PAKSAAN PRESIDEN

 

Jakarta, Antara

Pertemuan dengan para pengurus KNPI ini juga dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto untuk membicarakan penilaian sementara kalangan yang berpendapat bahwa semua keputusan MPR adalah hasil pemaksaan Mandataris MPR.

“Ada penilaian bahwa GBHN hanya merupakan hasil pemikiran Mandataris. Sekarang ada yang berpendapat bahwa seolah-olah dipaksakan oleh Presiden,” kata Presiden. Dikatakan, bahan masukan itu disampaikan justru untuk mempermudah pelaksanaan tugas MPR.

Kepala Negara mengatakan masukan yang selama ini disampaikannya kepada MPR bisa saja ditolak oleh lembaga tertinggi itu. Namun diingatkan bahan masukan bagi MPE. untuk penyusunan GBHN itu dilaksanakan secara demokratis.

Presiden selalu menugaskan Sekjen Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) untuk mencari masukan dari berbagai kalangan seperti organisasi politik, dunia pendidikan, tokoh agama bagi penyusunan bahan-bahan GBHN itu.

“Kalau sekarang ada penilaian seolah-olah dipaksakan maka bisa saja dikembalikan tanpa adanya masukan dari Mandataris,” kata Presiden Soeharto. Karena itu terdapat peluang bagi MPR untuk menyusun sendiri rancangan GBHN tanpa bantuan Mandataris.

Akan tetapi kemudian Kepala Negara mengingatkan,”Harus ada jaminan bahwa MPR bisa menghasilkan GBHN serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kalau ternyata MPR tidak bisa menghasilkan sendiri GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden maka terjadi setback (kemunduran, red),” kata Presiden dengan tegas.

Kalau di masa mendatang MPR akan menyusun sendiri rancangan GBHN yang akan disahkannya, maka organisasi-organisasi politik bisa saja mengumpulkan bahan masukan dari masyarakat yang terus berkembang dan kemudian diserahkan kepada wakil-wakilnya yang duduk di MPR.

Karena itu, dalam kesempatan ini Kepala Negara meminta semua pihak termasuk KNPI untuk meningkatkan pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbagai kekhawatiran itu mencerminkan tentang masih perlunya ditingkatkan pendidikan politik.

“Saya memang telah meminta Menpen agar terns dilakukan pendidikan politik sehingga mulai Pemilu mendatang tidak ada lagi Golput (orang yang menerima blanko pemilihan, namun sama sekali tidak mencoblos salah satu tanda gambar, red). Kalau Golput masih ada berarti pendidikan politik belum berhasil,” kata Presiden.

Seusai berbicara kepada para pengurus baru KNPI ini, kemudian Kepala Negara beramah tamah dan mengajak mereka berfoto bersama.

 

 

Sumber : ANTARA (16/01/1991)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIII (1991), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 11-12.