KETERANGAN PEMERINTAH TENTANG RAPBN TAHUN 1990/1991 PADA SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DISAMPAIKAN OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA TANGGAL 1 JANUARI 1990

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat yang saya hormati ;

Hadirin yang berbahagia;

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

 

Ketika dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Umum MPR pada bulan Maret tahun 1988 yang lalu, saya mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa menurut agama saya, agama Islam, bahwa saya akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-­adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang dan peraturan-peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Karena itu, setiap kali saya berdiri di hadapan sidang yang mulia ini, yang mewakili. seluruh rakyat Indonesia, untuk menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka hati saya diliputi oleh kelegaan yang sangat dalam. Sebabnya ialah, dengan ini saya dapat melaksanakan salah satu ketentuan yang sangat penting dari Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan praktek penyelenggaraan negara yang selama ini telah kita kembangkan bersama, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu disampaikan oleh Presiden Republik kepada Dewan dalam minggu pertama bulan Januari.

Pada hari-hari yang masih diliputi suasana pergantian tahun dan juga suasana Natal ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan Selamat Natal kepada para Anggota Dewan yang beragama Kristen. Dan kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua, para Anggota Dewan serta hadirin semua yang hadir di mangan ini, saya sampaikan Selamat Tahun Baru 1990. Semoga tahun yang akan datang mendatangka n semua yang terbaik bagi kita semua,

 

Sidang yang saya muliakan ;

Sebagai bangsa pejuang, perjalanan kita penuh dengan dinamika. Kalau kita menengok kembali ke belakang, ke tahun-tahun panjang yang kita lewati bersama, maka tampak jelas bahwa setiap tahun selalu ada makna yang khusus bagi kita.

Tahun ’89 yang baru  kita lewati  empat  hari  yang lalujuga mempunyai makna khusus. Dalam tahun itu kita merampungkan pelaksanaan REPELITA IV. Sesuai dengan strategi pembangunan jangka panjang, dalam REPELITA IV kita bertekad untuk meletakkan kerangka landasan pembangunan. Kerangka landasan pembangunan itu kita perkuat lagi dalam REPELITA V yang sedang kita laksanakan sekarang, agar dalam REPELITA VI bangsa kita dapat mulai memasuki proses tinggal landas, melanjutkan pembangunan menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila yang kita cita-citakan , dengan penuh kemandirian.

Ada makna khusus lain dari tahun yang baru saja kita lewati dan tahun baru yang kita masuki beberapa hari ini. Berakhirnya tahun ’89 berarti berakhirnya pula kurun waktu dasawarsa 80-an. Dan ketika kita mulai memasuki tahun ’90 berarti kita memasuki kurun waktu dasawarsa 90-an.Apabila dasawarsa 90-an itu berakhir nanti , berarti berakhir pula kurun waktu sejarah sangat panjang dari peradaban umat manusia, ialah berakhirnya abad ke-20 dan berawalnya abad ke-21.

Dalam dasawarsa yang sedang kita masuki itu perja lanan bangsa kita akan memasuki kurun waktu yang sama sekali baru, yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita akan mulai memasuki proses tinggal landas dalam pembangunan. Mulainya kita memasuki proses tinggal landas itu tidak lama lagi. Hanya tinggal empat tahun dari sekarang.

Karena itu, RAPBN yang hari ini akan saya ajukan kepada Dewan yang terhormat merupakan RAPBN yang sangat penting . Juga RAPBN ­RAPBN dalam tahun-tahun yang akan datang, yang akan mempakan tahun-tahun penutup dari Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama.

Kita semua menyadari sedalam-dalamnya bahwa tahun-tahun di hadapan kita itu adalah tahun-tahun yang sangat menentukan. Di hadapan Dewan yang terhormat, saya pemah mengemukaka n, bahwa peralihan memasuki era tinggal landas merupakan kurun waktu yang sangat penting, kritis dan penuh ujian berat Apalagi, karena masa peralihan kita memasuki era tinggal landas itu berbarengan dengan munculnya di mana-mana di dunia ini wawasan-wawasan baru, aspirasi­ aspirasi baru dan kekuatan-kekuatan baru dalam memasuki era baru sejarah umat manusia menjelang awal abad ke-21.

Di kalangan bangsa kita sendiri, proses peralihan menuju tinggal landas akan terus melahirkan aspirasi-aspirasi dan kekuatan-kekuatan baru. Dengan melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, kita menyediakan peluang agar semua aspirasi dan kekuatan baru itu berkembang secara kreatif. Dengan ini pembangunan sebagai pengamalan Pancasila akan kita perkaya dan kita segarkan terus menerus dengan wawasan-wawasan yang makin luas.

Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, dan dengan kita semua berpegang teguh pada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, akan dapat menyalurkan semua aspirasi dan kekuatan yang berlain-lainan tidak saling berbenturan, melainkan justru berkembang dengan serasi dan saling mengisi dalam keseluruhan wawasan kebangsaan yang harmonis.

Dengan semangat itu kita mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari dialog-dialog yang berkembang dalam tahun lalu di tengah-tengah masyarakat kita mengenai berbagai masalah di bidang politik, ekonomi dan sosial.

Pengalaman bangsa kita menunjukkan kepada kita, bahwa ada bangsa-bangsa yang gagal dan ada bangsa-bangsa yang berhasil melewati masa peralihan menuju tinggal landas. Kita berkeyakinan bahwa dengan melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, dengan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual serta keadilan sosial kepada pembangunan, kita akan berhasil dan tidak akan gagal dalam memasuki proses tinggal landas nanti.

Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila sejalan dengan bertiupnya angin segar yang membawa perubahan-perubahan mendasar di berbagai kawasan dan di dunia umumnya. Angin baru itu ialah angin yang menyegarkan nilai-nilai moral, etik, spiritual dan keagamaan; angin yang menyebarkan nilai kemanusiaan termasuk hak-hak dan kewajiban asasi manusia; angin yang memperkuat solidaritas nasional dan solidaritas internasional; angin yang menghidup-hidupkan cita-cita kerakyatan, kebebasan dan keterbukaan; dan angin yang mendorong cita-cita keadilan sosial.

Pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang menghendaki dihapuskannya segala sesuatu di dunia yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan yang ingin menegakkan keterbukaan dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial, adalah sesuai dengan angin baru dan segar yang sedang berhembus dimana-mana di dunia sekarang ini. Kita menyambut dengan penuh h ar apan p erkembangan­perkembangan baru yang mendasar dan segar di dunia akhir-akhir ini.

Dengan peredaan ketegangan dunia, kita harapkan datangnya era baru bagi kehidupan manusia, ialah era perdamaian. Dana-dana yang luar biasa besarnya yang selama ini digunakan untuk membuat senjata-senjata pemusnah, seharusnya dialihkan kepada tugas-tugas bersama semua umat manusia untuk memerangi kemiskinan, keterbelakangan dan penyakit yang masih diderita oleh sesama manusia.

Dalam arus pembahan dunia tadi, dengan rasa prihatin kita masih juga menyaksikan hubungan antar bangsa yang diwarnai oleh berbagai bentuk ketidak adilan, ketegangan dan campur tangan. Hubungan antara negara maju dan negara yang sedang membangun masih saja diwarnai oleh ketimpangan yang mencolok.

