PRESIDEN: TEKNOLOGI TIDAK BISA DIPEROLEH CUMA-CUMA
Jakarta, Kompas
Pemerintah sejak semula menyadari bahwa untuk membangun industri yang kokoh diperlukan teknologi yang tepat yang harus direbut dengan perjuangan. “Karena tidak ada satu bangsa pun bisa mendapatkan teknologi secara cuma-cuma,” kata Presiden Soeharto.
Kepala Negara mengemukakan itu ketika menerima pimpinan dan karyawan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPP Teknologi) di gedung Krida Bakti, Jakarta hari Senin. Sekitar 700 karyawan menemui Presiden sehubungan dengan HUT BPPT ke-10 tanggal 21 Agustus.
“Penguasaan teknologi juga harus kita rebut dengan perjuangan. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang mendapatkan teknologi dengan cuma-cuma dari bangsa lain,” kata Presiden.
Karena itulah sejak memasuki Pelita II, Presiden telah menganggap perlunya dibentuk sebuah badan di tingkat nasional yang bertugas mengadakan pengkajian dan penerapan teknologi dapat dilakukan lebih efisien dan terarah.
Teknologi, yang merupakan alat penunjang pembangunan, bisa membantu peningkatan produksi perluasan kesempatan kerja, serta pemerataan pendapatan.
“Pemikiran itulah yang mendorong saya mengambil keputusan dalam bulan Januari tahun 1974 untuk mendirikan Advanced Technology di lingkungan Pertanian sebagai cikal bakal lahirnya BPPT,” kata Presiden.
Perencanaan Mikro
Dalam acara yang juga dihadiri Wapres Sudharmono, Mensesneg Moerdiono, Menko Ekuin dan Wasbang Radius Prawiro, oleh Kepala Negara disebutkan bahwa dalam merencanakan pembangunan harus diperhatikan rencana makro dan mikro.
Perencanaan makro dilakukan Bappenas, sedangkan perencanaan mikro khususnya yang menyangkut pemilihan teknologi dilakukan oleh BPPT.
Karena itulah, salah satu tugas BPPT adalah mempersiapkan rumusan kebijaksanaan umum program pengkajian dan penerapan pertimbangan bagi Presiden.
Selain itu, lembaga non-departemen ini bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi secara menyeluruh terpadu, dan juga melayani instansi pemerintah dan swasta.
Ketika berbicara tentang pelaksanaan tugas BPPT selama sepuluh tahun ini, Kepala Negara mengatakan, telah dibuat kajian mikro ekonomi untuk menentukan kekayaan proyek-proyek nasional, baik yang bersifat jangka panjang maupun khusus.
Presiden Soeharto dalam kesempatan itu meminta agar dilingkungan BPPT pada akhir Pelita V, sudah terdapat sedikitnya 2.000 sarjana yang memiliki bobot keilmuan serta rasa pengabdian yang tinggi kepada negara.
Terpukau
Menteri Negara Ristek/Ketua BPPT Prof. B.J. Habibie sebelumnya melaporkan bahwa dalam menangani berbagai masalah pihakny a berupaya menerapkan teknologi yang mampu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, tanpa terpukau apakah itu termasuk yang canggih atau sederhana.
“Patokan yang digunakan adalah bahwa teknologi yang dipilih harus tepat dan berguna, yaitu mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cepat, tepat, efisien, dan ekonomis,” kata Habibie.
Untuk melaksanakan berbagai tugasnya, lembaga ini memiliki 2.305 karyawan, 1.091 di antaranya adalah sarjana dan 1.214 lainnya sarjana muda kebawah. Pimpinan BPPT tetap berusaha meningkatkan bobot ilmiah para karyawannya.
Proyek yang telah digarap antara lain penyediaan air bersih di daerah perkotaan dan terpencil, dengan memanfaatkan sinar matahari. Selain itu juga terdapat proyek gambut, proyek percontohan protein sel tunggal.
Seusai pidato Presiden, berlangsung acara ramah tamah yang diawali dengan acara bersalaman oleh Presiden, Wapres dengan sekitar 700 karyawan BPPT. Ketika Presiden berbincang-bincang dengan pimpinan BPPT, Menristek Habibie menggerak-gerakkan tangannya, yang merupakan isyarat bagi karyawannya untuk berdialog pula dengan Kepala Negara.
Padahal acara dialog antara Presiden dengan karyawan ini tidak dijadwalkan, dan selama acara ini beberapa kali terdengar gelak tawa.
Sumber : KOMPAS(23/08/1990)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XII (1990), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 535-538.