SISTEM TOTALITER TIDAK MAMPU KEJAR DINAMIKA MASYARAKAT
Jakarta, Merdeka
Presiden Soeharto mengemukakan, sistem pemerintahan dan kenegaraan yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman adalah sistem yang memberikan peluang besar untuk tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan kreativitas masyarakat. Peranan Pemerintah dan negara dalam tatanan yang dinamik itu adalah sebagai pemberi peluang dan kesempatan, pengayom, pengaman dan pendukung bagi lapisan masyarakat yang membutuhk annya.
“Sistem pemerintahan dan kenegaraan yang bersifat totaliter dan sentralitas telah terbukti tidak mampu mengejar kecepatan gerak dinamika masyarakat yang didorong oleh ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi,” kata Kepala Negara dalam pengarahannya kepada para peserta Kursus Reguler Angkatan XXIII Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) di Bina Graha, Selasa.
Dikemukakan, negara-negara adikuasa mulai membongkar dan memusnahkan senjata-senjata penghancur massal. Pakta-pakta pertahanan mulai disadari tidak ada gunanya. Mereka sedang bekerja keras melakukan pembersihan di dalam negerinya untuk menghadapi zaman baru ini.
Namun negara-negara yang sedang membangun, menurut Presiden, banyak yang masih terjerat dengan masalah-masalah masa lampaunya. Banyak dana, tenaga, pikiran dan waktu harus disediakan untuk mengatasi dan menyelesaikannya, sebelum dapat mendayagunakan sumber daya untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyatnya masing-masing.
Doktrin
Dikatakan, pembahan-pembahan mendasar tadi harus diamati dengan cermat, dikaji teliti dampak positif serta negatifnya.
“Kita perlu merumuskan pokok-pokok pegangan yang akan kita gunakan untuk menghadapi perkembangan itu dan untuk pembangunan bangsa selanjutnya dalam tahun-tahun mendatang. Memang itulah kegunaan doktrin serta berbagai-bentuk hasil kajian strategis lainnya,” kata Kepala Negara.
Dikatakan, Pemerintah maupun masyarakat memerlukan doktrin dan hasil-hasil kajian strategis dalam merumuskan kebijaksanaan yang akan ditempuh untuk masa depan, dalam bidang tugas serta kiprahnya masing-masing.
“Oleh karena itu, Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) perlu membuka diri lebih luas untuk berkomunikasi dengan berbagai kalangan dalam masyarakat. Selanjutnya, hasil-hasil kajian strategisnya perlu dimasyarakatkan lebih luas,” kata Kepala Negara.
Dikatakan, Lemhanas memang perlu dikembangkan sebagai wadah nasional untuk pikiran-pikiran strategis. Lembaga-lembaga pengkajian strategis mempunyai misi memberikan peringatan dini terhadap peluang yang dapat dimanfaatkan maupun terhadap resiko yang harus dihadapi dalam pembangunan nasional.
“Kita harus memberikan perhatian yang seimbang kepada peluang dan resiko ini. Peluang berperan mempercepat tercapainya sasaran yang kita tuju, sedangkan resiko memperlambat, bahkan mungkin menghambat sama sekali tercapainya sasaran yang kita inginkan,” kata Kepala Negara.
Menurut Presiden, berpikir strategis membiasakan mencari dan mengembangkan peluang berjangka panjang serta mengenai masalahmasalah potensial yang bisa menghalangi, bukan saja pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat daerah.
Dikatakan, kajian strategis pada tingkat nasional pada umumnya sudah cukup berkembang, tetapi kajian strategis untuk tingkat daerah masih perlu dikembangkan, baik sebagai pelaksana kebijaksanaan dan strategis nasional maupun sebagai dukungan terhadap ekonomi daerah.
Penerapan kebijaksanaan tingkat nasional keseluruhan wilayah nusantara jelas memerlukan pengenalan yang tepat terhadap kondisi daerah. “Daerah-daerah kita demikian beragam, sehingga tidak dapat diadakan generalisasi dalam pelaksanaan. Perbedaan yang ada pada daerah-daerah kita adalah nyata dan harus diperhitungkan dengan cermat. Masing-masin g memerlukan pengkajian secara khusus,” katanya.
Dampak
Kepala Negara mengemukakan, dalam dasawarsa terakhir initerlihat beberapa kecenderungan pokok yang perlu diperhitungkan.
Perekonomian dunia secara perlahan tetapi mantap bergerak menuju suatu sistem yang makin saling berkaitan. Telah makin disadari bahwa kesejahteraan bangsa-bangsa bergantung kepada kerjasama dengan bangsa-bangsa lain.
Di beberapa kawasan, seperti di Eropa Barat, sedang tumbuh suatu bentuk kerjasama ekonomi baru, yang memberi harapan besar dalam masa datang.
“Keseluruhannya itu akan mempunyai dampak yang besar ke bidang politik,” kata Kepala Negara.
Presiden menyambut baik seminar yang diselenggarakan peserta Kursus Reguler Angkatan XXIII Lemhanas yang mengambil tema tentang “Implementasi Doktrin Dasar Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam Pembangunan Nasional.”
“Pemilihan tema ini sangat tepat. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional adalah doktrin-doktrin dasar nasional yang penting, yang kita kembangkan secara bertahap setelah kemerdekaan, untuk memelihara dan mendayagunakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kita dalam mencapai tujuan nasional,” kata Kepala Negara.
Gubernur Lemhanas, Mayor Jenderal Soekarto dalam laporannya mengatak an, peserta Kursus Reguler Angkatan XXIII Lemhanas ini betjumlah 60 orang, yang akan diwisuda pada penutupan kursus tanggal 8 Desember mendatang.
Kursus tersebut dimulai 9 April lalu, dengan peserta pejabat senior terpilih dari lingkungan ABRI 29 orang dan non ABRI 31 orang, terdiri dari pejabat departemen, lembaga negara non departemen dan BUMN serta swasta.
Sumber : MERDEKA (05/12/1990)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XII (1990), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 210-214.