Belakangan ini timbul kecenderungan terbentuknya pengelompokan antara sesama negara industri maju. Kita selalu menyerukan agar pengelompokan-pengelompokan itu membawa pengaruh yang baik bagi perkembangan ekonomi dunia dan pembangunan semua bangsa; bukannya akan makin menambah beban dan rintangan bagi pembangunan bangsa yang sedang berkembang.

Semua itu penting sekali menjadi pemikiran semua negara, sebab abad ke-21 yang akan kita masuki nanti menghadapkan manusia pada berbagai pilihan dan persimpangan jalan. Dapat kita perkirakan dari sekarang bahwa abad yang akan datang itu adalah abad yang penuh dengan dinamika yang sangat cepat, terutama berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta derasnya arus informasi.

Sejumlah pertanyaan mendasar hams mendapatkan jaw aban yang setepat-tepatnya dari sekarang. Apakah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi itu akan membawa kebahagiaan dan mulianya martabat manusia ataukah malahan akan mendatangkan kegelisahah jiwa dan merosotnya nilai-nilai etika, moral dan spiritual. Apakah pertambahan jumlah penduduk dunia akan menjadikan umat manusia itu sebagai kekuatan dinamis bagi kemajuan dan kesejahteraan ataukah akan menjadi beban yang tidak terpikul.

Apakah impian umat manusia untuk terus maju akan disertai dengan kelestarian lingkungan alam yang menghidupinya ataukah akan dikuras habis yang akan mendatangkan bencana. Apakah kemajuan ekonomi akan melahirkan keadilan dunia atau akan menambah lebarnya jurang pemisah antara negara-negara yang sangat maju dan negara-negara yang tetap terbelakang.

Dalam keadaan dunia sekarang yang demikian dan dalam kecenderungan perkembangan dunia yang akan datang itu kita melihat peluang dan sekaligus tantangan. Sikap kita adalah ikut mendorong perkembangan dunia ke arah yang menguntungkan pembangunan kita khususnya dan pembangunan bangsa-bangsa pada umumnya serta ke arah perdamaian dan persahabatan antar bangsa.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, dalam perkembangan ekonomi dunia yang telah melintasi batas negara dan ekonomi nasional, kita harus mampu mengadakan penyesuaian. Tujuannya adalah agar kita dapat mengambil manfaat dan peluang yang terbuka bagi kemajuaan perekonomian dan pembangunan kita, dengan kita tetap menjaga arah yang telah kita tetapkan sendiri.

Dalam menyusun RAPBN 1990/91 yang merupakan pelaksanaan tahun kedua REPELITA V, perkembangan dunia itu harus kita perhitungkan secara cermat, disertai dengan wawasan yang luas dan jauhjangkauannya ke depan.

 

Sidang Dewan yang saya hormati;

Mengenai perkembangan perekonomian kita sendiri, kita merasa lega dewasa ini kita berhasil mendapatkan kembali momentum baru yang memberi kekuatan kepada perekonomian kita untuk terus tumbuh. Masa-masa sulit yang pemah kita alami dalam REPELITA IV telah mulai kita lampaui. Pengencangan ikat pinggang, langkah-langkah yang sangat berat tetapi harus kita lakukan, penyesuaian-penyesuaian yang telah kita ambil, sekarang telah membuahkan hasil.

Selama REPELITA IV yang lalu laju pertumbuhan ekonomi kita mencapai rata-rata 5,1% se.tiap tahun atau sedikit di atas sasaran semula sebesar 5%. Apabila kita melihat bagian perekonomian kita yang merupakan sumber mata pencaharian langsung dari masyarakat luas, ialah sektor non migas,maka laju pertumbuhannya lebih tinggi lagi ialah rata-rata 5,9% setiap tahun selama REPELITAIV. Dalam tahun 1988 laju pertumbuhan ekonomi kita mencapai sekitar 5,7% sedangkan kelompok sektor non migas tumbuh lebih tinggi lagi ialah sekitar 7,4%.

Ada tanda-tanda bahwa dalam tahun 1989 laju pertumbuhan ekonomi kita tetap memadai. Dengan bekeija keras pertumbuhan ekonomi yang memadai itu akan dapat kita mantapkan di tahun-tahun mendatang, kecuali apabila ada pukulan dan goncangan berat ekonomi dunia yang tidak terduga-duga. Banyak yang telah kita lakukan dengan penuh ketekunan sehingga kita dapat mencapai kemajuan-kemajuan tadi. Penerimaan dalam negeri terus menerus dapat kita tingkatkan.

Sedangkan dalam susunannya penerimaan dari sektor non migas tidak melampaui penerimaan dari sektor migas. Perkembangan ini sangat mendasar dalam strnktur penerimaan negara kita. Di tahun-tahun yang akan datang arah ini akan kita pertahankan sekuat tenaga, karena arah itu akan menambah kuatnya ketahanan ekonomi kita. Peningkatan yang sangat berarti dari penerimaan negara yang bersumber dari sektor non migas ini menunjukkan makin hidupnya perekonomian kita.

Di samping dari sumber keuangan negara melalui anggaran pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, pengerahan dana-dana dari masyarakat sendiri juga terus bertambah besar. Dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya meningkat selama beberapa tahun yang terakhir ini. Jumlah kredit yang disalurkan ke berbagai kegiatan ekonomi bertambah besar. Pasar  modal mulai menunjukkan perkembangan awal yang positif sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang. Sebagai sesuatu yang baru, banyak hal yang berkaitan dengan pasar modal yang masih harus terus menerus kita perbaiki.

Semuanya tadi menunjukkan bahwa kita telah mengambil langkah­langkah yang mendasar sehingga dapat kita bangun pola dan tatacara penghimpunan dana masyarakat yang makin berkembang. Perkembangan ekonomi kita dan stabilitas nasional serta kebijakan-­kebijakan ekonomi yang kita lancarkan telah terus mendorong kegairahan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Jumlahnya terus meningkat dan bidang-bidang yang ditangani makin luas dan beraneka ragam.

Yang sangat membesarkan hati adalah investasi penanaman modal dalam negeri makin hari makin lebih besar dari penanaman modal asing. Perkembangan ini sangat penting bagi strategi pembangunanjangka panjang, karena merupakan awal dari tekad kemandirian kita.

Dengan tetap memberi perlindungan yang wajar dan adil kepada penanaman modal dalam negeri, kita akan terus menciptakan iklim yang mendorong ikut sertanya penanaman modal asing dalam pembangunan kita yang harus makin dipercepat. Hal ini perlu mendapat perhatian kita semua. Dewasa ini perasingan menarik penanam modal asing itu bertambah ketat, bukan saja di antara negara-negara yang sedang membangun , akan tetapi kita juga harus bersaing dengan negara-negara maju.

Perkembangan lain juga bergerak ke arah yang positif, karena kegiatan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing itu lebih banyak ditujukan untuk menghasilkan barang ekspor. Perkembangan ekspor non migas merupakan salah satu pertanda penting dari kemajuan ekonomi kita. Dua dasawarsa yang lalu untuk mencapai ekspor sebesar setengah milyar dolar Amerika, selama satu tahun saja kita harus berusaha susah payah. Sekarang nilai ekspor non migas kita telah mencapai sekitar satu milyar dolar Amerika setiap bulan. Lagi pula hasil industri dalam negeri telah mulai menjadi sumber utama ekspor non migas.

