambil tertawa Rudini mengatakan “Kan saya tidak mengurusi suku bunga bank”.

 

Otoriter

Para wartawan memanfaatkan pertemuan ini untuk menanyakan pernyataan Rudini dalam beberapa kesempatan agar para pejabat di daerah tidak bertindak otoriter terutama jika menghadapi masalah dengan masyarakat.

Ketika menjawab pertanyaan ini, Rudini mengatakan pemyataan itu dikeluarkan karena ia pemah menemukan sejumJah pejabat yang bersifat otoriter dan bukannya bermusyawarah jika berhadapan dengan masyarakat. Rudini mengatakan masyarakat di beberapa daerah pernah mengadu bahwa mereka dipanggil untuk bermusyawarah dengan para pejabat setempat antara lain dalam pembebasan tanah.

Akan tetapi pada pertemuan ini, para pejabat setempat bukannya menjelaskan masalah itu secara baik melainkan hanya membacakan surat keputusan, kata Rudini ketika menjelaskan latar belakang pernyataannya.

“Bukannya mengajak masyarakat bermusyawarah tapi hanya membacakan surat keputusan,” kata Rudini.

Karena itu, ia mengingatkan para pejabat untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat sebaik-baiknya misalnya menjelaskan latar belakang pengambilan sebuah keputusan.

 

 

Sumber : ANTARA (28/02/1991)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIII (1991), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 24-25.