PRESIDEN: TIDAK ADA KONSESI POLITIK BAGI TOKOH GPK

 

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto menegaskan pemerintah tidak akan memberikan konsesi politik apapun kepada para tokoh gerombolan pengacau keamanan (GPK) di Aceh, bahkan mereka yang masih berada di Iuar negeri harus diputuskan hubungannya dengan Indonesia.

Penyelesaian masalah GPK di Aceh itu dijelaskan Gubemur Aceh Ibrahim Hasan kepada pers setelah melapor kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka, Kamis. Ibrahim melaporkan bahwa kekuatan GPK sekarang sudah sangat kecil baik kualitas maupun jumlahnya.

Ibrahim Hasan mengatakan pada saat ini tahap pertama penumpasan GPK di propinsi itu telah selesai. Penumpasan GPK sekarang memasuki tahapan kedua berupa pembinaan tentorial yang dilakukan masyarakat bersama ABRI.

Ia mengatakan memang terdapat bukti-bukti bahwa sejumlah anggota GPK mendapat latihan di luar negeri. Cara mereka menakut-nakuti rakyat mencerminkan hasil pendidikan di luar negeri.

“Penyakitnya bukanlah bersumber dari dalam (negeri Indonesia sendiri, red) tapi berasal dari luar negeri. Kalau ini bisa diputus, maka tidak ada masalah lagi,” kata Ibrahim Hasan.

Ketika ditanya wartawan tentangjumlah anggota GPK yang pemah mendapat pendidikan di luar negeri, Gubernur Aceh mengatakan ia tidak mengetahui jumlahnya. Namun diperkirakan jurnlah itu hanya sedikit.

Ia mengatakan rakyat yang dipaksa menjadi anggota GPK akan dibebaskan dan dibina. Sedangkan para tokohnya secara bertahap akan diajukan ke pengadilan.

Ibrahim mengatakan pemberantasan GPK di propinsi initelah mencapai banyak kemajuan karena rakyat kini berada di garis terdepan dengan dukungan ABRI di belakangnya. Keberanian rakyat itu muncul karena kesadaran mereka sudah semakin tinggi.

Karena itu, dalam pertemuan iniKepala Negara mengatakan anggotaABRI akan diperintahkan untuk membangun desa-desa di Aceh selain mereka yang melakukan pengejaran terhadap gembong dan anggota GPK lainnya.

Dalam pertemuan ini, kepada Kepala Negara dilaporkan gempa bumi berskala 6,4 pada skala Richter yang tetjadi di Gunung Leuser, Aceh Tenggara pada bulan November. Ia mengatakan gempa besar itu diikuti 900 gempa kecil selama 25 hari.

Sekalipun yang meninggal hanya satu orang, gempa bumi ini mengakibatkan kerusakan yang cukup parah misalnya gedung sekolah, jaringan irigasi.

Presiden meminta Ibrahim Hasan agar proses pendidikan tetap dilaksanakan misalnya di mesjid, ataupun balai desa. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP) akan membantu pembangunan beberapa mesjid.

 

 

Sumber : ANTARA (03/01/1991)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIII (1991), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 1-2.