Secara keseluruhan kita telah dapat mendorong pertumbuhan sektor industri dengan pesat Sumbangan sektor industri dalam produksi nasionaljuga meningkat. Kita yakin bahwa di tahun­ tahun mendatang sektor industri dapat kita jadikan penggerak utama pembangunan.

Langkah-langkah debirokratisasi dan deregulasi, iklim usaha yang sehat, kebijakan moneter dan kebijakan yang mampu mendorong pengerahan sumber-sumber dana dari dalam masyarakat sendiri, bangkitnya kemampuan pengelolaan dan munculnya tenaga­ tenaga profesional di berbagai bidang, telah membuat sektor industri mampu memanfaatkan peluang yang terbuka dan berkembang pesat, tanpa harus dimanjakan.

Sektor pertanian telah tumbuh dengan memadai dan swasembada pangan tetap dapat kita mantapkan. Produksi beras yang tinggi, hanya mungkin tercapai jika ada kegairahan petani menanam padi. Kegairahan petani hanya bisa bangkit apabila penghasilan mereka bertambah baik.

Untuk membangkitkan kegairahan petani itulah, maka telah ditempuh kelayakan harga dasar yang menguntungkan petani dan tidak memberatkan pembeli. Untuk mencapai produksi beras yang tinggi kita telah membangun pengairan secara besar-besaran selama ini, yang jelas tergambar dari prioritas yang sangat tinggi pada pembangunan pengairan sejak REPELITA I sampai sekarang.

Kemajuan penting dan sangat berarti dari pembangunan sektor pertanian, khususnya kenaikan produksi beras, menunjukkan dengan sangat jelas bahwa selama ini pemerataan basil pembangunan terus berkembang dan kesejahteraan lapisan terbesar masyarakat kita telah bertambah baik.

Pemerataan hasil-hasil pembangunan dan perbaikan kesejahteraan itu terasa pada perluasan pendidikan, tersedianya secara luas berbagi kebutuhan hidup karena meningkatnya produksi dalam negeri, meluasnya pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, lancamya perhubungan ke pedesaan dan daerah-daerah terpencil, bertambah banyaknya tempat-tempat peribadatan dan lain-lainnya. Suasana keamanan juga mempunyai makna tersendiri bagi kesejahteraan.

Karena itu kita dapat dengan lega mengatakan bahwa ada perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara mendasar.

Seperti yang saya kemukakan dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus yang lalu, berkat pembangunan yang memusatkan perhatian pada pemerataan dan kesejahteraan rakyat, maka selama 11 tahun dari tahun 76 sampai dengan tahun 87, tidak kurang dari 24 juta orang yang berhasil mengangkat dirinya bebas dari kemiskinan.

Kita memang menyadari bahwa di antara kita masih ada 30 juta orang lagi yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu menyadarkan betapa besar tantangan yang masih kita hadapi dan betapa berat tugas bersama yang harus kita selesaikan. Mengangkat mereka semua dari garis kemiskinan merupakan tugas kita yang sangat besar di tahun-tahun yang akan datang.

Dengan melanjutkan arah pembangunan yang selama ini kita tempuh, kita percaya bahwa tugas-tugas itu akan dapat kita laksanakan. Dengan program-program pembangunan yang banyak tercurah ke daerah­daerah , ternyata penduduk pedesaan dapat lebih cepat membebaskan diri dari kemiskinan jika dibanding dengan penduduk daerah perkotaan.

Upaya-upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat itu akan makin kita tingkatkan lagi dalam tahun kedua REPELITA V ini. Upaya itu disertai dengan upaya lain yang tidak kalah pentingnya, ialah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan pemantapan stabilitas nasional yang dinamis. Kita bertekad terus menerus melaksanakan Trilogi Pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang berhasil kita capai tadi, berkat berkembangnya kreativitas dan prakarsa-prakarsa masyarakat yang mulai bangkit melalui kebayakan deregulasi dan debirokratisasi. Langkah-langkah itu juga mengandung tujuan untuk meletakkan pola pembagian kerja yang lebih jelas antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan nasional, sesuai dengan sifat negara kekeluargaan yang menjadi semangat Undang-Undang Dasar 45.

Kebijakan itu mendorong dinamika masyarakat, membangkitkan kreatifitas dan prakarsa untuk memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka. Kelompok-kelompok yang sudah siap telah mampu bergerak lebih cepat dari kelompok-kelompok lain yang masih harus menyiapkan diri terlebih dahulu. Dinamika gerak ekonomi dan pembangunan telah mendorong kegiatan usaha ekonomi dari yang kecil menjadi menengah, dari yang menengah menjadi yang besar, dari yang besar menjadi lebih besar lagi. Perkembangan itu telah menjadi perbincangan di antara kita akhir- akhir ini.

Saya mengajak kita semua untuk melihat masalah ini dengan hati yang setenang-tenangnya dan dengan pikiran yang sejernih-jernihnya.

Yang besar tidak perlu dihambat perkembangannya, karena yang besar dapat kita manfaatkan untuk makin mendorong gerak pertumbuhan ekonomi dan memperluas jangkauan pembangunan. Usaha-usaha besar dapat memberi sumbangan ke arah penggunaan sumber-sumber daya secara nasional. Yang masih kecil dan belum mampu memanfaatkan peluang, kita beri dorongan dan dukungan serta bimbingan.

Usaha yang besar dan yang mendatangkan keuntungan yang besar, akan besar pula pajaknya. Sejak semula, undang-undang perpajakan kita yang baru itu telah dirancang juga untuk memeratakan pembangunan dan memenuhi asas keadilan. Dalam berbagai undang­ undang kita, ada ketentuan bahwa bidang-bidang usaha tertentu hanya boleh ditangani oleh industri kecil dan kekuatan ekonomi lemah.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah berkembang hubungan yang saling menghidupi antara “Bapak Angkat” dan “Anak Angkat” dalam kegiatan ekonomi. Tidak sedikit usaha kecil dan usaha golongan ekonomi lemah yang berkembang lebih sehat berkat “Bapak Angkat”

Tiga kekuatan ekonomi nasional yang diisyaratkan oleh Undang­ Undang Dasar ialah badan usaha milik negara, koperasi dan usaha swasta tidak kita pandang sebagai komponen yang saling berbenturan. Ketiga-tiganya kita kembangkan menjadi komponen-komponen yang saling mendukung dan terpadu dalam sistem ekonomi nasional.

Pemerintah dengan penuh tanggungjawab memikul kewajiban untuk mewujudkan ciri-ciri Demokrasi Ekonomi yang telah kita tegaskan dalam GBHN. Sesuai dengan petunjuk GBHN, Pemerintah akan memecah pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Pemerintah juga akan menahan diri agar negara beserta aparatur ekonominya tidak mendominasi dan mendesak serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Pemerintah akan terus menerus mendorong potensi, prakarsa dan daya kreasi setiap warga negara agar dapat berkembang sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Berkembangnya kegiatan usaha yang besar akhir-akhir ini hendaknya kita lihat dalam pemikiran mendasar yang digariskan oleh GBHN tadi. Dalam makna itu pembicaraan mengenai kegiatan usaha yang besar dapat kita kembangkan agar kegiatan dunia usaha yang besar tadi dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar inilah yang harus kita kembangkan agar kita dapat menjawab tantangan-tantangan baru dalam perkembangan ekonomi yang penuh dinamika, baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional.

Tekad kita untuk melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar itu tidak akan berubah. Koperasi harus kita jadikan salah satu soko guru perekonomian nasional. Koperasi kita kembangkan sehingga menjadi kekuatan ekonomi dan sekaligus wadah untuk mewujudkan pemerataan menuju keadilan sosial. Penjualan saham perusahaan kepada masyarakat memang merupakan salah satu cara untuk memeratakan pembangunan dan untuk membuat dunia usaha kita lebih terbuka dan lebih sehat. Namun pembelian saham perusahaan dewasa ini masih terbatas pada sebagian anggota masyarakat yang relatif sudah lebih baik keuangannya.

Dibanding dengan badan usaha milik negara dan usaha swasta, koperasi tertinggal jauh dalam kehidupan perekonomian nasional kita. Organisasi, modal, kemampuan manajemen dan lain-lain yang diperlukan oleh koperasi sebagai kekuatan ekonomi masih banyak yang harus kita benahi. Petjalanan untuk membangun koperasi masih sangat panjang. Dari sekarang sudah harus ada langkah-langkah yang makin nyata, agar koperasi menjadi kekuatan ekonomi nasional menjelang kita memasuki proses tinggal landas nanti.

Pembangunan koperasi merupakan tanggung jawab kita semua tanpa kecuali: tanggungjawab pemerintah, tanggungjawab badan usaha milik negara, tanggung jawab dunia usaha swasta, tanggung jawab pecinta dan anggota koperasi, tanggung jawab seluruh lapisan dan golongan masyarakat.

Untuk mempercepat pembangunan koperasi dalam rangka mempercepat terwujudnya keadilan sosial, saya mengajak masyarakat luas untuk melaksanakan gagasan yang akan saya kemukakan pada kesempatan ini.

Koperasi perlu diberi kesempatan untuk ikut memiliki saham dalam perusahaan-perusahaan yang sehat. Yang diutamakan adalah perusahaan-perusahaan swasta, sebab badan-badan usaha milik negara pada hakekatnya adalah juga milik seluruh rakyat. Lagi pula, badan­badan usaha milik negara telah ditugasi menjadi “Bapak Angkat”. Pemilik saham itu adalah koperasi sebagai kesatuan, bukan anggota koperasi secara perseorangan dan bukan pengurus koperasi.

Koperasi yang diberi kesempatan untuk memiliki saham perusahaan adalah koperasi karyawan perusahaan yang bersangkutan, koperasi primer yang ada di sekitar lokasi kerja perusahaan serta koperasi yang mempunyai kaitan pekerjaan, kaitan produksi dan kaitan distribusi dari suatu perusahaan. Mengenai perusahaan dalam rangka penanaman modal asing, dengan tetap berpegang pada ketentuan undang-undang, maka jika pihak asing akan menjual sahamnya kepada mitra usaha Indonesia, prioritas hendaknya diberikan kepada koperasi.

Pelaksanaan pemilikan saham oleh koperasi ini kita lakukan secara bertahap, sehingga kelak, 25% dari saham perusahaan dimiliki oleh koperasi. Karena koperasi umumnya tidak memiliki dana, maka perusahaan-perusahaan dapat memberi pinjaman kepada koperasi untuk ikut memiliki saham perusahaan-perusahaan tersebut. Pinjaman itu dikembalikan secara mengangsur, dengan menggunakan sebagian besar dari deviden yang akan diterima oleh koperasi sebagai pemilik saham.

Dalam melaksanakan tugas besar yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 ini,perusahaan-perusahaan swasta supaya bekerjasama dengan perbankan sehingga dapat memberikan pinjaman dengan syarat-syarat yang lunak dalam membantu koperasi untuk ikut memiliki saham perusahaan ini. Kita semua menunggu perusahaan-perusahaan yang akan menjadi pelopor dalam pemberian kesempatan kepada koperasi untuk ikut memiliki saham perusahaan ini.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar adalah amanat dari kita, untuk kita dan oleh kita semuanya. Pemilikan saham perusahaan oleh koperasi mengungkapkan kesadaran kita akan panggilan jiwa pancasila, khususnya dalam mengetrapkan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila yang telah menjadi tekad kita bersama.

 

Sidang Dewan yang saya hormati;

Dengan memperhatikan perkembangan ekonomi kita sampai sekarang, dengan memperkirakan kemampuan yang dapat kita kembangkan di tahun yang akan datang, dengan berpegang teguh pada tujuan-tujuan jangka panjang yang ingin kita capai, Pemerintah menyusun RAPBN 1990/91.

Dengan tetap mempertahankan prinsip anggaran berimbang yang dinamis Pemerintah mengajukan Rancangan APBN 1990/91 nanti sebesar Rp. 42,8 trilyun lebih atau naik sekitar 17% dari tahun anggaran yang sedang berjalan. Seperti yang telah kita susun selama ini, penerimaan negara akan terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp. 31,5 trilyun atau naik sekitar 25%; sedangkan penerimaan pembangunan diperkirakan mencapai sekitar Rp. 11,2 trilyun, sedikit turon dibanding yang sekarang.

Adapun pengeluaran akan terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin akan mencapai Rp.26,6 trilyun lebih atau naik dengan sekitar 13%, sedangkan pengeluaran pembangunan akan mencapai sekitar Rp. 16,2 trilyun yang berarti naik lebih dari 23% dari anggaran yang sekarang sedang berlangsung.

Izinkan saya, Saudara Ketua yang terhormat, memberi penjelasan mengenai pokok-pokok penerimaan negara dan pengeluaran negara tadi.

Mengenai penerimaan dalam negeri, akan terdiri dari penerimaan dari sektor migas dan penerimaan dari sektor di luar migas. Penerimaan negara dari sektor migas berupa pajak penghasilan minyak bumi dan pajak penghasilan gas alam, yang diperkirakan akan mencapai Rp.l 0,7 trilyun lebih, yang berarti ada kenaikan sekitar 36% dari yang sekarang. Dari jumlah tadi, penerimaan pajak penghasilan minyak bumi akan mencapai Rp.8,8 trilyun lebih atau naik sekitar 31%. Sedangkan penerimaan pajak penghasilan gas alam akan mencapai sekitar Rp.l ,9 trilyun atau naik dengan 62% lebih.

Kenaikan yang cukup tinggi dari penerimaan minyak tadi di sebabkan oleh membaiknya harga minyak bumi di pasaran dunia akhir­akhir ini. Pada kesempatan ini saya merasa perlu memberi penjelasan mengenai harga minyak bumi ini, khususnya dalam hubungannya dengan perkiraan kita terhadap penerimaan negara.

Dalam tahun anggaran 1989/90, patokan harga minyak bumi dalam anggaran ditetapkan 14 dolar Amerika setiap bareI.Dalam kenyataannya harga-harga telah membaik dan selama sembilan bulan tahun anggaran yang sedang berjalan ini harga rata-rata minyak bumi Indonesia mencapai 17,5 dolar Amerika setiap bareI.

 

Perbaikan harga minyak bumi itu terjadi karena berbagai faktor. Dari segi permintaan, permintaan dunia akan minyak bumi meningkat dengan cukup besar, di atas yang diperkirakan pada umumnya. Dari segi penyediaan berbagai faktor turut mempengaruhi pembentukan harga. Di tahun 89 banyak terjadi kecelakaan pada berbagai instalasi perminyakan yang mempengaruhi penyediaan minyak di dunia. Selain itu banyak negara non-OPEC sudah mencapai kemampuan produksi maksimalnya, dan hanya beberapa negara saja yang masih mampu menaikkan produksinya , itupun dalam jumlah yang relatif terbatas.

Sebagai akibatnya maka permintaan dunia yang meningkat itu sebagian besar hanya dapat dipenuhi oleh negara-negara OPEC. Karena permintaan yang terus meningkat maka OPEC telah berkali-kali dapat meningkatkan pembatasan produksinya dan kemudian membaginya di antara negara-negara anggotanya. Hal ini telah dapat mengurangi ketegangan di dalam OPEC yang timbul karena beberapa negara anggota menginginkan kuota yang lebih besar sepadan dengan kapasitas produksinya.

Kesepakatan-kesepakatan dalam pengaturan produksi OPEC ini, meskipun tidak selalu sepenuhnya ditaati, merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi kepercayaan pasar minyak dunia terhadap tekad OPEC untuk mengendalikan produksi dan memelihara harga secara mantap pada tingkat yang wajar. Dalam kesepakatannya yang terakhir OPEC telah menegaskan tekadnya untuk mencapai dan mempertahankan harga minyak pada tingkat 18 dolar Amerika setiap barel.

 

Perkembangan-perkembangan tadi menjadi perhatian dan pertimbangan dalam menentukan harga patokan minyak bumi untuk penyusunan anggaran tahun 1990/91. Di satu pihak, adanya perbaikan harga minyak tentunya hams tercermin dalam, perencanaan anggaran kita untuk tahun depan. Di lain pihak, kita juga menyadari bahwa harga minyak ditentukan oleh banyak faktor yang tidak selalu kita kuasai . Kita juga hams tetap waspada, karena pemah harga minyak bumi itu anjlok secara drastis dalam waktu yang sangat singkat tanpa ada yang pemah memperkirakan sebelumnya .

Atas dasar berbagai perhitungan tadi, pemerintah menetapkan harga patokan minyak mentah untuk penyusunan anggaran tahun 1990/91 sebesar 16,5 dolar Amerika setiap barel. Selanjutnya seperti saya kemukakan tadi , penerimaan dalam negeri yang lain adalah penerimaan di luar migas.

Penerimaan di luar migas ini diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp. 20,8 trilyun atau naik hampir 20% dari yang sekarang. Penerimaan di luar migas tadi hampir dua kali lipat dari penerimaan migas. Ini menunjukkan makin sehatnya susunan penerimaan dalam negeri kita, karena ketergantungan yang terlampau besar pada penerimaan migas saja akan mendatangkan kerawanan-kerawanan.

Terus bertambah-besamya penerimaan negara di luar migas selama tahun-tahun terakhir ini merupakan hasil positif dari usaha yang terus menerus dalam memperbaiki aparatur perpajakan dan penyempumaan-penyempumaan administrasi perpajakan serta upaya-upaya perbaikan lainnya. Juga mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Secara ringkas keseluruhan penerimaan di luar migas itu adalah : penerimaan dari pajak penghasilan Rp. 6,5 triliun lebih, pajak pertambahan nilai Rp. 6,8 triliun lebih, bea masuk Rp. 1,9 triliun lebih, cukai Rp. 1,9 trilyun lebih, pajak ekspor Rp. 107 milyar lebih, pajak bumi dan bangunan Rp. 620 milyar lebih,pajak lainnya Rp. 288 milyar lebih, penerimaan bukan pajak Rp. 2,5 triliun, lebih.

Kebijakan penerimaan di luar migas initidak semata-mata ditujukan hanya untuk memperbesar penerimaan negara ; melainkan j uga untuk mendorong kegiatan ekonomi yang makin luas, mendorong ekspor non migas, membatasi impor barang-barang mewah, merangsang perkembangan golongan ekonomi lemah, memperluas kesempatan kerja dan tujuan-tujuan lain untuk melaksanakan strategi pembangunan kita.

Selanjutnya, seperti tadi saya kemukakan, kelompok penerimaan negara lainnya adalah penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan luar negeri ; dan terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek. Untuk tahun anggaran yang akan datang kita mengusahakan agar bantuan program dapat mencapai Rp. 2,8 trilyun lebih dan bantuan proyek dapat mencapai Rp. 8,4 trilyun lebih. Seperti juga saya kemukakan tadi, seluruh bantuan luar negeri ini sedikit lebih kecil jumlahnya dari tahun anggaran yang sekarang.

Walaupun bantuan luar negeri itu akan lebih kecil jumlahnya ,namun untuk memperolehnya memerlukan perhatian dan perjuangan khusus. Di berbagai kalangan dunia ada anggapan, bahwa Indonesia mulai berhasil dalam melaksanakan pembangunan dan mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Karena itu ada pikiran bahwa bantuan luar negeri itu perlu lebih ditujukan kepada negara­ negara lain yang masih jauh tertinggal di belakang.

Apapun hasil perjuangan kita dalam mendapatkan bantuan luar negeri tadi, kita tetap bertekad untuk melanjutkan pembangunan. Momentum baru yang telah berhasil kita capai tidak boleh terlepas. Sekali terlepas , akan lebih sulit lagi untuk mendapatkannya kembali.

 

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat;

Izinkan saya sekarang memberi penjelasan mengenai pengeluaran yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran rutin direncanakan sebesar Rp. 26,6 trilyun lebih atau naik dengan sekitar 13% dari yang sekarang. Kebijakan yang ditempuh dalam pengeluaran rutin adalah untuk mendukung kegiatan mutlak diperlukan guna menjalankan roda pemerintahan,untuk meningkatkan pelayanan kepada masyrakat dan untuk memelihara segala hasil pembangunan yang telah kita capai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonomi ,pembayaran bunga dan cicilan pinjaman luar negeri, dan pengeluaran rutin lainnya.

Pengeluaran rutin yang terbesar adalah untuk membayar bunga dan cicilan pinjaman luar negeri, yang untuk tahun anggaran yang akan datang akan mencapai Rp. 12,7 trilyun lebih yang berarti sedikit lebih tinggi dari yang sekarang. Sejak tahun 86jumlah pembayaran bunga dan cicilan pinjaman ini terus bertambah besar.

Hal ini karena sudah jatuh temponya pembayaran kembali pinjaman luar negeri, yang telah kita gunakan untuk membangun proyek-proyek pembangunan yang sekarang sudah kita rasakan manfaatnya berupa kemajuan dalam berbagai bidang. Di samping itu, besamya pembayaran bunga dan cicilan pinj aman tadi karena sebagian besar pinjaman kita berasal dari negara-negara yang nilai mata uangnya terus saja menguat.

Belanja pegawai akan mencapai Rp. 6,9 trilyun lebih atau naik dengan hampir 16% dari yang sekarang. Bagian terbesar dari belanja pegawai digunakan untuk pembayaran gaji, upah dan pensiun. Pemerintah menyadari betapa pentingnya peranan pegawai negeri dalam menjalankan tugas pemerintahan, menja lankan roda pembangunan dan melayani masyarakat. Tahun lalu, sejak 1 April, Pemerintah telah menaikkan gaji pegawai negeri, anggota ABRl, pensiunan dan janda mereka dengan 15% dari yang diterima untuk bulan Desember 88.

Pemerintah menyampaikan rasa hormat kepada semua pegawai negeri yang menyadari bahwa pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat harus ditempatkan pada prioritas yang utama. Walaupun hidup dengan pas-pasan banyak sekali pegawai negeri yang bekerja dengan tekun,jujur dan mengabdi secara ikhlas kepada tugasnya dan dengan penuh tanggungjawab, walaupun mereka berada di daerah­ daerah terpencil jauh dari keramaian.

Sebagai tanda penghargaan, Pemerintah bermaksud menaikkan gaji pegawai negeri dan anggota ABRI. Kenaikan gaji itu sebesar 10% dari yang diterima sekarang. Karena keuangan negara memungkinkan, kenaikan gaji itu dimulai sejak 1Januari tahun 90 ini juga. Kenaikan gaji ini berlaku pula bagi pegawai daerah otonom.

Sebagai penghormatan kepada mereka yang telah pensiun dan para purnawirawan ABRI serta jandanya, maka merekapun akan mendapatkan kenaikan penerimaan yang sama besarnya.

Pengeluaran rutin yang juga cukup besar adalah subsidi BBM, yang untuk tahun anggaran yang akan datang akan berjumlah lebih dari Rp. 626 milyar. Seperti tadi telah saya jelaskan, kenaikan harga minyak bumi di pasaran dunia tentu membawa pengaruh atas kenaikan penerimaan negara dari sektor minyak ini danjuga penerimaan devisa kita. Di lain pihak, kenaikan harga minyak itu juga mengakibatkan besarnya jumlah subsidi BBM di dalam negeri.

Makin besar subsidi itu akan mengurangi besarnya tabungan pemerintah, yang berarti berkurang pula dana yang tersedia bagi pembangunan. Karena itu penentuan harga BBM di dalam negeri perlu memperhitungkan dengan saksama berbagai faktor, agar stabilitas ekonomi dapat tetap kita pelihara dan pembangunan tetap dapat berlanjut. Seperti saya jelaskan tadi, pengeluaran pembangunan untuk tahun kedua REPELITA V akan berjumlah sekitar Rp. 16,2 trilyun atau naik lebih dari 23% dari yang sekarang.

Meskipun dana pembangunan itu meningkat namun dibanding dengan kebutuhan jumlahnya masih tetap terbatas. Dalam keadaan demikian kita hams menggunakan anggaran pembangunan setepat­ tepatnya untuk mendorong secara maksimal kegiatan pembangunan di luar sektor pemerintah, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk dunia usaha. Hal ini berarti bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara perlu benar-benar dipilih dan diarahkan pada bidang yang strategis agar dapat mendorong dan menggairahkan kemandirian serta partisipasi masyarakat di segala bidang, pembangunan.

Sebagaimana digariskan dalam REPELITA V peranan Pemerintah adalah sebagai pendukung dan penunjang berkembangnya potensi pembangunan masyarakat, sedangkan pelaksana utama pembangunan adalah masyarakat sendiri. Dukungan itu berupa penciptaan iklim yang menggairahkan partisipasi dan swadaya masyarakat serta dunia usaha pada khususnya melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang tidak dapat disediakan sendiri oleh masyarakat.

Penggunaan anggaran pembangunan tetap kita arahkan untuk mencapai tujuan pokok pembangunan dalam REPELITA V, ialah :(1) meningkatkan taraf hidup,kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil; dan (2) meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Untuk mencapa i tujuan itu, alokasi anggaran pembangunan terutama diarahkan pada :

( 1) pembangunan prasarana dasar yang menunjang kegiatan ekonomi dan pembangunan pada umumnya; (2) pengembangan sumber daya manusia; dan (3) penyediaan pelayanan-pelayanan dasar yang makin luas bagi rakyat serta operasi dan pemeliharaan prasarana fisik.

Tersedianya prasarana dasar yang lebih mantap dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat pada umumnya dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Di samping itu tersedianya pelayanan dasar yang lebih mantap akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, dengan disediakannya biaya operasi dan pemeliharaan yang meningkat, maka efektivitas dan produktivitas dari prasarana yang ada akan tetap dapat dipertahankan.

Dengan strategi penggunaan anggaran tadi akan dapat kita wujudkan sasaran pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi yang merupakan rangkaian Trilogi Pembangunan. Laju pertumbuhan yang mantap dan didukung oleh pertumbuhan sektor-sektor pembangunan terutama sektor industri dan pertanian-akan dapat memperluas kesempatan kerja, juga mempercepat proses ke arah keseimbangan antara sektor dan pertanian dan sekaligus memantapkan landasan untuk tinggal landas. Di samping itu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga menunjang upaya kita untuk terus mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Sesuai dengan arah pembangunan yang saya kemukakan tadi, dan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam GBHN, maka ada lima sektor pembangunan yang mendapatkan anggaran terbesar. Kelima sektor itu ialah : (1) Sektor Perhubungan dan Pariwisata; (2) Sektor Pertanian dan Pengairan ; (3) Sektor Pendidikan Generasi Muda; Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (4) Sektor Pertambangan dan Energi ; (5) Sektor Pembangunan Daerah, Desa dan Kota.

 

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang saya hormati;

Kita menyadari bahwa prasarana perhubungan merupakan tulang punggung bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat di daerah­daerah. Karena itu, dengan terus menyebar luaskan jaringan prasarana perhubungan ke semua pelosok Tanah Air, berarti kita memeratakan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus. Itulah sebabnya, dari tahun ke tahun Sektor Perhubungan dan Pariwisata memperoleh anggaran yang besar. Dalam tahun anggaran 1990/91 sektor iniakan menerima anggaran pembangunan sebesar Rp. 3 trilyun lebih atau meningkat hampir 21% dari yang sekarang. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan antara lain meliputi pemeliharaan, peningkatan dan pembangunanjaringan jalan di daerah-daerah.

Di samping itu kitajuga akan melanjutkan peningkatan dan rehabilitasi sistem perkeretaapian kita, prasarana angkutan laut dan angkutan udara. Di bidang prasarana perhubungan ini kita menyadari bahwa daerah-daerah tertentu seperti Indonesia bagian Timur memerlukan perhatian khusus. Karena itu kita memberikan prioritas yang tinggi bagi pembangunan prasarana perhubungan di daerah-daerah ini.

Dalam tahun anggaran yang akan datang kita akan membangun berbagai prasarana perhubungan, termasuk di antaranya pembangunan 13 pelabuhan besar dan sedang untuk mendukung ekspor, 60 buah fasilitas pelabuhan perintis di 13 propinsi terntama Indonesia bagian Timur. Kita akan terus memeratakan pembangunan dengan makin banyak membebaskan daerah-daerah pedalaman dari belenggu isolasi. Untuk itu, misalnya, kita akan membangun jalan tembus dari Jayapura ke Wamena di pegunungan IrianJaya.

Sektor berikutnya yang mendapatkan anggaran pembangunan terbesar adalah Sektor Pertanian dan Pengairan. Seperti yang saya sebutkan tadi, sejak awal upaya pembangunan, kita telah menyadari arti pentingnya sektor pertanian ini Pembangunan pertanian membuktikan berhasil meningkatkan pendapatan rakyat pedesaan, memperluas kesempatan kerja dan mengurangi jumlah penduduk desa yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Sekarang, pada saat kita mulai memasuki tahap industrialisasi, kita masih tetap melihat pentingnya peranan sektor pertanian ini. Upaya kita untuk memerangi kemiskinan masih jauh dari selesai. Karena itu, pembangunan pertanian tetap memegang peranan strategis. Di samping itu kita menyadari benar-benar bahwa industrialisasi hanya akan berhasil apabila didukung oleh pertanian yang tangguh.

Dalam rangka membangun pertanian yang tangguh inilah, maka dalam tahun anggaran 1990/91 kita merencanakan anggaran pembangunan sebesar Rp. 2,3 trilyun lebih bagi sektor pertanian dan pengairan. Jumlah ini merupakan peningkatan hampir sebesar 20% dari anggaran yang sekarang. Kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan meliputi antara lain pencetakan sawah seluas 93 ribu hektar lebih, perluasan penyebaran benih-benih unggul padi dan palawija serta hortikultura, pengadaan dan penyebaran berbagai ternak, rehabilitasi prasarana perikanan, rehabilitasi berbagai tanaman perkebunan serta pembinaan dan penyuluhan perkebunan.

Dalam rangka peningkatan usaha intensifikasi padi dan palawija akan ditingkatkan lagi kegiatan penyuluhan antara lain dengan diterjunkannya 3.300 tambahan penyuluh lapangan.

Pembangunan pertanian memerlukan dukungan pembangunan di bidang pengairan. Kegiatan yang kita lakukan antara lain adalah perbaikan jarin gan pengairan yang mencakup areal seluas 75 ribu hektar, peningkatan efisiensi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa yang mencakup lebih dari 1,2 juta hektar di berbagai propinsi, pembangunan bendungan saluran primer, sekunder, tersier dan drainase di berbagai daerah irigasi. Di samping itu akan ditingkatkan pula pemanfaatan rawa serta perluasan tambak.

Sasaran penting lain yang telah ditetapkan dalam GBHN adalah peningkatan kualitas manusia dan kualitas hidup yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pengembangan sumber daya manusia. Dua sektor utama yang mengemban tugas ini adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Subsektor Pendidikan Umum dan Generasi Muda menyerap Rp.  1,9 trilyun atau lebih dari 90% dari seluruh anggaran Sektor

Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang seluruhnya berjumlah Rp. 2,1 trilyun. Sasaran utamanya, meningkatkan kecerdasan bangsa melalui peningkatan mutu pada semua tingkat pendidikan ini dilaksanakan melalui penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan bagi semua tingkat pendidikan, penataran guru, penyediaan buku dan peralatan, pembangunan prasarana sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan dan perintisan wajib belajar untuk SLTP akan dibangun lebih dari 470 SMP dan lebih dari 180 SMA serta penyediaan berbagai fasilitas pendukungnya. Di samping itujuga akan disediakan dana bagi pembangunan ruang kuliah, laboratorium dan perpustakaan bagi pendidikan tinggi.

Sektor Pertambangan dan Energi memperoleh anggaran pembangunan sebesar lebih dari Rp. 1,9 triliun, jumlah ini terutama akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa pusat pembangkit tenaga listrik serta puluhan ribu kilometer jaringan transmisi dan distribusi. Disamping itu kita akan memperluas listrik pedesaan. Kita merencanakan agar dalam tahun mendatang lebih dari 1.700 desa lagi yang akan disinari listrik di malam hari. Sama halnya dengan prasarana perhubungan , melalui perluasan pembangunan kelistrikan kita dorong perkembangan perekonomian dan kita perluas kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Sektor Pembangunan Daerah, Desa dan Kota memperoleh anggaran pembangunan hampir Rp.l ,9 trilyun. Melalui berbagai program di sektor ini kita akan meningkatkan pembangunan di semua daerah tanpa kecuali. Kita akan mengembangkan potensi daerah, memperluas lapangan keija, menanggulangi kemiskinan serta mendorong swadaya masyarakat. Dalam hubungan ini, program bantuan untuk Desa, Kabupaten dan Propinsi akan sangat kita tingkatkan. Mulai tahun anggaran yang akan datang, bantuan untuk Desa akan dinaikkan dari Rp.1.500.000 menjadi Rp. 2.500.000 untuk setiap Desa.

Di dalamnya termasuk kenaikan bantuan untuk gerakan PKK dari Rp. 300.000 menjadi Rp. 500.000. Demikian pula bantuan untuk Kabupaten juga akan kita tingkatkan, yaitu dari Rp. 1.450 menjadi Rp. 2.000 setiap jiwa . Jumlah bantuan minimumnya juga akan kita naikkan dari Rp. 200 juta menjadi Rp. 500juta untuk setiap Kabupaten. Selanjutnya, bantuan dasar Inpres Dati I akan dinaikkan dari Rp.12 milyar menjadi Rp.14 milyar untuk setiappropinsi. Mulai tahun anggaran yang akan datang, bantuan yang didasarkan atas luas wilayah daratan masing-masing propinsi. Selama ini ada daerah-daerah yang sangat luas wilayahnya tetapi penduduknya j arang, seperti Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Irian Jaya. Dengan tambahan bantuan ini, kita harapkan daerah-daerah seperti itu dapat lebih cepat lagi mengembangkan diri. Jelaslah tujuan tambahan bantuan berdasarkan luas wilayah ini adalah untuk makin memeratakan pembangunan.

Secara keseluruhan bantuan Inpres untuk Dati I, Dati II daerah terpencil dan Desa sangat meningkat, yaitu dari Rp. 706 milyar untuk tahun anggaran yang sekarang berjalan menjadi Rp. 1trilyun lebih untuk tahun anggaran mendatang , Ini berarti peningkatan hampir sebesar 50%. Dalam hubungan ini saya minta kepada para Gubernur untuk mengawasi dengan cermat pengelolaan dana ini agar pemanfaatannya benar-benar mencapai sasarannya.

Sasaran itu ialah, hanya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dapat menggerakkan ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, menggairahkan swadaya masyarakat dan untuk kegiatan-kegiatan yang meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat serta langsung menyentuh kehidupan rakyat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah .Dana ini sama sekali tidak boleh dipakai untuk membangun proyek-pro yek mercusuar daerah dan kegitan-kegiatan yang hanya dinikmati oleh sekelompok kecil warga masyarakat.

Saya juga perlu menegaskan, bahwa peningkatan bantuan Pusat kepada Daerah itu jangan sampai justru mengendurkan upaya daerah untuk mengembangkan dan menghimpun sumber- sumber dana pembangunan di daerah masing-masing. Daerah hams tetap berusaha menggali sumber-sumber dana yang ada di daerahnya sendiri, sesuai dengan kehendak kita untuk menwujudkan otonomi daerah yang riil dan bertanggungjawab. Bantuan dari Pusat yang dipadukan dengan dana-dana yang digali oleh Daerah sendiri akan memperbesar kemampuan daerah untuk membangun.

Di dalam anggaran Sektor ini juga termasuk pembiayaan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan bagi lebih dari 19 ribu kilometer jalan propinsi dan lebih dari 67 ribu kilometer ja lan kabupaten serta bagi 5 juta hektar jaringan irigasi.

Salah satu program penting dalam sektor ini adalah Pengembangan Kawasan Terpadu. Program ini menangani secara khusus kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya dapat berpartisipasi dalam pembangunan ; seperti mereka yang hidup di daerah pantai, daerah terpencil dan daerah-daerah pedesaan. Program ini telah dimulai tahun ini dan sangat ditingkatkan di tahun depan.

Seperti saya kemukakan tadi, pengalaman kita menunjukkan bahwa penyediaan pelayanan dasar yang makin meluas dan makin terjangkau oleh rakyat mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam upaya kita untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan tarafhidup rakyat pada umumnya. Penyediaan pelayanan dasar ini akan terns kita perluas jangkauannya, akan kita tingkatkan mutunya dan sekaligus kita buka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta di dalamnya.

Salah satu bentuk pelayanan dasar yang sangat penting adalah pelayanan kesehatan. Dalam tahun anggaran yang akan datang Subsektor Kesehatan memperoleh anggaran hampir Rp. 374 milyar, yaitu meningkat hampir 50% dari anggaran tahun yang sekarang.

Pelayanan kesehatan terus kita dekatkan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu antara lain kita akan membangun tidak kurang dari 2.000 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu baru, menambah 600 Puskesmas Keliling, serta membangun 1.000buah rumah dokter dan paramedis yang tersebar di daerah-daerah. Khusus bagi daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah perbatasan jumlah pelayanan dokter terbang dan pelayanan dengan kapal air akan ditambah.

Pemerintah juga akan menyediakan dana tambahan bagi biaya operasi dan pemeliharaan rumah sakit-rumah sakit kabupaten, dengan mengutam akan rumah sakit yang terletak di daerah-daerah terpencil Dana bantuan ini merupakan tambahan bagi dana operasi dan pemeliharaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan yang dapat dihimpun oleh rumah sakit sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan rumah sakit untuk memperbaiki mutu pelayanannya kepada masyarakat.

Tanpa mengurangi arti penting dari semua sektor pembangunan, saya akan memberi penjelasan ringkas mengenai satu dua sektor lainnya.

Dalam REPELITA-REPELITA sebelumnya, pembangunan Subsektor Transmigrasi besar artinya bagi pembangunan nasional, terutama dalam pemerataan pembangunan dan pengurangan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Disamping itu transmigrasi memegang peranan penting dalam meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah yang sedikit jumlah penduduknya. Untuk membangun daerah-daerah ini memerlukan tambahan sumber daya manusia.

Anggaran yang disediakan meningkat hampir 80% jika dibandingkan dengan tahun 1989/90, sehingga jumlahnya menjadi Rp. 467 milyar lebih. Ada dua sasaran utama yang ingin dicapai yaitu : pemindahan dan penempatan sekitar 60 ribu keluarga transmigrasi baru; dan peningkatan mutu serta tarafhidup transmigrasi-transmigrasi yang sudah ditempatkan. Sektor Pemukiman dan Perumahan Rakyat juga besar peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah perkotaan dan pedesaan.

Demikian pula dalam mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu program penting dari sektor ini adalah penyediaan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar. Tersedianya air bersih akan meningkatkan derajat kesehatan, antara lain dengan memperbanyak distribusi langsung ke rumah-rumah dan dengan bangunan ribuan hidran umum dan ratusan terminal air di sekitar 500 kota.

Dalam pada itu, proses urbanisasi yang cepat telah mendorong penduduk berpenghasilan rendah mendiami daerah-daerah kumuh dengan lingkungan yang sama sekali tidak sehat. Untuk menanggulangi masalah ini kita akan meningkatkan lagi kegiatan perbaikan kampung di kota-kota besar, sehingga mencapai dua kali lipat luas daerah yang kita tangani dalam tahun ini dan akan mencakup 230 kota.

Sektor lain yang anggarannya direncanakan meningkat dengan lebih dari 40% adalah SektorAparatur Pemerintah. Satuprogram kegiatannya adalah penyempurnaan aparatur pemerintah dan peningkatan pengawasan. Dengan meningkatnya anggaran secara berarti diperlukan peningkatan kegiatan pengawasan. Untuk ini anggaran aparat pengawasan fungsional ditingkatkan dengan lebih dari 87% dari yang sekarang.

Demikianlah gambaran secara menyeluruh kegiatan pembangunan yang akan kita lakukan dalam tahun kedua REPELITA V ini.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Jika kita memandang ke tahun-tahun yang akan datang, kita menyadari betapa besar tantangan yang kita hadapi dan betapa berat tugas yang harus kita pikul bersama. Masa depan itu kita bangun, agar kita hidup lebih maju dan lebih sejahtera serta lebih adil. Masa depan itu harus kita bangun, karena kita memikul tanggungjawab agar generasi yang akan datang dapat hidup lebih baik dari kita semua yang hidup di zaman ini. Semuanya tadi membuat kita tabah menghadapi masa depan.

Jika tengok ke belakang, maka besarlah hati kita. Dibanding dengan keadaan kita ketika mengawali REPELITA I dahulu, sekarang kita sadar betapa besar kemajuan yang telah kita capai bersama. Kita telah berhasil membuat perubahan-perubahan yang mendasar, yang diperlukan untuk memasuki proses tinggallandas pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Struktur penerimaan negara telah lebih sehat, struktur ekspor kita telah lebih kuat dan struktur ekonomi kita telah lebih seimbang pada tingkatan yang makin tinggi. Pemerataan pembangunan makin kita perluas dan jumlah saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan sudah jauh berkurang. Semuanya itu membuat kita menatap masa depan dengan penuh percaya diri.

Potensi-potensi ekonomi dalam masyarakat kita telah mampu menata diri. Prakarsa dan kreativitas masyarakat telah bangkit. Setiap peluang yang ada dapat kita manfaatkan dan kita kembangkan untuk membuat langkah yang lebih maju. Dengan perkembangan yang mendasar ini, maka Pemerintah akan menangani bidang-bidang yang strategis saja yang dapat mendorong kegiatan masyarakatnya.

Selebihnya terbuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk membangun dirinya. Pemerintah akan lebih memusatkan perhatian pada penggarisan kebijaksanaan, perencanaan, pemberian peluang dan dukungan serta pengamanan umum.

Sesuai dengan petunjuk GBHN, disamping program-program Pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, masih ada program-program yang sangat luas dari masyarakat sendiri, dari kalangan kekuatan-kekuatan sosial politik, dari kalangan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan dari kalangan dunia usaha serta pelaku-pelaku ekonomi lainnya.

Semuanya itu mengarah pada satu tujuan, ialah tercapainya sasaran­ sasaran nasional yang ditetapkan dalam GBHN. Pembangunan dalam tahap pemantapan tinggal landas sekarang ini mutlak memerlukan kegiatan yang lebih terpadu antara seluruh jajaran pemerintahan dan jajaran masyarakat. Dengan itu kita akan mencapai efektivitas dan efisiensi yang setinggi-tingginya dari penggunaan setiap sumber daya nasional yang kita miliki, untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besamya. Dalam arti itulah kita memahami dan melaksanakan semangat negara kekeluargaan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar ’45.

Dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar memberikan taujik dan hidayah-nya kepada kita semua,maka saya akhiri penjelasan saya mengenai RAPBN 1990/91 inidengan menyampaikan terima kasih atas kesabaran para Anggota Dewan yang terhormat dan hadirin semua dalam mengikuti uraian saya. Sekali lagi terima kasih. (SA)

 

Jakarta,4 Januari 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

Sumber:  SUARAKARYA(OS/01/1990)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XII (1990), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 27-60.